NU dan Jihad Ekonomi Umat

Logo NU | wikipedia

Oleh : Sri Herwindya Baskara Wijaya*  

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) dalam rentang 100 tahun terakhir sejak berdiri pada 31 Januari 1926 lalu adalah terkait persoalan ekonomi umat. Meskipun NU dikenal sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu komunitas keagamaan terbesar di dunia, namun secara umum hingga saat ini kondisi ekonomi nahdliyin (warga NU) bisa dikata masih jauh dari idealitas harapan.

Masih belum memadainya tingkat ekonomi dari mayoritas nahdliyin ini setidaknya tercermin dari hasil penelitian Alvara Research Center tahun 2021 yang mengungkap bahwa secara ekonomi, mayoritas anggota NU termasuk kategori ekonomi menengah ke bawah. Hasil riset serupa tahun 2025 oleh lembaga terkait juga masih secara konsisten mengungkap bahwa dari status sosial ekonomi, mayoritas nahdliyin masuk ke kategori kelas D (menengah ke bawah) dan mayoritas berpendidikan SD dan SMP.

Ketua Umum PBNU (2010-2020), KH. Said Aqil Siraj pada Muktamar ke-34 NU di Pondok Pesantren Darussa’adah, Lampung tahun 2021 secara jujur mengakui bahwa masih banyak warga NU yang masuk kategori miskin. Pada saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat NU tahun 2017 di Bogor, Ketua Umum Muslimat NU, Khofihah Indar Parawangsa juga menyebut sebagian besar warga NU tergolong miskin dan mayoritasnya berada di desa.

Maka tidak ada kelirunya apabila isu ekonomi umat ini diharapkan bisa dibawa ke ajang Muktamar Ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Upaya ini senafas dengan tema muktamar yang bertajuk “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa”. Terlebih lagi saat ini kondisi ekonomi nasional dipersepsikan publik sedang dalam posisi tidak baik-baik saja.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026 mengungkap bahwa sebanyak 49,4 persen publik Indonesia menilai kondisi ekonomi nasional dalam keadaan buruk (37,9 persen) dan sangat buruk (11,5 persen). Dalam konteks persoalan ekonomi umat, setidaknya terdapat empat tantangan utama yakni terkait kemiskinan, pengangguran kerja, ketimpangan pengeluaran dan ketimpangan kekayaan.

Kemiskinan

Pertama, terkait kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Berita Resmi Statistik Nomor 80/08/Th. XXIX, 5 Agustus 2026, mencatat per Maret 2026 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 22,93 juta orang (8,07 persen) (di perkotaan 10,83 juta orang atau 6,34 persen; di pedesaan 12,10 juta orang atau 10,67 persen). Garis Kemiskinan pada Maret 2026 tercatat Rp 669.235,00 per kapita per bulan.

Mandiri Institute (Februari 2026) dalam Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025 mengungkap jumlah kelas menengah Indonesia menurun dari 47,9 juta orang (17,1%) pada 2024 menjadi 46,7 juta orang (16,6%) pada 2025. Di saat yang sama, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) naik 4,5 juta jiwa dari 137,5 juta pada 2024 menjadi 142,0 juta pada 2025 (50,4 persen dari populasi).

Juga, sepanjang 2019-2025, kelompok kelas menengah bawah (middle class) berkurang lebih dari 11 juta orang, sementara kelompok menuju kelas menengah (upper aspiring middle class)cenderung stagnan di bawah ambang batas kelas menengah. Pun, kelompok rentan (vulnerable) juga mengalami kenaikan dari 67,7 juta menjadi 67,9 juta (24,1% dari populasi).

Pengangguran Kerja

Kedua, terkait pengangguran kerja, BPS dalam Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX, 5 Mei 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebanyak 4,68 persen (7,24 juta orang) dari total 154,91 juta orang Angkatan kerja di Indonesia. Artinya terdapat sekitar lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja.

Sementara itu, tingkat setengah pengangguran (penduduk bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal yakni kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan/bersedia menerima pekerjaan lain) sebesar 7,27 persen (33,45 juta orang). Ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar tujuh orang yang termasuk setengah penganggur di Indonesia.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) (April 2026) mengungkap Gen Z harus menganggur hingga 7,5 bulan sebelum bisa mendapatkan pekerjaan dan sebanyak 7,8 juta Gen Z terpaksa bekerja di sektor kasar. Bank Dunia (Juni 2026) juga melaporkan tingkat pengangguran terselubung (pekerja yang memiliki pekerjaan tetapi bekerja dengan jam kerja lebih sedikit daripada yang diharapkan) di Indonesia mencapai 32,7 persen.

International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook memprediksi tren pengangguran di Indonesia tahun 2026 ini mencapai 5,1 persen. Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) (Juni 2026) menyebut hampir separuh dari 1,9 juta lapangan kerja baru berasal dari sektor-sektor dengan tingkat produktivitas lebih rendah (pertanian, akomodasi, jasa makanan). Sementara sektor-sektor dengan tingkat keterampilan lebih tinggi (jasa keuangan) justru stagnan atau mengalami kontraksi.

Morgan Stanley dalam Asia Faces Rising Youth Unemployment Challenge mencatat sebanyak 59 persen pekerjaan baru sepanjang 2015-2025 berada di sektor informal dan mayoritas pekerja menerima upah di bawah upah minimum serta minim jaminan sosial. Selain itu, tingkat pengangguran usia 15–24 tahun di Indonesia mencapai 17,3 persen dan menjadi salah satu tertinggi di kawasan Asia selain India dan Tiongkok.

