Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Suhu politik internal Nahdlatul Ulama (NU) mulai menghangat menjelang Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang. Di tengah persiapan pergantian kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode saat ini.
Muhaimin, yang juga dikenal sebagai salah satu kader NU, secara terbuka menilai kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf mengalami kemunduran dibanding periode-periode sebelumnya.
“PBNU periode ini, PBNU yang paling mundur dibanding yang lain. Itu keprihatinan semua pihak, tetapi hanya Muhaimin yang berani ngomong,” kata Cak Imin saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan di tengah menguatnya dinamika menjelang pemilihan kepemimpinan baru PBNU. Meski mengkritik, Cak Imin menegaskan pandangannya bukan dilatarbelakangi kepentingan politik praktis, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai bagian dari keluarga besar NU.
Menurutnya, evaluasi terhadap kepemimpinan organisasi diperlukan agar NU tidak mengalami stagnasi dan mampu melakukan pembenahan pada periode berikutnya. Ia bahkan mengusulkan adanya pemisahan yang lebih tegas antara pengelolaan organisasi dan aktivitas politik praktis.
“Saya ngomong bukan karena saya politisi, bukan. Karena saya adalah kader yang ingin ikut bertanggung jawab, bertanggung jawab memperbaiki. Sehingga salah satu formulanya PBNU bersih dari politisi. Politisi NU silakan masuk partai,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu menilai langkah tersebut tidak membutuhkan perubahan aturan organisasi. Yang diperlukan, menurut dia, adalah komitmen dan ketegasan sikap dari para pengurus NU sendiri.
Pernyataan Cak Imin muncul saat PBNU tengah bersiap menggelar Muktamar ke-35 yang akan menentukan arah kepemimpinan organisasi untuk lima tahun ke depan. Forum tersebut akan menjadi ajang pergantian kepengurusan sekaligus memilih figur-figur strategis yang akan memimpin NU.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menjelaskan bahwa muktamar tidak hanya memilih Ketua Umum PBNU, tetapi juga memilih Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), lembaga yang nantinya menentukan posisi Rais Aam PBNU.
“Ya salah satunya tentu di situ akan dipilih Ketua Umum dan juga akan dipilih Ahwa yang akan memilih Rais Aam,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan mekanisme pemilihan masih terbuka untuk dibahas oleh peserta muktamar. Karena itu, model pemilihan yang akan digunakan nantinya belum diputuskan dan bisa saja berbeda dari pelaksanaan muktamar sebelumnya.
PBNU menjadwalkan Muktamar ke-35 berlangsung pada 1 hingga 5 Agustus 2026. Hingga kini lokasi pelaksanaan masih dalam tahap pembahasan. Sejumlah daerah disebut telah mengajukan diri menjadi tuan rumah, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan beberapa wilayah di Jawa Timur.
Sebelum muktamar digelar, PBNU juga akan lebih dulu menyelenggarakan Musyawarah Nasional Alim Ulama serta Konferensi Besar NU. Dua forum tersebut akan menjadi ruang perumusan berbagai rekomendasi dan materi yang nantinya dibahas dalam muktamar.
Muktamar mendatang sekaligus menandai berakhirnya masa kepemimpinan Yahya Cholil Staquf yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-34 NU di Universitas Lampung pada Desember 2021. [*] Disarikan dari sumber berita media daring

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.