4 hours ago
3
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas | WikipediaJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keputusan Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam pembayaran iuran Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai tanggapan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Organisasi Islam tersebut menilai langkah tersebut perlu ditimbang secara matang dengan kondisi ekonomi nasional saat ini.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan, pada prinsipnya tidak ada persoalan bila Indonesia berpartisipasi dalam pembayaran iuran senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,7 triliun, sepanjang keuangan negara benar-benar mencukupi.
“Anwar menilai pembayaran iuran senilai 1 miliar USD atau setara Rp 16, 7 triliun itu tak ada masalah asal negara memiliki uang. Masalahnya, kata dia, perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam keadaan kurang baik,” ujarnya saat dihubungi, Rabu, 28 Januari 2026.
Menurut Anwar, kondisi ekonomi nasional justru sedang menghadapi tekanan serius akibat praktik korupsi yang masih marak. “Karena banyak dikorupsi oleh para pejabat dan pihak tak bertanggung jawab,” katanya.
Meski demikian, Anwar menegaskan bahwa sebagai bangsa, Indonesia tidak semestinya bersikap kikir dalam membantu negara lain yang tengah dilanda kesulitan. Terlebih jika dana tersebut benar-benar diperuntukkan bagi pemulihan Gaza, Palestina.
Namun, bantuan tersebut, lanjut Anwar, tetap harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal negara. Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar di dalam negeri, terutama dalam penanganan dampak bencana alam.
“Kalau punya uang sebanyak itu, menurut saya sangat baik untuk membangun kembali daerah tertimpa bencana seperti di Sumatera dan Jawa Barat,” ucapnya.
Anwar juga menyoroti skema iuran Dewan Perdamaian yang dinilai janggal. Ia mempertanyakan alasan negara-negara anggota diminta ikut membayar, padahal konflik yang menghancurkan Gaza melibatkan langsung Israel dan Amerika Serikat.
“Karena mereka yang telah menghancurkan Gaza, mengapa sekarang negara anggota dewan diminta untuk iuran,” katanya.
Lebih jauh, Anwar menilai tidak ada jaminan jelas bahwa Dewan Perdamaian tersebut akan benar-benar mengembalikan wilayah Gaza kepada Palestina, termasuk pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa kontribusi yang dimaksud bukan merupakan biaya keanggotaan, melainkan partisipasi pendanaan untuk pemulihan Gaza. Menurutnya, iuran senilai 1 miliar dolar AS dari negara-negara yang diundang akan difokuskan pada upaya rekonstruksi wilayah tersebut.
“Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ,” ujar Sugiono di kompleks DPR, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Sugiono menambahkan, salah satu keuntungan bagi negara yang membayar kontribusi tersebut adalah peluang menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian. Meski demikian, ia menegaskan tidak ada kewajiban bagi negara anggota untuk membayar iuran tersebut, sebagaimana tertuang dalam piagam yang ditandatangani pada Kamis, 22 Januari 2026.
Diketahui, Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump pada Kamis, 22 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto menandatangani langsung piagam Dewan Perdamaian tersebut di sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara yang hadir dalam peluncuran organisasi tersebut. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
