JAYAPURA–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), di Hotel Horison Jayapura, Senin (30/3/2026).
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata mempercepat reformasi birokrasi dan memastikan pengelolaan APBD yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, Bimtek tersebut dilaksanakan berdasarkan regulasi baru pemerintah melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
“Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, yang merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tolikara perlu melakukan penguatan tata kelola APBD melalui reformasi kebijakan anggaran, percepatan realisasi belanja, efisiensi anggaran, penguatan pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur,” ucap Bupati Willem Wandik.
Bupati berharap kepada masing-masing peserta Bimtek Penatausahaan Keuangan SIPD agar dapat mengikuti seluruh kegiatan pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh.
Dengan demikian, diperoleh pengetahuan dan kemampuan penatausahaan pengelolaan keuangan yang komprehensif, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan setiap OPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, sehingga penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tolikara dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.
Kepada para pemateri, ia berpesan agar dapat memberikan pelatihan dan bimbingan dengan metode dan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta. Hal ini bertujuan agar seluruh materi yang diberikan, baik teori maupun praktik lapangan, dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta sehingga tujuan dari bimbingan teknis ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang optimal.
JAYAPURA–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), di Hotel Horison Jayapura, Senin (30/3/2026).
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata mempercepat reformasi birokrasi dan memastikan pengelolaan APBD yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, Bimtek tersebut dilaksanakan berdasarkan regulasi baru pemerintah melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
“Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, yang merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tolikara perlu melakukan penguatan tata kelola APBD melalui reformasi kebijakan anggaran, percepatan realisasi belanja, efisiensi anggaran, penguatan pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur,” ucap Bupati Willem Wandik.
Bupati berharap kepada masing-masing peserta Bimtek Penatausahaan Keuangan SIPD agar dapat mengikuti seluruh kegiatan pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh.
Dengan demikian, diperoleh pengetahuan dan kemampuan penatausahaan pengelolaan keuangan yang komprehensif, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan setiap OPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, sehingga penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tolikara dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.
Kepada para pemateri, ia berpesan agar dapat memberikan pelatihan dan bimbingan dengan metode dan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta. Hal ini bertujuan agar seluruh materi yang diberikan, baik teori maupun praktik lapangan, dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta sehingga tujuan dari bimbingan teknis ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang optimal.
