1 week ago
13
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), angka pengguna narkoba di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencapai 10,49 persen atau setara 1,65 juta jiwa dari total 15,7 juta penduduk. Merujuk data tersebut, penanganan Narkoba di Sumut perlu disikapi secara serius.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Budi Gunawan melalui Staf Ahli Bidang Ideologi Konstitusi Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Narkoba dan Penanganan Premanisme yang digelar Kemenkopolkam bersama Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), Kepolisian, TNI, BNN, dan Pemprov Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/8). “Berdasarkan data BNN, 10,49 persen penduduk Sumut terdampak narkoba. Ini angka yang sangat rawan sehingga perlu penanganan serius,” kata Desman.
Dalam kesempatan itu, Menkopolkam memberikan apresiasi terhadap kinerja Polda Sumut bersama Kodam I/BB yang dinilai berhasil mengambil langkah strategis dalam penanggulangan narkoba. “Bapak Menko Polkam mengapresiasi Polda Sumut, Kodam, dan seluruh stakeholder atas upaya nyata dalam pemberantasan narkoba, termasuk penertiban tempat hiburan malam yang sering disalahgunakan sebagai lokasi peredaran narkotika,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Polda Sumut bersama aparat terkait diketahui telah melakukan penindakan terhadap sejumlah tempat hiburan malam di Medan dan sekitarnya, seperti Marcopolo, Blue Star, CDI, dan Lawpota, yang kerap dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba. Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan program asta cita poin ke-7 yang menekankan pemberantasan narkoba sebagai prioritas nasional. Pemerintah tidak akan memberi ruang kompromi terhadap peredaran narkoba, termasuk jika melibatkan aparat maupun pejabat negara. “Presiden dan Menkopolkam sudah menegaskan, oknum aparat yang terlibat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu,” katanya.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas sejumlah langkah strategis penanggulangan, di antaranya pencegahan dini melalui pendidikan, penyuluhan, dan penguatan nilai agama serta spiritual. Rehabilitasi korban narkoba dengan memperbanyak fasilitas dan melibatkan pihak swasta serta lembaga sosial.
Kemudian, penguatan keluarga lewat kampanye ‘Indonesia Kuat Dimulai dari Rumah’ untuk mencegah perceraian dan meningkatkan pengawasan terhadap anak. Dan pengawasan THM berizin agar tidak dijadikan sarana peredaran narkoba.
Pemprov Sumut Komit Berantas Narkoba dan Premanisme
Sementara, Asisten Pemerintah Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung yang hadir dalam Rakor tersebut mengungkapkan, Pemprov Sumut berkomitmen memberantas Narkoba dan premanisme di wilayah Provinsi Sumut. Komitmen ini ditandai dengan memperkuat kolaborasi dengan Kemenko Polkam, BNN, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan lembaga vertikal lainnya.
Basarin menyebutkan, sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution telah dilaksanakan sejumlah langkah-langkah dalam upaya pemberantasan Narkoba dan premanisme. Antara lain, pembentukan tim pencegahan berantas narkoba yang sekretariatnya berada di Kesbangpol Sumut.
Kemudian, katanya, ada lebih dari 4.500 relawan anti-narkoba yang telah tersebar di 19 kabupaten/kota. Pemprov Sumut juga menggandeng tenaga pendidik di seluruh daerah untuk memberikan edukasi tentang bahaya Narkoba kepada pelajar, baik secara langsung maupun melalui platform digital.
“Secara rutin juga melakukan upaya-upaya pencegahan termasuk salah satunya adalah tes urine. Terhadap kasus yang sudah ditemukan sudah dilakukan rehab. Kita juga meningkatkan Desa Bersinar,” katanya.
Terkait fasilitas, lanjut Basarin, Pemprov Sumut akan memberdayakan Rumah Sakit Lau Simomo, yang selama ini dikhususkan bagi penderita kusta. Rumah sakit ini rencananya sebagai salah satu tempat rehab bagi mereka yang ketergantungan obat/narkotika. Kemudian ada juga Rumah Sakit Jiwa, di sini akan dibuka klinik penanganan untuk yang ketergantungan narkotika. (dwi/san)
