SPMB Bikin Geger! Puluhan Warga Serbu SMKN 1 Puhpelem, Anak Terancam Tak Sekolah Meski Rumah Dekat Sekolah

Ilustrasi pelajar SMP. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali memantik kegelisahan masyarakat. Kali ini, puluhan warga mendatangi SMKN 1 Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, Rabu (17/6/2026), setelah anak-anak mereka terancam gagal diterima di sekolah yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat setempat.

Kedatangan para orang tua tersebut bukan tanpa alasan. Mereka mempertanyakan sistem seleksi yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah pedesaan. Kekhawatiran terbesar muncul karena banyak calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah justru berpotensi tidak mendapatkan kursi, sementara persaingan dari luar daerah semakin ketat.

Sejumlah wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan anaknya saat ini berada dalam posisi tidak aman setelah tergeser dalam proses seleksi SPMB. Kondisi tersebut memunculkan kecemasan besar karena SMKN 1 Puhpelem merupakan sekolah yang paling dekat dan paling memungkinkan dijangkau oleh banyak keluarga di wilayah tersebut.

Menurutnya, persoalan serupa bukan kali pertama terjadi. Hampir setiap tahun, proses penerimaan siswa baru di sekolah tersebut selalu menyisakan keluhan dari masyarakat. Terbatasnya daya tampung yang tidak sebanding dengan jumlah pendaftar menjadi akar persoalan yang terus berulang.

Di sisi lain, kuota pada jalur tertentu disebut hanya sekitar 10 persen atau kurang lebih 24 siswa untuk dua program keahlian yang tersedia. Akibatnya, banyak calon siswa harus bersaing sangat ketat untuk memperebutkan kursi yang jumlahnya terbatas.

Terlebih, SMKN Puhpelem merupakan satu-satunya SMA/K di kecamatan tersebut. Sementara jarak ke sekolah di kecamatan lainnya, seperti Bulukerto atau Purwantoro, sangat jauh.

“Tadi penjelasan sekolah ada sistem dari atasan. Jadi karena sistemnya. Cuma, kalau di desa kan tidak seperti di kota. Di kota sekolah pilihan banyak, di Puhpelem ya cuma ini,” beber sumber tersebut.

Pernyataan itu menggambarkan kondisi yang dirasakan masyarakat pedesaan. Jika di wilayah perkotaan siswa memiliki banyak pilihan sekolah dengan jarak yang relatif dekat, maka kondisi berbeda terjadi di Kecamatan Puhpelem. Bagi sebagian besar warga, SMKN 1 Puhpelem menjadi pilihan paling realistis dari sisi jarak, biaya transportasi, hingga pengeluaran harian.

Permasalahan semakin rumit ketika jalur prestasi yang diharapkan menjadi solusi ternyata juga tidak mudah ditembus. Nilai yang dimiliki calon siswa lokal harus bersaing dengan peserta dari luar daerah yang memiliki capaian akademik lebih tinggi.

“Warga Giriharjo tergeser. Terisi dari Jawa Timur. Ada yang dari Magetan dan Ponorogo juga ada,” ujarnya.

Fenomena masuknya peserta dari luar daerah ini menjadi salah satu hal yang banyak dipertanyakan warga. Mereka menilai siswa yang tinggal lebih dekat dengan sekolah seharusnya memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh akses pendidikan, terutama ketika kondisi ekonomi keluarga menjadi pertimbangan penting.

Mereka berharap ada solusi yang dapat memberikan kepastian bagi anak-anak mereka agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

Kekhawatiran lain yang mulai muncul adalah potensi meningkatnya angka anak yang tidak melanjutkan sekolah. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya pendidikan tidak hanya soal uang sekolah, tetapi juga mencakup ongkos transportasi, kebutuhan harian, hingga biaya pendukung lainnya.

“Sebagian ekonominya menengah ke bawah. Kalau sekolah jauh artinya masalah biaya juga berpengaruh. Kalau di sini dekat, biayanya juga minim. Yang kami takutkan anak akan jadi putus sekolah,” kata dia.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Kepala Sarana dan Prasarana SMKN 1 Puhpelem, Lulus Budiarto, membenarkan adanya puluhan orang tua yang datang untuk menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan SPMB.

Menurutnya, sebagian besar warga mempertanyakan alternatif sekolah yang dapat dipilih apabila anak mereka tidak diterima di SMKN 1 Puhpelem.

Pihak sekolah sendiri menegaskan mereka hanya menjalankan sistem yang telah ditetapkan dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah aturan yang berlaku dalam proses penerimaan murid baru.

Meski demikian, persoalan tersebut belum berakhir. Untuk mencari jalan keluar yang lebih komprehensif, dijadwalkan pertemuan lanjutan pada Kamis (18/6/2026) yang akan melibatkan orang tua calon siswa, pihak sekolah, serta anggota legislatif dari wilayah setempat.

Pertemuan tersebut diharapkan mampu menghadirkan solusi atas keresahan masyarakat yang selama ini terus muncul setiap musim penerimaan siswa baru. Sebab bagi banyak keluarga di Puhpelem, persoalan SPMB bukan sekadar soal lolos atau tidak lolos seleksi, melainkan menyangkut akses pendidikan, keterjangkauan biaya, dan masa depan anak-anak mereka. Aris Arianto