DEN Tegaskan Family Office Tak Gunakan Uang Negara, Hanya Salah Persepsi Publik

Luhut Binsar Panjaitan dan Purbaya Yudhi Sadewa | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menepis anggapan bahwa proyek pembentukan Family Office bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggota DEN, Septian Hario Seto, menegaskan wacana tersebut murni strategi pemerintah untuk menarik dana swasta dan modal asing, bukan proyek yang mengandalkan uang rakyat.

Seto mengatakan, isu penggunaan APBN muncul karena kesalahpahaman publik terhadap konsep Family Office yang sedang dikaji bersama berbagai pihak. Ia menegaskan, skema ini berbeda dengan program pemerintah yang berbasis pembiayaan negara.

“Jadi salah persepsi kalau dikira butuh APBN. Ini justru inisiatif untuk membentuk ekosistem investasi agar dana dari luar negeri bisa masuk,” ujar Seto usai menghadiri forum ekonomi di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian serius pada persoalan capital outflow atau arus keluar modal asing yang dinilai cukup besar. Dari situ, muncul gagasan agar Indonesia memiliki pusat pengelolaan investasi seperti yang telah diterapkan di Dubai dan Singapura.

“Presiden menyoroti kenapa dana asing banyak keluar. Maka dari itu, Family Office kita siapkan sebagai wadah yang bisa menarik kembali arus modal itu,” lanjutnya.

Bali Disiapkan Jadi Pusat Family Office

DEN tengah mengkaji kemungkinan Bali dijadikan pusat pengembangan Family Office, dengan pertimbangan potensi besar sebagai kota wisata internasional yang sudah familiar bagi investor asing.

“Bali punya daya tarik global, infrastrukturnya juga mendukung. Jadi cocok untuk jadi magnet investasi swasta,” kata Seto.

Saat ini, tim ekonomi pemerintah masih menyiapkan peta regulasi dan model tata kelola Family Office agar sesuai dengan hukum keuangan nasional dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan fiskal.

Tak Ada Dana APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk proyek tersebut. Ia menyebut, bila DEN ingin membangun Family Office, maka harus dilakukan secara mandiri.

“Saya tidak akan geser anggaran negara untuk itu. Kalau DEN bisa jalan sendiri, silakan,” kata Purbaya di Kantor DJP Jakarta.

Sikap serupa juga disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, Family Office adalah instrumen untuk memperkuat investasi swasta, bukan proyek pemerintah yang membutuhkan pembiayaan fiskal.

“Family Office itu tak ada hubungannya dengan APBN. Ini justru supaya kita lebih ramah terhadap investor dan bisa mendorong pembiayaan pembangunan lewat swasta,” ujar Luhut.

Ia menambahkan, ruang fiskal APBN yang bisa digunakan untuk pembangunan hanya sekitar 10-15 persen. Karena itu, keterlibatan sektor swasta dan asing menjadi kunci percepatan ekonomi nasional.

“Kalau semua mau disandarkan pada APBN, kita tidak akan pernah cukup. Jadi, jangan salah paham,” tegasnya.

Fokus Tarik Dana Asing

Dengan skema ini, pemerintah berharap ekosistem Family Office bisa menjadi gerbang bagi arus modal asing, sekaligus menahan potensi capital outflow yang selama ini menjadi persoalan klasik ekonomi nasional.

Seto menambahkan, seluruh mekanisme pembentukan Family Office akan dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam hal tata kelola investasi lintas negara.

“Tujuan utamanya bukan menciptakan proyek baru, tapi memperkuat fondasi ekonomi lewat dana swasta. Kita ingin kurangi ketergantungan terhadap APBN,” tutup Seto. [*] Disarikan dari sumber berita media daring