SARMI-Pemerintah Kabupaten Sarmi secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarmi Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi. Laporan ini memuat realisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024, yang diwarnai capaian program-program strategis dan sejumlah catatan perbaikan ke depan.
Dalam penjelasannya, Bupati Sarmi, Dominggus Catue, menyampaikan bahwa serangkaian program dan subkegiatan yang dianggarkan dalam APBD 2024 telah dilaksanakan dengan baik, meskipun diakui masih terdapat hambatan dan tantangan di lapangan.
“LKPJ ini kami susun berdasarkan prinsip objektivitas dan keterbukaan, termasuk menyampaikan berbagai keberhasilan, hambatan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah,” kata Dominggus Catue, Senin (28/4).
Pemerintah berharap DPRK Sarmi dapat mencermati seluruh informasi yang disampaikan dan memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif. Menurutnya, rekomendasi DPRK merupakan bagian penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah dan tidak dapat dipisahkan dari siklus pemerintahan yang sehat.
Dalam LKPJ tersebut juga ditegaskan bahwa meskipun belum memuat visi dan misi kepala daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, pihaknya tetap fokus pada kebijakan strategis pembangunan yang dituangkan melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan berbagai keputusan strategis.
Rekomendasi DPRK Sarmi atas LKPJ Tahun 2023 telah sebagian besar ditindaklanjuti pemerintah, dan sebagian lainnya masih dalam proses. Tahun 2024 juga menjadi momentum penting di mana Pemkab Sarmi melaksanakan tugas bantuan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Tak hanya itu, saat ini Pemerintah Kabupaten Sarmi juga tengah mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. RPJMD ini akan menjadi penjabaran dari visi baru Bersatu Mewujudkan Sarmi Lebih Maju, Lebih Sejahtera dan Berkelanjutan, sekaligus meneruskan semangat pembangunan dari pemerintahan sebelumnya melalui misi Sapta Cipta.
SARMI-Pemerintah Kabupaten Sarmi secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarmi Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi. Laporan ini memuat realisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024, yang diwarnai capaian program-program strategis dan sejumlah catatan perbaikan ke depan.
Dalam penjelasannya, Bupati Sarmi, Dominggus Catue, menyampaikan bahwa serangkaian program dan subkegiatan yang dianggarkan dalam APBD 2024 telah dilaksanakan dengan baik, meskipun diakui masih terdapat hambatan dan tantangan di lapangan.
“LKPJ ini kami susun berdasarkan prinsip objektivitas dan keterbukaan, termasuk menyampaikan berbagai keberhasilan, hambatan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah,” kata Dominggus Catue, Senin (28/4).
Pemerintah berharap DPRK Sarmi dapat mencermati seluruh informasi yang disampaikan dan memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif. Menurutnya, rekomendasi DPRK merupakan bagian penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah dan tidak dapat dipisahkan dari siklus pemerintahan yang sehat.
Dalam LKPJ tersebut juga ditegaskan bahwa meskipun belum memuat visi dan misi kepala daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, pihaknya tetap fokus pada kebijakan strategis pembangunan yang dituangkan melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan berbagai keputusan strategis.
Rekomendasi DPRK Sarmi atas LKPJ Tahun 2023 telah sebagian besar ditindaklanjuti pemerintah, dan sebagian lainnya masih dalam proses. Tahun 2024 juga menjadi momentum penting di mana Pemkab Sarmi melaksanakan tugas bantuan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Tak hanya itu, saat ini Pemerintah Kabupaten Sarmi juga tengah mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. RPJMD ini akan menjadi penjabaran dari visi baru Bersatu Mewujudkan Sarmi Lebih Maju, Lebih Sejahtera dan Berkelanjutan, sekaligus meneruskan semangat pembangunan dari pemerintahan sebelumnya melalui misi Sapta Cipta.
