WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Fakta mencengangkan terungkap di balik laporan pembangunan sanitasi di Jawa Tengah. Di tengah upaya pemerintah daerah membangun ribuan fasilitas sanitasi, ternyata masih ada 21.542 rumah tangga yang belum memiliki akses jamban sehat. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi gambaran nyata masalah kesehatan yang masih membayangi.
Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen saat menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dalam masa reses di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (22/4/2026).
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru mampu merealisasikan pembangunan 5.328 unit jamban untuk masyarakat. Jumlah ini jelas belum mampu menutup kebutuhan yang masih menganga lebar.
“Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Taj Yasin.
Namun di balik capaian tersebut, realitas di lapangan masih jauh dari ideal. Puluhan ribu keluarga masih hidup tanpa fasilitas sanitasi yang layak—situasi yang berisiko besar terhadap kesehatan lingkungan dan kualitas hidup.
Tak menutup-nutupi kondisi tersebut, Wagub secara terbuka meminta dukungan dari pemerintah pusat agar masalah ini tidak berlarut-larut.
“Kami mohon dukungan, agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan,” lanjutnya.
Permintaan ini bukan tanpa alasan. Sanitasi yang buruk terbukti memiliki dampak langsung terhadap berbagai persoalan kesehatan, termasuk stunting. Saat ini, angka stunting di Jawa Tengah masih berada di angka 9,77 persen, atau setara dengan 188.533 balita.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan jamban bukan sekadar infrastruktur, melainkan berkaitan langsung dengan masa depan generasi.
Dari pihak legislatif, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengaku telah mencatat serius kebutuhan tersebut.
“Kami menyerap aspirasi dari Jawa Tengah, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa aspirasi tersebut tidak akan berhenti di meja rapat, melainkan akan ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait, khususnya mitra kerja Komisi VIII DPR RI.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga membawa sejumlah bantuan besar untuk Jawa Tengah dengan total nilai mencapai triliunan rupiah.
Berikut rinciannya:
• Bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp2,76 triliun
✓ Sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku UMK senilai Rp21,8 miliar
• Program Badan Amil Zakat Nasional sebesar Rp4,08 miliar
✓ Dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp2,3 miliar
• DAK nonfisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp7,95 miliar
Meski bantuan mengalir deras, persoalan mendasar seperti jambanisasi masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tuntas. Jika tidak segera ditangani, angka puluhan ribu rumah tanpa jamban sehat ini berpotensi terus membayangi upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.

10 hours ago
6


















































