44 Persen Anggaran Pendidikan 2026 Tersedot ke MBG, Efektivitas Dipertanyakan

Ilustrasi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk penyediaan nampan, pemerintah mengimpor dari negara lain. Ini yang menimbulkan protes dari pengusaha lokal | Foto: Dok. Joglosemarnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Anggaran pendidikan tahun 2026 melonjak hingga Rp 757,8 triliun, angka yang menurut Presiden Prabowo Subianto, terbesar sepanjang sejarah APBN. Namun, sorotan tajam muncul lantaran hampir separuhnya, atau tepatnya Rp 335 triliun, diproyeksikan habis untuk satu program: Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden dalam pidato Nota Keuangan 2026 menegaskan, MBG adalah kunci mencetak generasi unggul. Menurutnya, anak-anak yang sehat dengan asupan gizi memadai akan tumbuh menjadi sumber daya manusia tangguh di masa depan.

“Kita tidak bisa biarkan anak-anak tumbuh tanpa gizi. Negara wajib hadir,” tegasnya.

Namun, komposisi anggaran memunculkan pertanyaan serius. Dari Rp 757,8 triliun dana pendidikan, porsi terbesar justru untuk menu makan, bukan peningkatan kualitas sekolah, guru, atau infrastruktur pendidikan. Program MBG sendiri ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah hingga balita dan ibu hamil. Untuk menopang distribusinya, pemerintah berencana membangun 30.000 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi bahwa 44,2 persen dari total anggaran pendidikan 2026 memang disedot untuk MBG. Ia mengklaim program itu  termasuk dalam prioritas nasional, bersanding dengan sektor ketahanan pangan, energi, kesehatan, hingga pertahanan.

“Kenaikannya luar biasa. MBG sendiri melonjak menjadi Rp 335 triliun pada 2026,” ujarnya.

Sementara untuk pos-pos lain di bidang pendidikan, jumlahnya jauh lebih kecil. Program Indonesia Pintar hanya mendapat Rp 15,6 triliun, KIP Kuliah Rp 17,2 triliun, dan beasiswa LPDP sebesar Rp 25 triliun bagi 4.000 mahasiswa.

Renovasi sekolah dan madrasah dialokasikan Rp 22,5 triliun, sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 64,3 triliun. Untuk guru dan dosen, anggaran tunjangan profesi serta honor mencapai Rp 178,7 triliun, tetapi tetap tidak menyaingi dominasi MBG.

Kritik muncul lantaran proporsi yang timpang tersebut berpotensi mengaburkan fokus utama pendidikan: peningkatan mutu belajar-mengajar. Dengan mayoritas anggaran diarahkan untuk konsumsi, publik mempertanyakan seberapa jauh dampaknya terhadap kualitas pendidikan nasional.

Prabowo berargumen, MBG tidak hanya soal gizi, melainkan juga pendorong ekonomi desa dan UMKM. Ia bahkan menyandingkan capaian Indonesia dengan Brasil. “Dalam tujuh bulan, kita sudah capai 40 juta penerima. Brasil butuh 11 tahun untuk angka yang sama,” katanya penuh percaya diri.

Meski demikian, desain APBN 2026 dengan defisit Rp 636,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB menunjukkan bahwa program-program jumbo semacam MBG dibayar mahal lewat utang dan beban fiskal. Dengan realitas seperti itu, wajar jika publik bertanya: apakah pendidikan Indonesia benar-benar naik mutu, atau sekadar kenyang dengan nasi kotak? [*]  Berbagai sumber