99% Produk AS Bebas Bea Masuk, Ini 10 Komoditas yang Bikin RI Tak Berdaya

Menteri Perdagangan Budi Santoso | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat membuka keran impor selebar-lebarnya bagi produk-produk asal Negeri Paman Sam. Pemerintah Indonesia dikabarkan akan membebaskan bea masuk hingga 99 persen untuk produk AS, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran terhadap ketergantungan perdagangan yang semakin dalam, terutama pada 10 komoditas utama.

Meski Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa tidak semua produk AS akan otomatis mendapat fasilitas bea masuk nol persen, fakta di lapangan menunjukkan daftar produk yang dibebaskan sangat luas. “Negosiasinya masih berjalan. Tidak semua komoditas akan dikenai tarif nol persen, ada seleksi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan produksi domestik,” kata Budi saat ditemui di Jakarta Timur, Rabu (23/7/2025).

Namun, di balik optimisme itu, sejumlah pakar ekonomi menilai Indonesia perlu waspada terhadap dominasi produk-produk strategis asal AS yang telah menguasai rantai pasok domestik.

Ketergantungan Tinggi ke 10 Komoditas AS

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebut bahwa sebagian besar komoditas AS yang dibebaskan dari tarif merupakan barang-barang vital dalam sektor energi, pertanian, dan teknologi. Mulai dari kedelai, propana, hingga suku cadang pesawat terbang.

“Ini bukan sekadar soal tarif nol persen. Kita sudah terlalu bergantung pada AS dalam hal pasokan barang strategis,” ujar Bhima.

Berikut adalah 10 komoditas impor dari AS yang saat ini mendominasi konsumsi nasional dan tingkat ketergantungannya:

1. Kedelai – 89,1%
2. Ampas fermentasi dan penyulingan (feed) – 92,5%
3. Pesawat terbang (berat di atas 15 ton) – 76,7%
4. Tepung, bubur, dan pelet – 58,3%
5. Butana cair – 54,1%
6. Propana cair – 53,2%
7. Bubur kayu kimia – 36,3%
8. Etilena tak jenuh – 24,9%
9. Batu bara bituminus – 15,9%
10. Minyak bumi mentah – 4,7%

Bhima menilai, kesepakatan dagang dengan AS yang menghapus hambatan tarif bisa memperkuat dominasi impor, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas industri lokal.

Kekhawatiran Lonjakan Produk Murah

Langkah pemerintah untuk membuka keran impor dari AS juga mendapat sorotan dari ekonom Indef, Tauhid Ahmad. Ia menyebut bahwa dominasi komoditas AS di dalam negeri berpotensi mempersempit ruang tumbuh bagi produk lokal. “Kalau tidak dikendalikan, bisa saja produk dalam negeri tergusur karena harga barang impor lebih kompetitif,” katanya.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan membuka akses bagi berbagai produk agrikultur, energi, hingga pesawat Boeing. Komitmen pembelian mencakup pesawat senilai US$ 3,2 miliar, bahan pangan seperti kedelai dan gandum sebesar US$ 4,5 miliar, serta energi termasuk LPG dan bensin senilai US$ 15 miliar.

Sebagai imbal balik, AS sepakat menaikkan tarif impor untuk produk asal Indonesia menjadi 19 persen. Namun demikian, kebijakan ini baru efektif setelah diterbitkannya pernyataan bersama kedua negara, yang dijadwalkan sebelum 1 Agustus 2025.

Tak Semua Produk Bebas Bea

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengonfirmasi bahwa masih ada sejumlah produk AS yang tetap dikenai bea masuk, seperti alkohol dan daging babi, karena alasan sosial dan budaya. “Kami sudah sepakat bahwa produk-produk sensitif ini tetap akan dikenai tarif. Ini bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai dan kepentingan nasional,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pemberlakuan bea masuk nol persen bukanlah hal baru, karena praktik serupa juga diterapkan dalam berbagai perjanjian dagang regional seperti CEPA, FTA, dan ATIGA.

Risiko terhadap Industri Lokal

Meski pemerintah optimistis bahwa produk lokal masih mampu bersaing, kekhawatiran tetap muncul soal pengaruh jangka panjang terhadap industri dalam negeri. Salah satunya adalah risiko deindustrialisasi jika pasar domestik terlalu dibanjiri produk impor berharga murah.

Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat daya saing industri lokal, termasuk dengan insentif untuk merek-merek dalam negeri dan peningkatan kualitas produksi. “Produk kita sudah mulai dicintai masyarakat. Ini jadi momentum memperkuat kebijakan substitusi impor,” ujarnya. [*]  Berbagai sumber