5 hours ago
1
NIAS SELATAN, SumutPos.co– Klaim pemerintah soal tingginya rasio elektrifikasi nasional seolah berbenturan dengan realita pahit di ujung barat Indonesia. Senator asal Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, menemukan fakta mengejutkan bahwa hampir separo desa di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, hingga kini belum tersentuh akses listrik negara yang layak.
Kondisi ironis ini terungkap dalam kunjungan kerja (kunker) Penrad Siagian yang berlangsung sejak 21 Februari hingga Senin (2/3/2026). Berdasarkan data lapangan di tujuh kecamatan yang membawahi 86 desa dan satu kelurahan, distribusi energi di wilayah tersebut dinilai jauh dari kata merdeka.
“Indonesia sudah merdeka sejak 1945. Delapan dekade berlalu, namun sebagian masyarakat di Kepulauan Batu masih hidup dalam gelap. Kemerdekaan yang dijanjikan konstitusi seolah belum menyentuh mereka,” ujar Penrad dengan nada kritis saat menyerap aspirasi warga.
Genset Jadi Napas Terbatas
Bagi desa-desa yang beruntung, listrik hanya bersumber dari generator set (genset) swadaya dengan waktu operasional sangat terbatas—biasanya hanya menyala beberapa jam saat malam hari. Namun, bagi separuh desa lainnya, jaringan listrik PLN sama sekali belum menapakkan tiangnya.
Ketiadaan pasokan energi ini memicu efek domino yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Seperti sektor pendidikan, di mana aktivitas belajar anak-anak terhenti total saat matahari terbenam. Di sektor kesehatan, layanan medis di pelosok tidak dapat berjalan optimal tanpa alat pendukung listrik.
Kemudian sektor ekonomi, di mana para pelaku UMKM dan nelayan terjepit karena tidak adanya stabilitas daya untuk produksi maupun pendinginan hasil laut.
Energi Mahal
Penderitaan warga kian lengkap dengan meroketnya harga energi akibat buruknya rantai distribusi. Penrad menerima laporan bahwa harga BBM jenis Pertalite menembus Rp25.000 per liter, sementara elpiji 3 kg bersubsidi mencekik kantong warga di harga Rp55.000 per tabung.
“Di mana intervensi negara? Masyarakat tidak butuh angka statistik atau klaim administratif. Mereka butuh listrik yang benar-benar menyala di rumah mereka,” tegas anggota DPD RI tersebut.
Menyikapi temuan ini, Penrad Siagian mendesak PT PLN (Persero) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap program elektrifikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), khususnya di Kepulauan Nias. Ia meminta adanya pemetaan ulang dan evaluasi anggaran agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di daratan utama, tetapi juga menjangkau pulau-pulau terpencil.
“Kita berbicara tentang keadilan distribusi anggaran. Jangan biarkan saudara-saudara kita di Kepulauan Batu terus menunggu tanpa kepastian,” pungkasnya setelah berkoordinasi dengan kepala daerah dan tokoh masyarakat setempat. (adz)
NIAS SELATAN, SumutPos.co– Klaim pemerintah soal tingginya rasio elektrifikasi nasional seolah berbenturan dengan realita pahit di ujung barat Indonesia. Senator asal Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, menemukan fakta mengejutkan bahwa hampir separo desa di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, hingga kini belum tersentuh akses listrik negara yang layak.
Kondisi ironis ini terungkap dalam kunjungan kerja (kunker) Penrad Siagian yang berlangsung sejak 21 Februari hingga Senin (2/3/2026). Berdasarkan data lapangan di tujuh kecamatan yang membawahi 86 desa dan satu kelurahan, distribusi energi di wilayah tersebut dinilai jauh dari kata merdeka.
“Indonesia sudah merdeka sejak 1945. Delapan dekade berlalu, namun sebagian masyarakat di Kepulauan Batu masih hidup dalam gelap. Kemerdekaan yang dijanjikan konstitusi seolah belum menyentuh mereka,” ujar Penrad dengan nada kritis saat menyerap aspirasi warga.
Genset Jadi Napas Terbatas
Bagi desa-desa yang beruntung, listrik hanya bersumber dari generator set (genset) swadaya dengan waktu operasional sangat terbatas—biasanya hanya menyala beberapa jam saat malam hari. Namun, bagi separuh desa lainnya, jaringan listrik PLN sama sekali belum menapakkan tiangnya.
Ketiadaan pasokan energi ini memicu efek domino yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Seperti sektor pendidikan, di mana aktivitas belajar anak-anak terhenti total saat matahari terbenam. Di sektor kesehatan, layanan medis di pelosok tidak dapat berjalan optimal tanpa alat pendukung listrik.
Kemudian sektor ekonomi, di mana para pelaku UMKM dan nelayan terjepit karena tidak adanya stabilitas daya untuk produksi maupun pendinginan hasil laut.
Energi Mahal
Penderitaan warga kian lengkap dengan meroketnya harga energi akibat buruknya rantai distribusi. Penrad menerima laporan bahwa harga BBM jenis Pertalite menembus Rp25.000 per liter, sementara elpiji 3 kg bersubsidi mencekik kantong warga di harga Rp55.000 per tabung.
“Di mana intervensi negara? Masyarakat tidak butuh angka statistik atau klaim administratif. Mereka butuh listrik yang benar-benar menyala di rumah mereka,” tegas anggota DPD RI tersebut.
Menyikapi temuan ini, Penrad Siagian mendesak PT PLN (Persero) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap program elektrifikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), khususnya di Kepulauan Nias. Ia meminta adanya pemetaan ulang dan evaluasi anggaran agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di daratan utama, tetapi juga menjangkau pulau-pulau terpencil.
“Kita berbicara tentang keadilan distribusi anggaran. Jangan biarkan saudara-saudara kita di Kepulauan Batu terus menunggu tanpa kepastian,” pungkasnya setelah berkoordinasi dengan kepala daerah dan tokoh masyarakat setempat. (adz)
