Kantor Bapperida Sragen Mendadak Didatangi Aktivis GPS Desak Pelibatan Warga Miskin Dalam Musrenbang

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Aktivis Gerakan Pembaharu Sragen (GPS) mendatangi kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sragen.

Para aktivis menyampaikan aspirasinya soal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) selama ini terkesan sekadar formalitas dan kurang menyentuh akar rumput, terutama kelompok masyarakat miskin dan pemuda.

Pada awak media, Andang Basuki, menyoroti durasi pelaksanaan Musrenbang yang dinilai terlalu singkat. Menurutnya, waktu yang mepet mustahil menghasilkan perencanaan pembangunan yang matang dan inklusif.

“Kalau orang miskin tidak terlibat, di level desa saja jarang, apalagi sampai tingkat kecamatan atau kabupaten. Partisipasi mereka dalam perencanaan masih sangat minim, padahal mereka yang paling merasakan dampak kebijakan,” kata Andang.

Dia membandingkan pola perencanaan saat ini dengan masa lalu, di mana pembahasan dilakukan secara mendalam per komisi untuk memastikan setiap aspirasi terwadahi. “Ada 14 variabel kemiskinan yang sering didiskusikan di ruang rapat, tapi suara orang miskinnya sendiri mana? Minimal ada perwakilan yang benar-benar didengar,” tegasnya.

Meski mengkritik, Andang mengaku tetap mengapresiasi adanya penurunan angka kemiskinan di Bumi Sukowati.

Nada kecewa juga datang dari Sri Wahono, anggota GPS lainnya. Ia membeberkan ironi yang terjadi di wilayahnya, khususnya terkait akses jalan Ngrombo-Jekawal. Wilayah tersebut sejatinya menyabet prestasi dalam ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun usulan perbaikan jalan sejak 2017 tak kunjung terealisasi.

“Kami unggul soal bayar pajak, tapi pengajuan pembangunan jalan dari 2017 sampai sekarang zonk. Belum lagi soal gorong-gorong DPU yang akhirnya malah dibangun pakai dana desa. Kami butuh respon cepat, bukan sekadar janji,” keluh Wahono.

Menanggapi “hujan” kritik tersebut, Kepala Bapperida Sragen, Dwiyanto, menyambut baik masukan dari GPS. Ia mengakui adanya sejumlah kendala dalam dua tahun terakhir, terutama terkait fluktuasi anggaran.

“Dua tahun terakhir ada penyesuaian anggaran yang cukup signifikan. Dana transfer banyak yang dialihkan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa proses perencanaan sebenarnya telah dilakukan secara berjenjang melalui berbagai desk, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Dwiyanto memastikan bahwa aspirasi melalui audiensi ini akan masuk dalam kanal partisipatif untuk perencanaan tahun 2027 yang akan difinalisasi pada Juni mendatang.

“Penanganan kemiskinan tetap menjadi program unggulan kami. Masukan-masukan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk memperbaiki kualitas partisipasi publik ke depan,” ujarnya. Huri Yanto