Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, Ekonom Khawatir Daya Beli Kelas Menengah Ambruk

Ilustrasi SPBU. | pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kenaikan tajam harga BBM non-subsidi jenis Pertamax berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar bertambahnya biaya transportasi masyarakat. Sejumlah ekonom memperingatkan bahwa lonjakan harga tersebut dapat menjadi pukulan baru bagi kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi rumah tangga dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Harga Pertamax 92 yang melonjak dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dinilai akan menggerus kemampuan belanja masyarakat, terutama kelompok yang tidak menerima bantuan sosial namun harus menanggung kenaikan biaya hidup dari berbagai sektor.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai penyesuaian harga BBM non-subsidi sebagai dampak pengurangan subsidi energi membawa konsekuensi serius terhadap pola konsumsi masyarakat.
Menurutnya, kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak karena selama ini berkontribusi besar terhadap aktivitas konsumsi nasional, namun tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai ketika tekanan ekonomi meningkat.
Rizal menjelaskan, kelompok kelas menengah mencakup masyarakat dengan tingkat pengeluaran bulanan sekitar Rp 2,08 juta hingga Rp 10,12 juta per kapita.
Ia mengingatkan, apabila masyarakat secara masif beralih menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite, tekanan inflasi memang dapat ditekan dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, kondisi itu berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah dan mempersempit ruang fiskal negara.
“Penguatan kredibilitas fiskal perlu dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara berbasis digitalisasi perpajakan, peningkatan kualitas belanja dengan prinsip spending better, pengelolaan defisit dan utang yang lebih hati-hati, serta penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah,” papar Rizal, Selasa (16/6/2026).
Lebih lanjut, Rizal menilai tantangan terbesar pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027 bukan sekadar mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar berkualitas dan dirasakan masyarakat.
“RAPBN 2027 seharusnya menjadi instrumen transformasi ekonomi yang tidak hanya menjaga stabilitas makro, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat, mempercepat hilirisasi industri, memperkuat UMKM, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Center for Sharia Economic Development Indef, Nur Hidayah. Ia melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan kontradiksi antara capaian pertumbuhan ekonomi yang terlihat baik secara statistik dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
“Fenomena ini ditandai dengan erosi keamanan ekonomi yang nyata, di mana kelas menengah menyusut hingga 9,4 juta jiwa dalam lima tahun terakhir, serta melemahnya nilai tukar rupiah,” ujar Nur.
Sementara itu, tekanan juga dirasakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Indef, Nur Komaria, menyebut kenaikan harga Pertamax menambah berat beban yang selama ini sudah ditanggung pelaku usaha kecil.
Menurutnya, UMKM saat ini menghadapi tekanan dari berbagai sisi, mulai dari biaya operasional yang meningkat, tingginya biaya platform digital, hingga persaingan dengan produk impor.
“Kenaikan harga Pertamax sebesar 32% memberikan dampak langsung pada biaya operasional dan logistik pelaku UMKM di sektor jasa kurir, kuliner, dan ritel perkotaan yang sangat bergantung pada mobilitas harian,” tutur Ria.
Ia menambahkan, berbagai persoalan mendasar yang selama ini membelit UMKM juga belum terselesaikan, mulai dari akses pembiayaan yang terbatas, biaya modal yang tinggi, produktivitas yang rendah hingga kapasitas digital yang masih lemah.
“Tekanan terhadap UMKM semakin meningkat dari sisi biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berpotensi menaikkan biaya logistik, distribusi, dan layanan usaha,” kata Ria.
Dengan kondisi tersebut, para ekonom mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM bukan hanya persoalan energi semata. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, dampaknya dapat merembet ke daya beli masyarakat, aktivitas UMKM, hingga laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun mendatang. [*] Disarikan dari sumber berita media daring