13 hours ago
5
Presiden Prabowo Subianto, menyalami Penasehat Khusus Presiden bidang Haji, Muhajir Effendi, dalam acara silaturahmi dan diskusi bersama rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 13 Maret 2025 | tempo.coJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan ratusan rektor perguruan tinggi di Indonesia di Istana Kepresidenan beberapa hari lalu, memicu reaksi bagi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Ketua BEM SI, Herianto mengatakan pertemuan Presiden dengan para rektor perguruan tinggi tidak boleh mengurangi ruang bagi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi dan kritiknya.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama empat jam, Presiden Prabowo membahas berbagai isu strategis, termasuk harapannya agar perguruan tinggi mendukung pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Meski demikian, sejumlah pihak menilai diskusi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi Indonesia yang sebenarnya.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut kurang menyoroti masalah-masalah mendesak, seperti merosotnya kualitas demokrasi dan maraknya kasus korupsi. Ia menilai diskusi lebih banyak berfokus pada pencapaian dan optimisme, tanpa membahas tantangan besar yang masih dihadapi bangsa.
“Korupsi yang masih merajalela, demokrasi yang tidak sedang baik-baik saja, dan ketimpangan sosial yang menganga tidak boleh diabaikan. Kita harus tetap kritis dalam melihat situasi ini,” ujar Fathul, Jumat, 15 Maret 2025.
Sementara itu, Rektor IPB University, Arif Satria, menyebut Presiden Prabowo juga menyinggung gerakan “Indonesia Gelap” yang tengah menjadi sorotan. Prabowo, kata Arif, mengajak semua pihak untuk tetap optimistis dan tidak terjebak dalam pesimisme. Ia bahkan membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat, dengan menekankan bahwa Indonesia masih lebih baik dalam beberapa aspek, salah satunya ketahanan pangan.
“Jepang sedang mengalami penurunan produksi beras, sementara Indonesia masih stabil. Jadi kita harus bersyukur dengan kekayaan yang kita miliki,” kata Arif.
Meski demikian, gerakan “Indonesia Gelap” terus menggema di berbagai daerah, baik di dalam maupun luar negeri. Aksi ini melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang menuntut perbaikan kebijakan di berbagai sektor. Mereka menolak pemangkasan anggaran pendidikan, menuntut evaluasi program makan bergizi gratis, serta mendesak pencabutan proyek strategis nasional yang dinilai bermasalah. Selain itu, demonstran juga menolak sejumlah revisi undang-undang, termasuk UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan.
Hingga kini, BEM SI belum merencanakan aksi besar dalam waktu dekat. Herianto menyatakan bahwa mereka masih dalam tahap transisi kepemimpinan di berbagai kampus. Namun, pihaknya tetap membuka ruang diskusi dan kajian ilmiah untuk membahas perkembangan politik dan kebijakan nasional.
“Kami tetap berkomitmen untuk mengawal demokrasi dan memastikan suara mahasiswa tetap terdengar,” tegas Herianto.
