18 hours ago
12
Wacana peleburan identitas nomor polisi (nopol) kendaraan di Sumatera Utara antara plat BK dan BB mulai menuai perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Komisi C DPRD Sumut, Lambok Andreas Simamora, mengaku khawatir kebijakan tersebut justru memicu polemik di tengah masyarakat, khususnya di kawasan Tapanuli.
Menurut politisi Partai Hanura itu, penggunaan plat BB selama ini bukan sekadar kode kendaraan, melainkan telah menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat di wilayah Tapanuli dan sekitarnya.
“Kita khawatir itu jadi polemik, karena sejak dulu sudah ada residennya. Kami aja bangga pakai plat BB,” ujar Lambok, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai, keberadaan plat BK dan BB selama ini memang memiliki persepsi tersendiri di tengah masyarakat. Plat BK yang identik dengan Kota Medan dan kawasan perkotaan sering dianggap memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan plat BB yang banyak digunakan di daerah Tapanuli.
“Anggapan plat BB ini kendaraan capek, kendaraan daerah yang banyak menjelajah di kampung. Sementara plat BK dianggap kendaraan kota, sehingga paradigmanya lebih mahal,” kata Ketua DPC Hanura Humbang Hasundutan tersebut.
Meski demikian, Lambok menegaskan masyarakat Tapanuli justru memiliki kebanggaan tersendiri menggunakan plat BB karena sudah melekat sebagai identitas daerah sejak lama.
Ia juga menyinggung faktor historis yang dinilai tidak bisa dipisahkan dari penggunaan plat BB. Menurutnya, wilayah Tapanuli sejak masa kolonial telah memiliki status keresidenan tersendiri sehingga identitas tersebut seharusnya tetap dipertahankan.
“Dari zaman penjajahan sudah ada Keresidenan Tapanuli. Jadi menurut hemat saya, tak cocoklah kalau disatukan,” tegasnya.
Selain soal identitas budaya dan sejarah, Lambok turut mengingatkan potensi dampak ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat jika peleburan nomor polisi benar-benar dilakukan.
Ia menilai, apabila di masa mendatang terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi baru di Sumatera Utara, perubahan identitas kendaraan berpotensi menambah beban administrasi bagi masyarakat.
“Kalau nanti di masa depan ada daerah yang jadi provinsi baru, itu malah jadi tambahan beban masyarakat lagi, bayar BBN lagi. Jadi biar sajalah tetap seperti sekarang, karena registrasinya masih sama, tinggal pembagian opsennya saja,” pungkasnya.
Wacana peleburan plat kendaraan di Sumatera Utara sendiri belakangan menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai penyatuan identitas nomor kendaraan dapat mempermudah sistem administrasi, namun sebagian lainnya khawatir kebijakan tersebut justru menghilangkan identitas daerah yang sudah melekat selama puluhan tahun. (map/ila)
Wacana peleburan identitas nomor polisi (nopol) kendaraan di Sumatera Utara antara plat BK dan BB mulai menuai perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Komisi C DPRD Sumut, Lambok Andreas Simamora, mengaku khawatir kebijakan tersebut justru memicu polemik di tengah masyarakat, khususnya di kawasan Tapanuli.
Menurut politisi Partai Hanura itu, penggunaan plat BB selama ini bukan sekadar kode kendaraan, melainkan telah menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat di wilayah Tapanuli dan sekitarnya.
“Kita khawatir itu jadi polemik, karena sejak dulu sudah ada residennya. Kami aja bangga pakai plat BB,” ujar Lambok, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai, keberadaan plat BK dan BB selama ini memang memiliki persepsi tersendiri di tengah masyarakat. Plat BK yang identik dengan Kota Medan dan kawasan perkotaan sering dianggap memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan plat BB yang banyak digunakan di daerah Tapanuli.
“Anggapan plat BB ini kendaraan capek, kendaraan daerah yang banyak menjelajah di kampung. Sementara plat BK dianggap kendaraan kota, sehingga paradigmanya lebih mahal,” kata Ketua DPC Hanura Humbang Hasundutan tersebut.
Meski demikian, Lambok menegaskan masyarakat Tapanuli justru memiliki kebanggaan tersendiri menggunakan plat BB karena sudah melekat sebagai identitas daerah sejak lama.
Ia juga menyinggung faktor historis yang dinilai tidak bisa dipisahkan dari penggunaan plat BB. Menurutnya, wilayah Tapanuli sejak masa kolonial telah memiliki status keresidenan tersendiri sehingga identitas tersebut seharusnya tetap dipertahankan.
“Dari zaman penjajahan sudah ada Keresidenan Tapanuli. Jadi menurut hemat saya, tak cocoklah kalau disatukan,” tegasnya.
Selain soal identitas budaya dan sejarah, Lambok turut mengingatkan potensi dampak ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat jika peleburan nomor polisi benar-benar dilakukan.
Ia menilai, apabila di masa mendatang terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi baru di Sumatera Utara, perubahan identitas kendaraan berpotensi menambah beban administrasi bagi masyarakat.
“Kalau nanti di masa depan ada daerah yang jadi provinsi baru, itu malah jadi tambahan beban masyarakat lagi, bayar BBN lagi. Jadi biar sajalah tetap seperti sekarang, karena registrasinya masih sama, tinggal pembagian opsennya saja,” pungkasnya.
Wacana peleburan plat kendaraan di Sumatera Utara sendiri belakangan menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai penyatuan identitas nomor kendaraan dapat mempermudah sistem administrasi, namun sebagian lainnya khawatir kebijakan tersebut justru menghilangkan identitas daerah yang sudah melekat selama puluhan tahun. (map/ila)