Ketimpangan Pengeluaran

Ketiga, terkait ketimpangan pengeluaran, BPS menyebut gini ratio tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia per Maret 2026 mencapai 0,368 atau naik 0,005 poin dibanding September 2025 yang mencapai 0,063. Semakin mendekati angka 0 maka distribusi pengeluaran masyarakat semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. Ini artinya, distribusi pengeluaran masyarakat Indonesia per Maret 2026 menunjukkan indikasi menjadi sedikit lebih timpang.

Bank Indonesia (BI) dalam Survei Konsumen BI Edisi Februari 2026 juga mencatat rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) turun menjadi 71,6% dibanding Januari 72,3%. Penurunan ini terkonfirmasi menyentuh titik terendah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dan penurunan terjadi pada semua kelompok pengeluaranberkisar 1,6-0,1 persen.

Proporsi pendapatan untuk konsumsi pada kelompok pengeluaran Rp 1-2 juta turun dari 74,5% menjadi 72.9%, kelompok pengeluaran Rp 2,1-3 juta turun dari 72,7% menjadi 72,6%, kelompok pengeluaran Rp 3,1 juta-Rp 4 juta turun dari 72% menjadi 70,9%, kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta-Rp 5 juta turun dari 72% menjadi 71,3% dan kelompok pengeluaran di atas Rp 5 juta turun dari 70,1% menjadi 68,8%.

Ketimpangan Kekayaan

Keempat, terkait ketimpangan kekayaan. CELIOS (April 2026) dalam Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki mencatat kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta orang Indonesia, lebih besar dari APBN dan setara seperlima Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sepanjang 2019–2025, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dari sekitar Rp 2.508 triliun menjadi Rp 4.651 triliun.

CELIOS juga mengungkap bahwa akumulasi kekayaan pejabat publik pada Kabinet Merah Putih (KMP) hingga akhir 2024 mencapai Rp 30 triliun, potensi pajak kekayaan dari pejabat eksekutif dan legislatif mencapai Rp 752 miliar dan sekitar 80 persen kekayaan KMP dikuasai oleh hanya 12 pejabat dengan kekayaan di atas Rp 1 triliun.

Bahkan, Knight Frank dalam The Wealth Report 2026 memprediksi Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan populasi orang super kaya tercepat atau Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI – individu dengan kekayaan bersih di atas US$ 30 juta) lebih dari 80persen pada 2031, yakni dari sekitar 3.866 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031.

Jihad Ekonomi

Memang beberapa data riset di atas tidak eksplisit menyebut jumlah nahdliyin dengan kategori miskin, pengangguran, mengalami ketimpangan pengeluaran dan ketimpangan kekayaan. Namun bisa dipastikan bahwa sebagian penduduk dengan empat kategori tersebut adalah warga NU mengingat besarnya warga NU secara kuantitas. Hasil riset Alvara Research Center tahun 2025 mengungkap dari total 251,26 juta populasi muslim Indonesia, sekitar 140 juta(57,2 persen) diantaranya mengidentitaskan dirinya sebagai nahdliyin.

Merespons tantangan di atas, maka NU didorong lebih aktif menggelorakan jihad ekonomi melalui tiga upaya utama yakni menggerakan budaya bekerja keras guna mengurangi ketimpangan ekonomi, menguasai sektor ekonomi riil dan menghidupkan kembali semangat Nahdlatut Tujjar (gerakan kebangkitan pedagang) tahun 1918 yang menjadi cikal bakal organisasi NU.

Terkait dengan hal itu, Jihad Ekonomi NU dapat difokuskan pada tiga sektor penting yakni pembangunan ekonomi kerakyatan (penguatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM), kemandirian organisasi (pengembangan unit usaha pesantren dan badan usaha milik NU) serta gerakan ekonomi syariah (optimalisasi Baitul Maal wa Tamwil atau BMT, zakat, infak, sadaqah atau ZIS, koperasi syariah).

Guna mendukung jihad ekonomi umat, maka NU perlu menggiatkan pelatihan berbasis ekonomi keumatan. Mengutip hasil survei Alvara Research Center tahun 2025, setidaknya terdapat empat pelatihan yang paling dibutuhkan warga NU saat ini yakni pelatihan manajemen keuangan (54,2 persen), pelatihan perencanaan pengembangan usaha (45,3%), pelatihan sumber daya manusia (42,1 persen) dan pelatihan digital marketing (40,3%).

Semangat Resolusi Jihad II atau Resolusi Pesantren yang dicetuskan kalangan pesantren NU pada 22 Oktober 2005 di Jakarta lalu seyogyanya juga dapat lebih digelorakan. Jika Resolusi Jihad Jilid I pada 22 Oktober 1945 yang dicetuskan oleh Hadratussyeikh KH.M. Hasyim Asy’ari fokus untuk mengobarkan spirit nasionalisme melawan kolonialisme asing, maka Resolusi Jihad Jilid II ini lebih diarahkan untuk membangkitkan gelora jihad ekonomi umat dan bangsa menuju Indonesia yang lebih makmur, adil dan bermartabat. Selamat bermuktamar.

*Penulis adalah Staf Pengajar di FISIP dan Sekolah Vokasi

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta