21 hours ago
8
Sebuah mobil BMW mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU kawasan Jalan Transito, Solo, Sabtu (9/5/2026). Petugas SPBU membenarkan kendaraan tersebut membeli Pertalite dan dapat dilayani karena memenuhi persyaratan sistem yang berlaku dengan menunjukkan barcode | Foto: SuhamdaniSLEMAN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Seorang warga yang hanya memiliki mobil kecil berkapasitas mesin di bawah 1.400 cc bisa saja nantinya kehilangan akses terhadap Pertalite hanya karena tercatat masuk Desil 10. Sebaliknya, pemilik kendaraan berkapasitas mesin jauh lebih besar berpotensi tetap membeli BBM bersubsidi apabila berada di kelompok desil yang lebih rendah.
Potensi paradoks itulah yang mulai dipersoalkan warga Sleman menyusul rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pada tahap awal, pembatasan tersebut disebut akan menyasar rumah tangga yang masuk kelompok Desil 10, termasuk dalam akses pembelian Pertalite.
Desil 10 sendiri merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan ekonomi relatif paling tinggi dalam sistem pemeringkatan DTSEN.
Namun, rencana menjadikan status desil sebagai salah satu dasar pembatasan BBM bersubsidi dinilai berpotensi berbenturan dengan aturan yang selama ini mengacu pada kapasitas mesin kendaraan.
Warga Triharjo, Sleman, Andri, menilai pemerintah perlu berhati-hati sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Menurutnya, penggunaan dua pendekatan berbeda berpotensi menciptakan ketidakadilan.
“Artinya, kalau gitu aturannya ya tumpang tindih. Kan kemarin sudah ada aturan soal Pertalite itu untuk mobil 1.400 cc ke bawah. Kalau desil 10 tapi mobilnya cc-nya kecil, sementara yang desil 7 mobilnya Fortuner atau apa kan ya enggak adil dong,” ujar Andri, Jumat (21/8/2026).
Menurut Andri, apabila pemerintah ingin membatasi penggunaan BBM bersubsidi, kriteria kendaraan seharusnya menjadi salah satu pertimbangan utama. Kapasitas mesin, menurutnya, lebih mudah dilihat dan dinilai dibandingkan kondisi kesejahteraan seseorang yang dipetakan melalui berbagai indikator statistik.
Ia mencontohkan dirinya sendiri. Meski tercatat sebagai kelompok Desil 10, kendaraan yang dimilikinya bukanlah mobil mewah, melainkan city car keluaran 2016 dengan kapasitas mesin di bawah 1.400 cc.
Bagi Andri, persoalannya semakin rumit karena ia sendiri mempertanyakan hasil pemeringkatan yang menempatkannya dalam kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tertinggi.
Ia mengaku tidak menyangka ketika mengecek data desil miliknya dan menemukan dirinya masuk Desil 10.
Menurutnya, proses pendataan yang dilakukan belum tentu mampu menangkap kondisi keuangan sebuah keluarga secara utuh. Barang atau aset yang terlihat dimiliki seseorang, kata dia, belum tentu mencerminkan kemampuan ekonominya.
Ada aset yang diperoleh melalui kredit, utang, warisan, hibah, maupun cara lain yang tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki tingkat pendapatan tinggi.
“Jadi kan itu jumat (14/8) aku di daftar. Kemudian Sabtu ngecek, loh kok masuk desil 10 aneh. Kalau misalkan aku harus mengategorikan diriku sendiri, itu mungkin antara 5 sampai 6, tengah-tengah lah, itu masih oke. Tapi kalau 7 pun enggak masuk apalagi 10, kan aneh,” keluh pekerja swasta itu.
Andri menilai, jika hasil pemeringkatan tersebut kemudian langsung digunakan sebagai dasar untuk menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak membeli BBM bersubsidi, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu bahwa klasifikasi yang digunakan benar-benar akurat.
Sebab, kesalahan penempatan dalam kelompok desil dapat berujung pada konsekuensi nyata bagi masyarakat.
Kritik senada disampaikan Sari, warga Kalasan. Ia menilai gagasan pemerintah untuk menyalurkan subsidi secara lebih tepat sasaran pada dasarnya merupakan langkah yang baik.
Namun, menurut dia, kebijakan tersebut terkesan belum siap jika dilihat dari berbagai persoalan yang masih menyelimuti sistem pendataan dan belum jelasnya informasi mengenai mekanisme penerapannya.
“Niatnya baik tapi gegabah, dalam artian belum siap dalam segala hal,” kata dia.
Menurut Sari, sebelum kebijakan tersebut benar-benar dijalankan, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kriteria yang digunakan dalam menentukan kelompok masyarakat, sumber data yang menjadi dasar pemeringkatan, hingga mekanisme koreksi apabila terdapat warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kekhawatiran warga Sleman ini menambah daftar pertanyaan mengenai rencana pembatasan Pertalite berbasis desil. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat yang dianggap mampu.
Namun di sisi lain, muncul persoalan tentang apakah angka dalam sistem pemeringkatan benar-benar mampu menggambarkan kemampuan ekonomi warga secara utuh.
Sebab, ketika status Desil 10 justru bisa melekat pada seseorang yang merasa kondisi ekonominya masih berada di kelas menengah, kebijakan pembatasan subsidi berpotensi memunculkan pertanyaan yang lebih tajam: apakah pemerintah benar-benar sedang menyasar orang kaya, atau justru hanya menyasar orang yang terlihat kaya di dalam data? [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
