Pemerintah Emoh Hentikan MBG Sesuai Tuntutan Mahasiswa, Cuma Tata Kelolanya Dievaluasi

Ilustrasi menu MBG. Program ini menjadi polemik karena dugaan kasus korupsi di dalamnya | Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelombang kritik mahasiswa terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengubah sikap pemerintah. Di tengah tuntutan penghentian program yang dinilai sebagian kalangan membebani anggaran negara, pemerintah memastikan MBG tetap dilanjutkan sebagai salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menanggapi aksi mahasiswa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang berlangsung di sejumlah daerah pada akhir pekan lalu.

Menurut Qodari, pemerintah tidak memiliki rencana menghentikan program yang saat ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sebaliknya, pemerintah akan terus melakukan pembenahan terhadap aspek pengelolaan dan pelaksanaannya di lapangan.

“Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), tetap akan menjalankan program MBG sambil terus mengevaluasi dan membenahi tata kelola tersebut,” kata Qodari dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2026).

Ia mengakui pelaksanaan program berskala nasional tidak terlepas dari berbagai persoalan dan kendala. Namun menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang lazim terjadi ketika sebuah gagasan besar diterjemahkan menjadi program operasional yang menjangkau masyarakat luas.

“Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” kata dia.

Karena itu, lanjut Qodari, munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program tersebut. Pemerintah memilih melakukan evaluasi dan perbaikan dibanding menghentikan program secara keseluruhan.

“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ujarnya.

Qodari menjelaskan, Badan Gizi Nasional saat ini telah melakukan sejumlah langkah penataan, termasuk menghentikan sementara pembangunan dapur MBG di beberapa lokasi sebagai bagian dari proses evaluasi tata kelola.

Meski demikian, penghentian tersebut tidak berdampak pada layanan MBG yang telah berjalan dan menyasar kelompok penerima manfaat.

“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Memang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Memang bayinya disuruh berhenti menyusu? Memang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah memang enggak boleh makan lagi?” ujar dia.

Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat dan Sabtu (12-13/6/2026). Dalam aksi yang berlangsung di Jakarta dengan tajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”, para demonstran mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Selain meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis, mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta mengakhiri praktik militerisme di ranah sipil. Tuntutan serupa juga disuarakan dalam aksi mahasiswa di Solo, Semarang, dan Yogyakarta. [*] Disarikan dari sumber berita media daring