4 hours ago
3
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Antusiasme masyarakat Sumatera Utara (Sumut) dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat drastis sejak diberlakukannya program pemutihan dan diskon pajak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Ardan Noor, mengungkapkan bahwa sebelum program ini berjalan, rata-rata pendapatan harian dari sektor PKB hanya mencapai sekitar Rp3 miliar. Namun kini, angka tersebut melonjak tajam menjadi Rp5 miliar hingga Rp8 miliar per hari.
“Alhamdulillah, ada perubahan signifikan. Sebelum pemutihan, kita hanya dapat sekitar Rp3 miliar per hari. Sekarang bisa mencapai Rp5 sampai Rp8 miliar per hari,” ujar Ardan di Kantor Bapenda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (27/10/2025).
Menurut Ardan, peningkatan ini tak lepas dari strategi jemput bola kepada masyarakat dan perusahaan, pelaksanaan razia humanis, serta kerja sama aktif dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kita tahu, pendapatan dari PKB ini sebagian besar sekitar 66 persen opsen langsung diterima pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, dukungan dari Pemkab dan Pemko sangat kita butuhkan agar capaian ini terus meningkat,” jelasnya.
Program pemutihan yang dijalankan Pemprov Sumut mencakup berbagai keringanan, seperti bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua, bebas pajak progresif, bebas denda atau sanksi administrasi PKB, bebas pokok tunggakan PKB sebelum tahun 2024, serta bebas denda SWDKLLJ.
Selain itu, masyarakat juga mendapat diskon hingga 5 persen untuk pembayaran pajak sebelum jatuh tempo tahun 2025. Program ini berlaku hingga Desember 2025.
Ardan mengajak seluruh warga Sumut untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.“Pergunakan waktu sampai bulan 12 ini. Mari kita berkolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah yang kita cintai melalui kepatuhan membayar pajak,” imbau Ardan.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak, Pemprov Sumut optimistis pendapatan daerah akan terus meningkat dan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di seluruh wilayah Sumatera Utara. (san/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Antusiasme masyarakat Sumatera Utara (Sumut) dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat drastis sejak diberlakukannya program pemutihan dan diskon pajak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Ardan Noor, mengungkapkan bahwa sebelum program ini berjalan, rata-rata pendapatan harian dari sektor PKB hanya mencapai sekitar Rp3 miliar. Namun kini, angka tersebut melonjak tajam menjadi Rp5 miliar hingga Rp8 miliar per hari.
“Alhamdulillah, ada perubahan signifikan. Sebelum pemutihan, kita hanya dapat sekitar Rp3 miliar per hari. Sekarang bisa mencapai Rp5 sampai Rp8 miliar per hari,” ujar Ardan di Kantor Bapenda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (27/10/2025).
Menurut Ardan, peningkatan ini tak lepas dari strategi jemput bola kepada masyarakat dan perusahaan, pelaksanaan razia humanis, serta kerja sama aktif dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kita tahu, pendapatan dari PKB ini sebagian besar sekitar 66 persen opsen langsung diterima pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, dukungan dari Pemkab dan Pemko sangat kita butuhkan agar capaian ini terus meningkat,” jelasnya.
Program pemutihan yang dijalankan Pemprov Sumut mencakup berbagai keringanan, seperti bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua, bebas pajak progresif, bebas denda atau sanksi administrasi PKB, bebas pokok tunggakan PKB sebelum tahun 2024, serta bebas denda SWDKLLJ.
Selain itu, masyarakat juga mendapat diskon hingga 5 persen untuk pembayaran pajak sebelum jatuh tempo tahun 2025. Program ini berlaku hingga Desember 2025.
Ardan mengajak seluruh warga Sumut untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.“Pergunakan waktu sampai bulan 12 ini. Mari kita berkolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah yang kita cintai melalui kepatuhan membayar pajak,” imbau Ardan.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak, Pemprov Sumut optimistis pendapatan daerah akan terus meningkat dan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di seluruh wilayah Sumatera Utara. (san/ila)
