3 hours ago
6
LUBUKPAKAM- Puluhan massa Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu (Amara Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Deliserdang di Gerbang Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (16/9). Mereka menuntut penjelasaan tentang dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mencatut nama oknum Ketua PKK Kabupaten Delisserdang HJJ dengan anggaran pengadaan jilbab di Tahun 2025 sebesar Rp525 juta,
Massa Amara Sumut tertahan di Gerbang Kantor Bupati Deliserdang dan membentang spanduk bertuliskan tangkap HJJ di pagar halaman Kantor Bupati Deliserdang.
Massa juga menggelar orasi di depan pintu gerbang keluar Kantor Bupati Deliserdang yang dijaga ketat petugas Satpol PP dan sejumlah Personel Kepolisian Polsek Lubukpakam.
Karena pintu pagar dikunci, massa sempat menggedor gedor pagar besi mendesak Bupati Asri Ludin Tambunan keluar menemui mereka dan memberikan penjelasan atas yang mereka persoalkan saat ini.
Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa ditemui oleh Kasatpol PP Marzuki dan Kepala Kepala Pol Anwar Sadat. Di hadapan massa pendemo Kasatpol PP mengatakan kalau untuk kasus yang disebutkan massa pendemo saat ini sudah dalam penanganan di Dinas Inspektorat, seraya meminta massa menunggu hasil dari penanganan yang dilakukan Dinas Inspektorat.
“Sekarang hal yang dimaksud dalam penanganan dan pemeriksaan inspektorat, mohon bersabar kita tunggu hasilnya,” ucap Marzuki.
Sementara Kordinator Aksi, Imam mengatakan berdasarkan informasi dan investigasi mereka himpun, terdapat persoalan serius dalam pengadaan 15.000 potong jilbab dengan nilai anggaran Rp525.000.000 menggunakan anggaran dari Bagian Kesra Pemkab Deliserdang.
Dalam kegiatan itu juga diduga antara penyedia dengan Pengurus PKK Kabupaten Deliserdang di bawah komando HJJ berkaitan hingga mendapatkan keuntungan besar dari proyek pengadaan ini.
“Kami juga menemukan adanya dugaan ketidak sesuaian antara barang yang diadakan dengan tujuan penggunaan anggaran. Jilbab yang bertuliskan ‘ASRI’ bukan identitas atau logo resmi Pemkab Deliserdang. Sementara pengadaan jilbab itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Deliserdang Tahun 2025.
Masa menuntut bupati memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan keterkaitan istrinya sebagai Ketua PKK dengan pengadaan sebanyak 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta.
“Kami duga ada intervensi dilakukan istri bupati untuk meloloskan anggaran untuk penyediaan jilbab senilai Rp525 juta, kami saat ini masih yakin aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini hingga tuntas,” jelas Imam.
Setelah mendapat tanggapan dan penjelasan dari Kasatpol PP dan Kepala Kesbang Pol, massa Amara Sumut membubarkan diri dan mengingatkan bupati untuk menyikapi serius hal ini karena mereka memantau dan berniat melakukan aksi kembali bila tak di usut tuntas. (btr/azw)
LUBUKPAKAM- Puluhan massa Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu (Amara Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Deliserdang di Gerbang Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (16/9). Mereka menuntut penjelasaan tentang dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mencatut nama oknum Ketua PKK Kabupaten Delisserdang HJJ dengan anggaran pengadaan jilbab di Tahun 2025 sebesar Rp525 juta,
Massa Amara Sumut tertahan di Gerbang Kantor Bupati Deliserdang dan membentang spanduk bertuliskan tangkap HJJ di pagar halaman Kantor Bupati Deliserdang.
Massa juga menggelar orasi di depan pintu gerbang keluar Kantor Bupati Deliserdang yang dijaga ketat petugas Satpol PP dan sejumlah Personel Kepolisian Polsek Lubukpakam.
Karena pintu pagar dikunci, massa sempat menggedor gedor pagar besi mendesak Bupati Asri Ludin Tambunan keluar menemui mereka dan memberikan penjelasan atas yang mereka persoalkan saat ini.
Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa ditemui oleh Kasatpol PP Marzuki dan Kepala Kepala Pol Anwar Sadat. Di hadapan massa pendemo Kasatpol PP mengatakan kalau untuk kasus yang disebutkan massa pendemo saat ini sudah dalam penanganan di Dinas Inspektorat, seraya meminta massa menunggu hasil dari penanganan yang dilakukan Dinas Inspektorat.
“Sekarang hal yang dimaksud dalam penanganan dan pemeriksaan inspektorat, mohon bersabar kita tunggu hasilnya,” ucap Marzuki.
Sementara Kordinator Aksi, Imam mengatakan berdasarkan informasi dan investigasi mereka himpun, terdapat persoalan serius dalam pengadaan 15.000 potong jilbab dengan nilai anggaran Rp525.000.000 menggunakan anggaran dari Bagian Kesra Pemkab Deliserdang.
Dalam kegiatan itu juga diduga antara penyedia dengan Pengurus PKK Kabupaten Deliserdang di bawah komando HJJ berkaitan hingga mendapatkan keuntungan besar dari proyek pengadaan ini.
“Kami juga menemukan adanya dugaan ketidak sesuaian antara barang yang diadakan dengan tujuan penggunaan anggaran. Jilbab yang bertuliskan ‘ASRI’ bukan identitas atau logo resmi Pemkab Deliserdang. Sementara pengadaan jilbab itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Deliserdang Tahun 2025.
Masa menuntut bupati memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan keterkaitan istrinya sebagai Ketua PKK dengan pengadaan sebanyak 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta.
“Kami duga ada intervensi dilakukan istri bupati untuk meloloskan anggaran untuk penyediaan jilbab senilai Rp525 juta, kami saat ini masih yakin aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini hingga tuntas,” jelas Imam.
Setelah mendapat tanggapan dan penjelasan dari Kasatpol PP dan Kepala Kesbang Pol, massa Amara Sumut membubarkan diri dan mengingatkan bupati untuk menyikapi serius hal ini karena mereka memantau dan berniat melakukan aksi kembali bila tak di usut tuntas. (btr/azw)
