6 hours ago
3
LABUHANBATU – Sebanyak 43 tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Tanjunghaloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu di Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Kamis (10/9). Kedatangan para nakes tersebut untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Labuhanbatu terkait polemik yang sebelumnya viral di media sosial (medsos) mengenai dugaan pemotongan dana serta dugaan pungutan liar (pungli) yang dikaitkan dengan pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tanjunghaloban.
Namun, dari 43 nakes yang hadir, hanya lima orang yang diperbolehkan masuk mengikuti RDP di ruang Komisi 4. Sementara sebagian besar nakes lainnya memilih menunggu di luar ruang rapat, bahkan duduk selonjoran di lantai gedung DPRD.
RDP tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Tuti Noprida Ritonga dan Kepala Puskesmas Tanjunghaloban Susyani Purba.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Labuhanbatu Indra Riadi, didampingi Sekretaris Komisi 4 Sudin Satia Raja Harahap serta anggota Maju Sibarani, Eko Ardiansyah Hasibuan, Elvis Saragih, dan Ikbal Pakpahan.
Polemik Puskesmas Tanjunghaloban mencuat setelah salah seorang nakes menyampaikan keluhan melalui siaran langsung di media sosial. Dalam penyampaiannya, nakes tersebut menyoroti persoalan belum dicairkannya sejumlah dana JKN dan Jaminan Persalinan (Jampersal), sekaligus mengungkap dugaan adanya pemotongan dana dan pungutan yang dinilai merugikan pegawai.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi perhatian publik dan berujung pada RDP DPRD Labuhanbatu.
Di hadapan wartawan, sejumlah nakes menyampaikan tuntutan agar Kepala Puskesmas Tanjunghaloban Susyani Purba diganti.
“Kami hanya meminta agar bupati mengganti Kepala Puskesmas,” ungkap Jenni Silalahi dan sejumlah nakes.
Menurut mereka, pergantian pimpinan puskesmas diperlukan untuk menjaga kenyamanan dan kondusivitas tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Para nakes juga mengaku khawatir kondisi hubungan kerja di lingkungan puskesmas akan semakin tidak nyaman apabila kepala puskesmas saat ini tetap dipertahankan.
Karena itu, mereka berharap DPRD Labuhanbatu dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut dan memperjuangkan rekomendasi kepada Bupati Labuhanbatu agar dilakukan pergantian Kepala Puskesmas Tanjunghaloban.
Bagi para nakes, RDP tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka rasakan sekaligus meminta DPRD memberikan perhatian terhadap kondisi internal puskesmas.
Sementara itu, dugaan pemotongan dana, pungutan, serta persoalan pencairan dana JKN dan Jampersal yang menjadi pokok polemik masih memerlukan penjelasan dan pemeriksaan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan fakta sebenarnya.
Proses RDP terkesan alot. Dan sikap DPRD Labuhanbatu masih membutuhkan pembahasan lanjut terhadap tuntutan para nakes. Sehingga RDP diskorsing. Dan dilanjutkan pekan depan.
“Iya, masih dilanjutkan minggu depan,” ungkap Elvis Saragih.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Tuti Noprida Ritonga mengakui jika persoalan itu menjadi topik penting di lini internal teras Pemkab Labuhanbatu. Dan, prosesnya masih ditangani pihak Inspektorat.
“Masalah ini menjadi perhatian Bupati. Dan masih ditangani pihak Inspektorat terkait permintaan para nakes dan juga mengaudit tuduhan para nakes yang dialamatkan ke Kapus,” pungkasnya. (fdh/azw)
LABUHANBATU – Sebanyak 43 tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Tanjunghaloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu di Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Kamis (10/9). Kedatangan para nakes tersebut untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Labuhanbatu terkait polemik yang sebelumnya viral di media sosial (medsos) mengenai dugaan pemotongan dana serta dugaan pungutan liar (pungli) yang dikaitkan dengan pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tanjunghaloban.
Namun, dari 43 nakes yang hadir, hanya lima orang yang diperbolehkan masuk mengikuti RDP di ruang Komisi 4. Sementara sebagian besar nakes lainnya memilih menunggu di luar ruang rapat, bahkan duduk selonjoran di lantai gedung DPRD.
RDP tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Tuti Noprida Ritonga dan Kepala Puskesmas Tanjunghaloban Susyani Purba.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Labuhanbatu Indra Riadi, didampingi Sekretaris Komisi 4 Sudin Satia Raja Harahap serta anggota Maju Sibarani, Eko Ardiansyah Hasibuan, Elvis Saragih, dan Ikbal Pakpahan.
Polemik Puskesmas Tanjunghaloban mencuat setelah salah seorang nakes menyampaikan keluhan melalui siaran langsung di media sosial. Dalam penyampaiannya, nakes tersebut menyoroti persoalan belum dicairkannya sejumlah dana JKN dan Jaminan Persalinan (Jampersal), sekaligus mengungkap dugaan adanya pemotongan dana dan pungutan yang dinilai merugikan pegawai.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi perhatian publik dan berujung pada RDP DPRD Labuhanbatu.
Di hadapan wartawan, sejumlah nakes menyampaikan tuntutan agar Kepala Puskesmas Tanjunghaloban Susyani Purba diganti.
“Kami hanya meminta agar bupati mengganti Kepala Puskesmas,” ungkap Jenni Silalahi dan sejumlah nakes.
Menurut mereka, pergantian pimpinan puskesmas diperlukan untuk menjaga kenyamanan dan kondusivitas tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Para nakes juga mengaku khawatir kondisi hubungan kerja di lingkungan puskesmas akan semakin tidak nyaman apabila kepala puskesmas saat ini tetap dipertahankan.
Karena itu, mereka berharap DPRD Labuhanbatu dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut dan memperjuangkan rekomendasi kepada Bupati Labuhanbatu agar dilakukan pergantian Kepala Puskesmas Tanjunghaloban.
Bagi para nakes, RDP tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka rasakan sekaligus meminta DPRD memberikan perhatian terhadap kondisi internal puskesmas.
Sementara itu, dugaan pemotongan dana, pungutan, serta persoalan pencairan dana JKN dan Jampersal yang menjadi pokok polemik masih memerlukan penjelasan dan pemeriksaan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan fakta sebenarnya.
Proses RDP terkesan alot. Dan sikap DPRD Labuhanbatu masih membutuhkan pembahasan lanjut terhadap tuntutan para nakes. Sehingga RDP diskorsing. Dan dilanjutkan pekan depan.
“Iya, masih dilanjutkan minggu depan,” ungkap Elvis Saragih.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Tuti Noprida Ritonga mengakui jika persoalan itu menjadi topik penting di lini internal teras Pemkab Labuhanbatu. Dan, prosesnya masih ditangani pihak Inspektorat.
“Masalah ini menjadi perhatian Bupati. Dan masih ditangani pihak Inspektorat terkait permintaan para nakes dan juga mengaudit tuduhan para nakes yang dialamatkan ke Kapus,” pungkasnya. (fdh/azw)
