3 hours ago
3
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Salman Alfarisi Lc MA mengaku kecewa karena masih banyaknya masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang belum bisa memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) atau program berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerjanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Asahan, Jumat (24/10) lalu.
“Banyak warga yang datang berobat terpaksa tidak kami layani menggunakan fasilitas UHC lantaran memiliki tunggakan, atau tidak terdaftar sebagai peserta aktif, jika tidak mau menanggung biaya pengobatan sendiri sebagai pasien umum” ucap Kabid Pelayanan RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, dr Eka W S.
Menanggapi hal ini, Salman menyampaikan rasa kekecewaannya atas apa yang disampaikan dr Eka WS.
“Saya kecewa, seharusnya dengan program UHC se-Sumut per 1 Oktober 2025, seluruh warga tidak lagi diwajibkan membayar biaya berobat baik lantaran memiliki tunggakan BPJS ataupun karena tidak terdaftar sebagai peserta BPJS” ujar Salman.
Salman menyampaikan bahwa kejadian ini bukan hanya terjadi di Asahan. Akan tetapi, dirinya juga sebelumnya mendapatkan laporan yang sama bahwa beberapa rumah sakit menolak pasien lantaran menunggak atau tidak terdata sebagai peserta BPJS.
“Pemprov Sumut harus segera melakukan kordinasi secara menyeluruh untuk memahamkan berbagai pihak, baik pemerintah kabupaten/kota, rumah-rumah sakit maupun pihak BPJS terkait UHC se-Sumut ini, atas kejadian seperti ini masyarakat benar-benar sudah sangat dirugikan” tegas Salman
Selain itu, rumah sakit juga menghadapi kendala dalam Sistem Rujukan (SIRUJ) karena kerap tidak mendapat umpan balik dari rumah sakit rujukan yang dituju, bahkan ada yang meninggal dunia sebelum pasien mendapatkan layanan rujukan.
“Pemprov Sumut juga harusnya bertanggungjawab atas ketersediaan ruang rawat supaya warga yang berobat tidak diterlantarkan” ucap Salman sembari memastikan hal ini akan diteruskan secara serius kepada pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Diketahui, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda DPRD Sumut dalam meninjau langsung pelaksanaan UHC di berbagai kabupaten/kota guna memastikan pelayanan kesehatan benar-benar bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
(map/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Salman Alfarisi Lc MA mengaku kecewa karena masih banyaknya masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang belum bisa memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) atau program berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerjanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Asahan, Jumat (24/10) lalu.
“Banyak warga yang datang berobat terpaksa tidak kami layani menggunakan fasilitas UHC lantaran memiliki tunggakan, atau tidak terdaftar sebagai peserta aktif, jika tidak mau menanggung biaya pengobatan sendiri sebagai pasien umum” ucap Kabid Pelayanan RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, dr Eka W S.
Menanggapi hal ini, Salman menyampaikan rasa kekecewaannya atas apa yang disampaikan dr Eka WS.
“Saya kecewa, seharusnya dengan program UHC se-Sumut per 1 Oktober 2025, seluruh warga tidak lagi diwajibkan membayar biaya berobat baik lantaran memiliki tunggakan BPJS ataupun karena tidak terdaftar sebagai peserta BPJS” ujar Salman.
Salman menyampaikan bahwa kejadian ini bukan hanya terjadi di Asahan. Akan tetapi, dirinya juga sebelumnya mendapatkan laporan yang sama bahwa beberapa rumah sakit menolak pasien lantaran menunggak atau tidak terdata sebagai peserta BPJS.
“Pemprov Sumut harus segera melakukan kordinasi secara menyeluruh untuk memahamkan berbagai pihak, baik pemerintah kabupaten/kota, rumah-rumah sakit maupun pihak BPJS terkait UHC se-Sumut ini, atas kejadian seperti ini masyarakat benar-benar sudah sangat dirugikan” tegas Salman
Selain itu, rumah sakit juga menghadapi kendala dalam Sistem Rujukan (SIRUJ) karena kerap tidak mendapat umpan balik dari rumah sakit rujukan yang dituju, bahkan ada yang meninggal dunia sebelum pasien mendapatkan layanan rujukan.
“Pemprov Sumut juga harusnya bertanggungjawab atas ketersediaan ruang rawat supaya warga yang berobat tidak diterlantarkan” ucap Salman sembari memastikan hal ini akan diteruskan secara serius kepada pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Diketahui, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda DPRD Sumut dalam meninjau langsung pelaksanaan UHC di berbagai kabupaten/kota guna memastikan pelayanan kesehatan benar-benar bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
(map/azw)
