JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program nasional ke Provinsi Papua, dengan syarat pelaksanaannya harus melibatkan orang asli Papua (OAP), bukan tenaga dari luar daerah.
Hal tersebut disampaikan Fakhiri di tengah upayanya melobi pemerintah pusat agar berbagai program strategis dapat direalisasikan di Papua.
“Saya sudah bawa program nasional untuk datang ke Papua, namun harus kami orang Papua yang bekerja, bukan orang dari luar. Supaya Kadin di kabupaten-kabupaten bisa bekerja,” tegasnya saat memberikan sambutan pada acara Muprov ke-VIII Kadin Provinsi Papua, Sabtu (11/4).
Ia juga mengingatkan para bupati di seluruh Papua agar memberikan ruang kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di daerah untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Menurutnya, kesempatan yang diberikan harus dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan masyarakat. “Saya ingatkan para bupati untuk memberi Kadin pekerjaan. Jika sudah dikelola dengan baik untuk masyarakat, jangan sampai pekerjaan itu justru dialihkan ke pihak lain,” ujarnya.
Fakhiri menegaskan, seluruh program yang dibawanya dari pemerintah pusat akan diawasi secara ketat hingga ke tingkat kabupaten/kota. Ia bahkan memastikan tidak ada ruang untuk penyalahgunaan anggaran.
“Satu rupiah pun tidak boleh disalahgunakan. Saya akan awasi langsung,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Papua, khususnya di sektor kelautan, yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi daerah. Untuk itu, ia berencana mendorong agar kewenangan perizinan dapat diberikan kepada pemerintah daerah.
“Potensi laut kita luas, tapi kita tidak dapat apa-apa. Saya akan bicara ke kementerian terkait agar perizinan bisa kami keluarkan dan kami kelola sendiri, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang mendukung pengembangan dunia usaha, khususnya bagi UMKM dan pelaku usaha OAP. Dukungan tersebut meliputi kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga perlindungan usaha.
JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program nasional ke Provinsi Papua, dengan syarat pelaksanaannya harus melibatkan orang asli Papua (OAP), bukan tenaga dari luar daerah.
Hal tersebut disampaikan Fakhiri di tengah upayanya melobi pemerintah pusat agar berbagai program strategis dapat direalisasikan di Papua.
“Saya sudah bawa program nasional untuk datang ke Papua, namun harus kami orang Papua yang bekerja, bukan orang dari luar. Supaya Kadin di kabupaten-kabupaten bisa bekerja,” tegasnya saat memberikan sambutan pada acara Muprov ke-VIII Kadin Provinsi Papua, Sabtu (11/4).
Ia juga mengingatkan para bupati di seluruh Papua agar memberikan ruang kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di daerah untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Menurutnya, kesempatan yang diberikan harus dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan masyarakat. “Saya ingatkan para bupati untuk memberi Kadin pekerjaan. Jika sudah dikelola dengan baik untuk masyarakat, jangan sampai pekerjaan itu justru dialihkan ke pihak lain,” ujarnya.
Fakhiri menegaskan, seluruh program yang dibawanya dari pemerintah pusat akan diawasi secara ketat hingga ke tingkat kabupaten/kota. Ia bahkan memastikan tidak ada ruang untuk penyalahgunaan anggaran.
“Satu rupiah pun tidak boleh disalahgunakan. Saya akan awasi langsung,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Papua, khususnya di sektor kelautan, yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi daerah. Untuk itu, ia berencana mendorong agar kewenangan perizinan dapat diberikan kepada pemerintah daerah.
“Potensi laut kita luas, tapi kita tidak dapat apa-apa. Saya akan bicara ke kementerian terkait agar perizinan bisa kami keluarkan dan kami kelola sendiri, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang mendukung pengembangan dunia usaha, khususnya bagi UMKM dan pelaku usaha OAP. Dukungan tersebut meliputi kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga perlindungan usaha.
