Kadin Ingatkan Risiko  Impor 105.000 Mobil India: Bisa Jadi Rongsokan di Daerah  

Ilustrasi mobil pikap | freepik

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih menuai peringatan keras dari kalangan dunia usaha. Selisih harga yang diklaim lebih murah justru dikhawatirkan menyimpan risiko besar di masa depan, terutama terkait layanan purnajual dan ketersediaan suku cadang.

Kendaraan yang akan didatangkan oleh PT Agrinas Nusantara tersebut disebut menggunakan skema Completely Built Up (CBU) dengan alasan efisiensi biaya. Importir mengklaim harga kendaraan impor bisa lebih murah sekitar Rp 50 juta per unit dibandingkan produk dalam negeri, bahkan disebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 43 triliun.

Namun Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai selisih harga tersebut bisa menjadi risiko tersembunyi yang merugikan dalam jangka panjang.

“Saya kasih contoh begini. Kita mau beli motor buatan Tiongkok dibanding motor produksi dalam negeri merek Jepang. Pasti yang dari Tiongkok lebih murah. Tapi apakah Bapak akan pilih yang murah itu kalau nanti rusak tidak ada yang bisa benerin?” ujar Saleh Husin dalam wawancara di Studio Tribunnews, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia menilai pembelian kendaraan tanpa kesiapan jaringan servis dan suku cadang sama saja dengan mempertaruhkan keberlangsungan operasional koperasi di daerah. Apalagi kendaraan tersebut direncanakan akan disebar hingga wilayah terpencil di Indonesia.

“Bayangkan mobil ini disebar ke pelosok. Misalnya ke kampung saya di NTT, atau di Maluku, di Papua. Masuk tahun kedua, mobil itu pasti akan aus dan butuh suku cadang. Pertanyaannya, suku cadangnya dari mana? Tempat servisnya dari mana?” kata Saleh.

Menurutnya, kendaraan yang tidak bisa dirawat berpotensi menjadi aset tidak produktif dan hanya menjadi rongsokan mahal.

“Akhirnya nilai gunanya jadi sangat rendah. Jadi tadi dibilang murah di awal, itu yang harus dipikirkan matang-matang,” tambahnya.

Selain persoalan layanan purnajual, Kadin juga mempertanyakan spesifikasi kendaraan yang akan dibeli. Dari total pesanan, sekitar 70.000 unit merupakan kendaraan jenis pikap berpenggerak empat roda (4×4), yang dinilai belum tentu sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Saleh mengungkapkan bahwa kendaraan pikap 4×2 produksi dalam negeri selama ini terbukti mampu beroperasi dengan baik di wilayah perkebunan maupun Indonesia Timur.

“Saya sempat komunikasi dengan salah satu produsen dalam negeri. Produk pikup 4×2 mereka itu sudah lebih dari 5 tahun dijual ke Indonesia Timur dan ke perkebunan sawit. Tidak ada komplain, baik-baik saja. Kalau pakai 4×4, biaya maintenance lebih mahal, bahan bakarnya juga lebih boros,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa perhitungan efisiensi seharusnya tidak hanya dilihat dari harga pembelian awal, tetapi juga dampak ekonomi yang lebih luas.

Menurut Saleh, selisih harga kendaraan seharusnya dapat menjadi stimulus bagi industri otomotif dalam negeri jika digunakan untuk produksi lokal.

“Betul. Kedua, hitung juga multiplier effect (efek ganda). Kalau selisih harga Rp 50 juta itu diberikan ke industri lokal, uangnya akan berputar di sini. Pabrik pembuat jok, pembuat baut, bengkel lokal, semuanya hidup. Kos-kosan di sekitar pabrik penuh, warung makan laku.”

“Jangan hanya hitung selisih harga beli dari luar, tapi hitung berapa triliun uang yang berputar menghidupkan ekonomi rakyat kita sendiri.”

Kadin juga menilai pengadaan kendaraan dalam jumlah besar seharusnya melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk kementerian teknis dan pelaku industri otomotif nasional.

“Tugas kami hanya mengimbau pemerintah agar memikirkan nasib industri otomotif dan UMKM di dalam negeri,” tandasnya.

Sementara itu, terkait laporan masuknya sekitar 1.200 unit kendaraan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Kadin menilai jumlah tersebut masih sangat kecil dibandingkan total rencana pengadaan.

“Kalau 1.200 unit dari 105.000 itu kan baru nol koma sekian persen. Ya sudah biarkan saja.”

Kadin berharap pemerintah tidak menerapkan kebijakan seragam dalam pemilihan jenis kendaraan dan memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk menentukan kebutuhan yang paling sesuai dengan kondisi geografisnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring