JAYAPURA — Pemerintah Kota Jayapura menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP), khususnya masyarakat Port Numbay.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menegaskan bahwa akurasi data serta tahapan perencanaan yang sistematis menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana Otsus.
Ia menyampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun program secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, distrik, hingga kota, serta dikolaborasikan dengan hasil reses DPRD.
“Perencanaan dana Otsus harus benar-benar berbasis data yang akurat dan melalui tahapan yang jelas. Sinkronisasi antar tahapan sangat penting agar program yang disusun memberikan dampak nyata bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay,” ujarnya usai buka Musrembang di Jayapura, Senin (30/3).
Muchlis juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program Otsus Tahun 2026 agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ia mengingatkan OPD untuk meminimalisir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) melalui pelaksanaan program yang tepat waktu dan efektif.
“Program harus segera dilaksanakan agar tidak menimbulkan Silpa yang besar. Dana Otsus harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus Tahun 2027 harus mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, dengan prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Bahkan, ia mendorong agar layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi OAP dapat diwujudkan secara bertahap. “Kalau pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay, harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja diminta untuk memprioritaskan program pelatihan kerja yang menyasar OAP guna meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja lokal di tengah persaingan yang semakin ketat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, menjelaskan bahwa Musrenbang Otsus merupakan forum penting untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan usulan program dari seluruh OPD pengelola dana Otsus.
JAYAPURA — Pemerintah Kota Jayapura menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP), khususnya masyarakat Port Numbay.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menegaskan bahwa akurasi data serta tahapan perencanaan yang sistematis menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana Otsus.
Ia menyampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun program secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, distrik, hingga kota, serta dikolaborasikan dengan hasil reses DPRD.
“Perencanaan dana Otsus harus benar-benar berbasis data yang akurat dan melalui tahapan yang jelas. Sinkronisasi antar tahapan sangat penting agar program yang disusun memberikan dampak nyata bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay,” ujarnya usai buka Musrembang di Jayapura, Senin (30/3).
Muchlis juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program Otsus Tahun 2026 agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ia mengingatkan OPD untuk meminimalisir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) melalui pelaksanaan program yang tepat waktu dan efektif.
“Program harus segera dilaksanakan agar tidak menimbulkan Silpa yang besar. Dana Otsus harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus Tahun 2027 harus mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, dengan prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Bahkan, ia mendorong agar layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi OAP dapat diwujudkan secara bertahap. “Kalau pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay, harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja diminta untuk memprioritaskan program pelatihan kerja yang menyasar OAP guna meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja lokal di tengah persaingan yang semakin ketat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, menjelaskan bahwa Musrenbang Otsus merupakan forum penting untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan usulan program dari seluruh OPD pengelola dana Otsus.
