9 hours ago
9
DAIRI — Ratusan kepala keluarga di Desa Sinar Pagi mengeluhkan ketiadaan pelayanan kesehatan dasar, khususnya tenaga bidan desa, yang sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.
Kondisi tersebut terungkap saat perwakilan warga yang tergabung dalam Organisasi Perempuan Desa Sinar Pagi melakukan audiensi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, untuk menyampaikan langsung kondisi darurat layanan kesehatan di wilayah mereka, Rabu (13/5/2026).
Staf Advokasi Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) Rikayani Sihombing, yang mendampingi warga, mengatakan bahwa absennya bidan desa telah berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil, balita, dan lansia.
“Sudah dua tahun desa kami tidak memiliki bidan tetap. Ini sangat berdampak pada pelayanan kesehatan dasar masyarakat,” ujarnya.
Menurut warga, untuk mendapatkan layanan kesehatan, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 10 kilometer menuju desa lain dengan kondisi jalan yang masih berupa tanah dan minim infrastruktur. Dalam situasi darurat, akses tersebut dinilai sangat menyulitkan.
Perwakilan warga, Basaria Situmorang, menyebut biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan juga sangat memberatkan. “Kalau naik ojek atau mobil, sekali jalan bisa Rp80 ribu. Pulang pergi Rp160 ribu. Ini sangat berat bagi warga kurang mampu,” katanya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya, Layasna Berutu, yang menilai pelayanan kesehatan dan infrastruktur di desa mereka masih sangat tertinggal meski Indonesia telah lama merdeka.
“Jalan kami belum aspal, akses kesehatan tidak ada. Kami sudah berulang kali menyurati dinas, tapi belum ada solusi nyata,” ujarnya.
Warga juga mengaku selama ini hanya mendapatkan layanan Posyandu yang tidak rutin karena bidan hanya datang sesekali tanpa penempatan permanen di desa.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Puskesmas Tanah Pinem melalui Rismanto Berutu menyatakan telah berkoordinasi untuk penempatan bidan baru dan sedang mengurus administrasi terkait.
Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi melalui perwakilannya menyampaikan bahwa aspirasi warga akan diteruskan kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti, meski belum dapat memastikan waktu realisasi penempatan tenaga kesehatan tersebut.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Dairi segera mengambil langkah konkret, mengingat kekosongan bidan selama dua tahun dinilai telah mengancam hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak. (rud/ila)
DAIRI — Ratusan kepala keluarga di Desa Sinar Pagi mengeluhkan ketiadaan pelayanan kesehatan dasar, khususnya tenaga bidan desa, yang sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.
Kondisi tersebut terungkap saat perwakilan warga yang tergabung dalam Organisasi Perempuan Desa Sinar Pagi melakukan audiensi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, untuk menyampaikan langsung kondisi darurat layanan kesehatan di wilayah mereka, Rabu (13/5/2026).
Staf Advokasi Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) Rikayani Sihombing, yang mendampingi warga, mengatakan bahwa absennya bidan desa telah berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil, balita, dan lansia.
“Sudah dua tahun desa kami tidak memiliki bidan tetap. Ini sangat berdampak pada pelayanan kesehatan dasar masyarakat,” ujarnya.
Menurut warga, untuk mendapatkan layanan kesehatan, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 10 kilometer menuju desa lain dengan kondisi jalan yang masih berupa tanah dan minim infrastruktur. Dalam situasi darurat, akses tersebut dinilai sangat menyulitkan.
Perwakilan warga, Basaria Situmorang, menyebut biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan juga sangat memberatkan. “Kalau naik ojek atau mobil, sekali jalan bisa Rp80 ribu. Pulang pergi Rp160 ribu. Ini sangat berat bagi warga kurang mampu,” katanya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya, Layasna Berutu, yang menilai pelayanan kesehatan dan infrastruktur di desa mereka masih sangat tertinggal meski Indonesia telah lama merdeka.
“Jalan kami belum aspal, akses kesehatan tidak ada. Kami sudah berulang kali menyurati dinas, tapi belum ada solusi nyata,” ujarnya.
Warga juga mengaku selama ini hanya mendapatkan layanan Posyandu yang tidak rutin karena bidan hanya datang sesekali tanpa penempatan permanen di desa.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Puskesmas Tanah Pinem melalui Rismanto Berutu menyatakan telah berkoordinasi untuk penempatan bidan baru dan sedang mengurus administrasi terkait.
Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi melalui perwakilannya menyampaikan bahwa aspirasi warga akan diteruskan kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti, meski belum dapat memastikan waktu realisasi penempatan tenaga kesehatan tersebut.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Dairi segera mengambil langkah konkret, mengingat kekosongan bidan selama dua tahun dinilai telah mengancam hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak. (rud/ila)
