DPRK dari Kursi Adat Siap Pantau Langsung ke Kampung-kampung
JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura menyoroti persoalan transparansi dalam pengelolaan dana kampung yang hingga kini masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura Ferdinand Hanuebi menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat berencana akan melakukan pemantauan secara langsung bukti dari hasil penyaluran dana kampung dari pemerintah di setiap kampung-kampung yang ada di Kota Jayapura.
Kegiatan ini menjadi program prioritas DPR Kota Jayapura dari kursi Adat di tahun ini (2026). Bukan tanpa alasan DPRK melakukan pemantauan itu, karena tak sedikit laporan dari masyarakat dan hasil pantauan langsung di lapangan. Sebagian besar kampung-kampung di kota Jayapura sepertinya tidak ada perubahan meski dana kampung yang disalurkan pemerintah berjumlah fantastis.
Selain itu, kehidupan masyarakat di empat (4) kampung administrasi dan 10 kampung adat di Kota Jayapura masih jauh dari kata sejahtera, padahal setiap tahun pemerintahan harus mengucurkan dana Rp 7-9 miliar (tergantung banyaknya masyarakat) per kampung.
“Kita anggota dewan dari adat sementara merancang suatu program monitoring untuk dana kampung. Dana kampung ini setiap tahunnya diberikan pemerintah, namun pada kenyataannya kampung-kampung di Kota Jayapura ini setiap tahunnya tidak ada perubahan,” kata Ferdinand kepada Cenderawasih Pos, Senin (6/4).
Program ini dibuat oleh fraksi pengangkatan adat mengingat dana yang disalurkan pemerintah ke kampung-kampung cukup besar, tetapi tidak membuahkan hasil dan menguntungkan masyarakatnya setempat. Tak sedikit masyarakatnya masih menjalani kehidupan yang seadanya saja.
Meski demikian DPR Kota Jayapura tidak menaruh curiga kepada pemerintah kampung atas ketidakmajuannya suatu kampung meski dana kampung yang disalurkan Pemerintah Kota Jayapura setiap kampungnya cukup besar.
“Kami akan turun langsung, mengecek langsung mengenai kondisi kampung dan kehidupan masyarakat di dalam,” ujarnya.
Sebab, dana yang turun ke setiap kampung-kampung di Kota Jayapura bervariasi berkisaran Rp 6-9 milyar pertahunnya. Jumlah tersebut kata Ferdinand hampir melebihi anggaran di setiap OPD di Kota Jayapura.
DPRK dari Kursi Adat Siap Pantau Langsung ke Kampung-kampung
JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura menyoroti persoalan transparansi dalam pengelolaan dana kampung yang hingga kini masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura Ferdinand Hanuebi menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat berencana akan melakukan pemantauan secara langsung bukti dari hasil penyaluran dana kampung dari pemerintah di setiap kampung-kampung yang ada di Kota Jayapura.
Kegiatan ini menjadi program prioritas DPR Kota Jayapura dari kursi Adat di tahun ini (2026). Bukan tanpa alasan DPRK melakukan pemantauan itu, karena tak sedikit laporan dari masyarakat dan hasil pantauan langsung di lapangan. Sebagian besar kampung-kampung di kota Jayapura sepertinya tidak ada perubahan meski dana kampung yang disalurkan pemerintah berjumlah fantastis.
Selain itu, kehidupan masyarakat di empat (4) kampung administrasi dan 10 kampung adat di Kota Jayapura masih jauh dari kata sejahtera, padahal setiap tahun pemerintahan harus mengucurkan dana Rp 7-9 miliar (tergantung banyaknya masyarakat) per kampung.
“Kita anggota dewan dari adat sementara merancang suatu program monitoring untuk dana kampung. Dana kampung ini setiap tahunnya diberikan pemerintah, namun pada kenyataannya kampung-kampung di Kota Jayapura ini setiap tahunnya tidak ada perubahan,” kata Ferdinand kepada Cenderawasih Pos, Senin (6/4).
Program ini dibuat oleh fraksi pengangkatan adat mengingat dana yang disalurkan pemerintah ke kampung-kampung cukup besar, tetapi tidak membuahkan hasil dan menguntungkan masyarakatnya setempat. Tak sedikit masyarakatnya masih menjalani kehidupan yang seadanya saja.
Meski demikian DPR Kota Jayapura tidak menaruh curiga kepada pemerintah kampung atas ketidakmajuannya suatu kampung meski dana kampung yang disalurkan Pemerintah Kota Jayapura setiap kampungnya cukup besar.
“Kami akan turun langsung, mengecek langsung mengenai kondisi kampung dan kehidupan masyarakat di dalam,” ujarnya.
Sebab, dana yang turun ke setiap kampung-kampung di Kota Jayapura bervariasi berkisaran Rp 6-9 milyar pertahunnya. Jumlah tersebut kata Ferdinand hampir melebihi anggaran di setiap OPD di Kota Jayapura.
