Ini Daftar Lengkap SD dan SMP di Wonogiri yang Diregrouping Tahun Ajaran 2026/2027

Pelajar SMP. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dunia pendidikan di Kabupaten Wonogiri memasuki babak baru. Sebanyak 14 sekolah negeri, terdiri dari 12 Sekolah Dasar (SD) dan 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), resmi menjadi sasaran program regrouping atau penggabungan sekolah pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Kebijakan ini langsung menjadi perhatian masyarakat karena menyentuh sekolah-sekolah yang selama puluhan tahun menjadi tempat belajar ribuan anak di berbagai wilayah Wonogiri. Regrouping dilakukan di sejumlah kecamatan, mulai dari Wonogiri, Baturetno, Batuwarno, Selogiri, Tirtomoyo, Giriwoyo, Wuryantoro, Pracimantoro, Eromoko, Slogohimo hingga Girimarto.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri menegaskan, langkah tersebut bukan dilakukan secara tiba-tiba. Ada sejumlah pertimbangan yang telah dikaji sebelum akhirnya sekolah-sekolah tersebut diputuskan untuk digabung dengan sekolah lain yang berada di wilayah yang sama.

Wakil Bupati Wonogiri, Imron Rizkiyarno, mengungkapkan terdapat sejumlah indikator utama yang menjadi dasar pelaksanaan regrouping sekolah.

Di antaranya meliputi jumlah peserta didik yang sangat sedikit hingga rasio guru dan siswa yang tidak lagi ideal.

Menurut Imron, jumlah murid yang terus menurun bukan hanya berdampak pada aktivitas belajar mengajar, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan sekolah.

Hal itu karena besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar. Ketika jumlah murid terus menyusut, dana BOS yang diterima sekolah ikut berkurang.

Akibatnya, banyak sekolah mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan operasional, melakukan perawatan gedung, memperbaiki fasilitas belajar, hingga meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Selain itu, dari sisi tenaga pendidik, kondisi tersebut juga dinilai kurang efektif. Dalam kondisi normal, seorang guru dapat mengajar satu rombongan belajar dengan jumlah sekitar 28 hingga 32 siswa. Namun di beberapa sekolah yang kini diregrouping, satu guru bahkan hanya mengajar kurang dari 10 siswa dalam satu kelas.

Situasi tersebut membuat pemanfaatan tenaga pendidik dinilai belum optimal sehingga pemerintah mengambil langkah penataan agar distribusi guru dan siswa menjadi lebih seimbang.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan kebijakan regrouping tetap mengutamakan kepentingan peserta didik.

“Kami mengupayakan agar anak tetap bersekolah. Jangan sampai setelah digabung anak justru enggan sekolah,” ungkap Wakil Bupati Wonogiri, Imron Rizkiyarno.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa proses penggabungan sekolah tidak boleh mengurangi akses pendidikan bagi anak-anak. Pemerintah berharap regrouping justru mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih hidup, jumlah siswa dalam satu kelas lebih ideal, kualitas pembelajaran meningkat, serta pengelolaan sekolah menjadi lebih efektif dan efisien.

Daftar Lengkap Sekolah Negeri di Wonogiri yang Diregrouping Tahun Ajaran 2026/2027

🔹 SDN 2 Talunombo, Kecamatan Baturetno digabung dengan SDN 1 Talunombo.

🔹 SDN 3 Jatirejo, Kecamatan Girimarto digabung dengan SDN 1 Jatirejo.

🔹 SDN 1 Keloran, Kecamatan Selogiri digabung dengan SDN 3 Keloran.

🔹 SDN 3 Wonogiri digabung dengan SDN Kedungringin.

🔹 SDN 2 Selopuro, Kecamatan Batuwarno digabung dengan SDN 1 Selopuro.

🔹 SDN 3 Ngrejo, Kecamatan Tirtomoyo digabung dengan SDN 2 Ngrejo.

🔹 SDN 3 Guwotirto, Kecamatan Giriwoyo digabung dengan SDN 1 Guwotirto.

🔹 SDN 1 Bulurejo, Kecamatan Giriwoyo digabung dengan SDN 2 Bulurejo.

🔹 SDN 3 Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro digabung dengan SDN 1 Mojopuro.

🔹 SDN 4 Pucung, Kecamatan Eromoko digabung dengan SDN 1 Pucung.

🔹 SDN 1 Karang, Kecamatan Slogohimo digabung dengan SDN 2 Karang.

🔹 SDN 2 Jimbar, Kecamatan Pracimantoro digabung dengan SDN 1 Jimbar.

🔹 SMPN 4 Selogiri digabung dengan SMPN 1 Selogiri.

🔹 SMPN 3 Girimarto digabung dengan SMPN 1 Girimarto.

Program regrouping ini diproyeksikan menjadi salah satu langkah penataan pendidikan di Wonogiri agar sekolah memiliki jumlah peserta didik yang lebih ideal, pengelolaan anggaran lebih efektif, distribusi guru lebih merata, serta kualitas layanan pendidikan dapat terus ditingkatkan tanpa mengurangi hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Aris Arianto