7 hours ago
4
SAMOSIR, SumutPos.co– Sebuah persoalan administrasi nyaris menghambat tindakan medis penting yang harus dijalani salah satu warga di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Kartu BPJS PBI milik keluarga Pak Jaya Gurning/Purnama Boru Tampubolon, warga Desa Lumban Pinggol, diketahui dalam kondisi nonaktif saat hendak digunakan.
Masalah ini terungkap ketika salah satu anggota keluarga berobat ke Puskesmas Buhit. Saat itu, pihak Puskesmas menyampaikan, status kepesertaan BPJS PBI mereka sudah tidak aktif. Setelah dikonfirmasi langsung ke BPJS, kondisi tersebut dipastikan benar.
Situasi menjadi semakin mendesak karena keluarga tersebut tergolong kurang mampu, sementara dalam waktu dekat, ibu keluarga itu dijadwalkan menjalani operasi yang membutuhkan jaminan kesehatan aktif. Di tengah kondisi tersebut, laporan yang disampaikan kepada Anggota DPD RI asal Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian pada Senin 6, April 2026 langsung mendapat respons cepat.
Melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Samosir, persoalan administrasi tersebut segera ditindaklanjuti. Upaya kolaboratif antara tim Penrad Siagian dan pemerintah daerah membuahkan hasil. Status BPJS PBI keluarga tersebut berhasil diaktifkan kembali dalam waktu singkat, sehingga proses pengobatan dapat kembali berjalan tanpa kendala.
Menanggapi hal ini, Senator Pdt Penrad Siagian menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan masyarakat tidak terhambat mengakses layanan kesehatan, terlebih dalam kondisi darurat. “Persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ketika masyarakat membutuhkan layanan kesehatan, negara harus hadir dan memastikan tidak ada hambatan, termasuk soal administrasi,” ujar Penrad dalam keterangannya, Kamis, 16 April 2026.
Ia juga mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Samosir, khususnya Dinas Kesehatan, yang dinilai sigap dalam menangani persoalan tersebut.
Sementara itu, Purnama Tampubolon mewakili keluarga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan. Ia menyebut, keterlibatan Penrad Siagian menjadi faktor penting dalam percepatan penyelesaian masalah yang mereka hadapi.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena keluhan kami didengar dan langsung ditindaklanjuti. Ini sangat berarti bagi keluarga kami, apalagi dalam kondisi mendesak seperti ini,” ungkapnya.
“Saya mewakili keluarga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada amang Pendeta Penrad Siagian dan tim. Terima kasih ya amang sudah bersedia mendengar keluhan kami dan membantu mengawal proses pengaktifan kembali BPJS PBI Keluarga kami yang sangat mendesak ini,” sambung Purnama.
Apresiasi juga disampaikan kepada Bupati Samosir dan jajaran Dinas Kesehatan yang telah memberikan arahan dan solusi cepat, sehingga keluarga tersebut kini dapat fokus pada proses pengobatan tanpa dibayangi persoalan administrasi.
Peristiwa ini menjadi gambaran nyata bahwa sinergi antara wakil rakyat dan pemerintah daerah mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan pun dapat terjamin, terutama bagi warga yang berada dalam kondisi rentan.
Purnama dan keluarga juga berharap, pelayanan yang cepat dan responsif seperti ini dapat terus dipertahankan. (adz)
SAMOSIR, SumutPos.co– Sebuah persoalan administrasi nyaris menghambat tindakan medis penting yang harus dijalani salah satu warga di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Kartu BPJS PBI milik keluarga Pak Jaya Gurning/Purnama Boru Tampubolon, warga Desa Lumban Pinggol, diketahui dalam kondisi nonaktif saat hendak digunakan.
Masalah ini terungkap ketika salah satu anggota keluarga berobat ke Puskesmas Buhit. Saat itu, pihak Puskesmas menyampaikan, status kepesertaan BPJS PBI mereka sudah tidak aktif. Setelah dikonfirmasi langsung ke BPJS, kondisi tersebut dipastikan benar.
Situasi menjadi semakin mendesak karena keluarga tersebut tergolong kurang mampu, sementara dalam waktu dekat, ibu keluarga itu dijadwalkan menjalani operasi yang membutuhkan jaminan kesehatan aktif. Di tengah kondisi tersebut, laporan yang disampaikan kepada Anggota DPD RI asal Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian pada Senin 6, April 2026 langsung mendapat respons cepat.
Melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Samosir, persoalan administrasi tersebut segera ditindaklanjuti. Upaya kolaboratif antara tim Penrad Siagian dan pemerintah daerah membuahkan hasil. Status BPJS PBI keluarga tersebut berhasil diaktifkan kembali dalam waktu singkat, sehingga proses pengobatan dapat kembali berjalan tanpa kendala.
Menanggapi hal ini, Senator Pdt Penrad Siagian menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan masyarakat tidak terhambat mengakses layanan kesehatan, terlebih dalam kondisi darurat. “Persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ketika masyarakat membutuhkan layanan kesehatan, negara harus hadir dan memastikan tidak ada hambatan, termasuk soal administrasi,” ujar Penrad dalam keterangannya, Kamis, 16 April 2026.
Ia juga mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Samosir, khususnya Dinas Kesehatan, yang dinilai sigap dalam menangani persoalan tersebut.
Sementara itu, Purnama Tampubolon mewakili keluarga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan. Ia menyebut, keterlibatan Penrad Siagian menjadi faktor penting dalam percepatan penyelesaian masalah yang mereka hadapi.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena keluhan kami didengar dan langsung ditindaklanjuti. Ini sangat berarti bagi keluarga kami, apalagi dalam kondisi mendesak seperti ini,” ungkapnya.
“Saya mewakili keluarga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada amang Pendeta Penrad Siagian dan tim. Terima kasih ya amang sudah bersedia mendengar keluhan kami dan membantu mengawal proses pengaktifan kembali BPJS PBI Keluarga kami yang sangat mendesak ini,” sambung Purnama.
Apresiasi juga disampaikan kepada Bupati Samosir dan jajaran Dinas Kesehatan yang telah memberikan arahan dan solusi cepat, sehingga keluarga tersebut kini dapat fokus pada proses pengobatan tanpa dibayangi persoalan administrasi.
Peristiwa ini menjadi gambaran nyata bahwa sinergi antara wakil rakyat dan pemerintah daerah mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan pun dapat terjamin, terutama bagi warga yang berada dalam kondisi rentan.
Purnama dan keluarga juga berharap, pelayanan yang cepat dan responsif seperti ini dapat terus dipertahankan. (adz)
