Wonogiri Bongkar Masalah Proyek Jalan, Sebut Soal Kenaikan Harga Aspal dan BBM

Pekerjaan pengaspalan jalan. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kenaikan harga aspal dan bahan bakar minyak (BBM) yang terus terjadi mulai memunculkan kekhawatiran di sektor pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU dan Taru) secara terbuka mengusulkan adanya penyesuaian harga atau skema eskalasi biaya proyek agar pembangunan jalan, jembatan, hingga irigasi tidak terdampak lonjakan harga material dan operasional di lapangan.

Melansir laman resmi Pemkab Wonogiri, Selasa (2/6/2026), usulan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala DPU dan Taru Kabupaten Wonogiri, Prihadi Ariyanto, saat menghadiri Rapat Koordinasi DPUPR Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang digelar di Gedung Graha Bung Karno, Klaten baru baru ini. Forum strategis yang berlangsung selama dua hari itu menjadi ajang koordinasi seluruh kepala DPUPR se-Jawa Tengah untuk menyelaraskan arah pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2026.

Dalam forum itu, Prihadi menyoroti kondisi riil yang saat ini dihadapi daerah, khususnya terkait kenaikan harga aspal dan BBM yang berdampak langsung terhadap biaya pelaksanaan proyek konstruksi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi agar proyek pembangunan yang telah direncanakan tidak mengalami kendala.

“Melihat kondisi harga BBM dan aspal yang mengalami kenaikan secara signifikan di pasar, pemangku kebijakan perlu mempertimbangkan adanya regulasi penyesuaian atau eskalasi harga. Hal ini penting agar pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah tetap berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas mutu bangunan,” tegas Prihadi Ariyanto.

Pernyataan itu menjadi perhatian dalam forum karena hampir seluruh daerah menghadapi tantangan yang sama. Kenaikan harga aspal berdampak langsung pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, sementara kenaikan BBM turut meningkatkan biaya mobilisasi alat berat, distribusi material, hingga operasional proyek secara keseluruhan.

Rapat koordinasi yang diikuti seluruh perwakilan DPUPR kabupaten dan kota se-Jawa Tengah itu juga membahas berbagai strategi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Agenda hari pertama diawali dengan pemaparan arah pembangunan infrastruktur Jawa Tengah oleh Kepala DPUPR Provinsi Jawa Tengah, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari masing-masing daerah terkait program prioritas dan tantangan pembangunan di wilayahnya.

Sementara pada hari kedua, peserta mengikuti sarasehan, diskusi teknis, serta koordinasi lintas daerah guna memperkuat sinergi pembangunan. Berbagai isu strategis dibahas mulai dari pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan sumber daya air, hingga penataan ruang yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Bagi Kabupaten Wonogiri, keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Karena itu, stabilitas biaya konstruksi dinilai sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai proyek yang telah direncanakan.

Melalui forum koordinasi, Pemkab Wonogiri berharap terjalin komunikasi yang semakin kuat antar-DPUPR se-Jawa Tengah sehingga berbagai persoalan teknis maupun kebijakan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Dengan dukungan regulasi yang adaptif terhadap perubahan harga material dan energi, pembangunan infrastruktur di Wonogiri maupun daerah lain di Jawa Tengah diharapkan tetap berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kenaikan harga aspal dan BBM kini menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Jika tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat, berpotensi memengaruhi kelancaran proyek pembangunan di berbagai daerah. Aris Arianto