JAYAPURA–Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akhirnya buka suara menanggapi pernyataan tokoh adat Papua, Max Ohee, yang menyebut Waena bukan wilayah KNPB serta menegaskan Papua sebagai bagian sah dari NKRI. Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan melalui sejumlah pemberitaan media massa pada 27 Maret 2026.
Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo, menilai pernyataan Max Ohee sebagai keliru dan berpotensi membungkam ruang perjuangan politik rakyat Papua yang selama ini dimediasi oleh KNPB sebagai representasi media rakyat sipil, khususnya di wilayah Jayapura.
Menurutnya, KNPB menolak tegas klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang saat ini ditempati KNPB bukan diperoleh secara cuma-cuma, melainkan telah dibeli secara sah dan memiliki sertifikat hak milik.
Di sisi lain, Ketua KNPB Numbay, Hosea Yeimo, juga menegaskan bahwa wilayah Numbay, termasuk Perumnas III Waena, merupakan bagian dari wilayah yang diperjuangkan KNPB. Sikap tersebut disebut sebagai bentuk komitmen dalam mempertahankan tanah dan kehidupan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Tabi dan Waena.
KNPB juga menilai pernyataan yang menyebut Papua sebagai bagian sah NKRI tidak sesuai dengan fakta sejarah. Mereka merujuk pada peristiwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang dianggap tidak melibatkan seluruh rakyat Papua secara demokratis.
“Generasi muda Papua tidak bisa dibatasi untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Mereka perlu memahami sejarah dan realitas yang terjadi di tanah Papua,” ujar Ogram dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3)
Lebih lanjut, KNPB menyoroti berbagai persoalan yang disebut sebagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi masyarakat adat, eksploitasi sumber daya alam, hingga pembatasan ruang demokrasi.
KNPB juga menyinggung kasus meninggalnya tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay, yang hingga kini dinilai belum tuntas secara hukum. Melalui Badan Pekerja Pusat, KNPB meminta Max Ohee untuk tidak menyampaikan pernyataan yang dinilai memicu polemik di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Tabi. Mereka juga mengkritik narasi NKRI harga mati yang dinilai tidak sejalan dengan pandangan sebagian kelompok masyarakat Papua.
JAYAPURA–Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akhirnya buka suara menanggapi pernyataan tokoh adat Papua, Max Ohee, yang menyebut Waena bukan wilayah KNPB serta menegaskan Papua sebagai bagian sah dari NKRI. Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan melalui sejumlah pemberitaan media massa pada 27 Maret 2026.
Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo, menilai pernyataan Max Ohee sebagai keliru dan berpotensi membungkam ruang perjuangan politik rakyat Papua yang selama ini dimediasi oleh KNPB sebagai representasi media rakyat sipil, khususnya di wilayah Jayapura.
Menurutnya, KNPB menolak tegas klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang saat ini ditempati KNPB bukan diperoleh secara cuma-cuma, melainkan telah dibeli secara sah dan memiliki sertifikat hak milik.
Di sisi lain, Ketua KNPB Numbay, Hosea Yeimo, juga menegaskan bahwa wilayah Numbay, termasuk Perumnas III Waena, merupakan bagian dari wilayah yang diperjuangkan KNPB. Sikap tersebut disebut sebagai bentuk komitmen dalam mempertahankan tanah dan kehidupan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Tabi dan Waena.
KNPB juga menilai pernyataan yang menyebut Papua sebagai bagian sah NKRI tidak sesuai dengan fakta sejarah. Mereka merujuk pada peristiwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang dianggap tidak melibatkan seluruh rakyat Papua secara demokratis.
“Generasi muda Papua tidak bisa dibatasi untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Mereka perlu memahami sejarah dan realitas yang terjadi di tanah Papua,” ujar Ogram dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3)
Lebih lanjut, KNPB menyoroti berbagai persoalan yang disebut sebagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi masyarakat adat, eksploitasi sumber daya alam, hingga pembatasan ruang demokrasi.
KNPB juga menyinggung kasus meninggalnya tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay, yang hingga kini dinilai belum tuntas secara hukum. Melalui Badan Pekerja Pusat, KNPB meminta Max Ohee untuk tidak menyampaikan pernyataan yang dinilai memicu polemik di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Tabi. Mereka juga mengkritik narasi NKRI harga mati yang dinilai tidak sejalan dengan pandangan sebagian kelompok masyarakat Papua.
