MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara rentan akan terjadinya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPA-KB) Sumut, Dwi Indah Purwanti, mengatakan hingga akhir 2014, terjadi sebanyak 837 kasus.
Bahkan Dwi Indah Purwanti, memastikan masih banyak lagi anak mengalami kekerasan yang belum diketahui, sehingga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Karena itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, menegaskan Dinas PPPA-KB Sumut harus berkolaborasi dengan Pemkab/Pemko dalam program prioritas pemberdayaan perempuan dan mendidik anak.
Hal tersebut ditegaskan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong saat kunjungan kerja di Kantor Dinas PPPA-KB Sumut, Jalan Iskandar Muda Medan, Selasa (12/8). “Karena keluarga adalah pilar utama mendidik anak dan ini harus diterapkan oleh seluruh kabupaten/kota di Sumut,” ujar Togap Simangunsong.
Namun Togap berharap, Dinas PPPA-KB Sumut dapat melaksanakan program-program kerjanya, walau dengan keterbatasan anggaran. Togap meminta terus berinovasi dan bekerja lebih baik lagi. “Saya berterima kasih dan apresiasi seluruh ASN Dinas PPPA-KB yang telah melaksanakan seluruh program meski anggaran terbatas. Saya minta terus berinovasi dan tetap semangat dalam melaksanakan semua program kerja,” ucap Togap
Di samping itu, Togap berpesan kepada seluruh ASN PPPA-KB agar dapat mengoptimalkan seluruh pekerjaan, dengan berupaya mengikuti perkembangan zaman terutama teknologi. Juga tetap bersinergi, jaga kekompakan dan dapat bekerja sama. “Jangan merasa lebih hebat dari orang lain dalam segala hal, karena kita adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain. Maka dari itu perlu dipupuk kerja sama, apalagi dalam bekerja,” katanya.
Kepala Dinas PPPA-KB Sumut Dwi Indah Purwanti menambahkan, pihaknya terus berupaya melaksanakan seluruh program dan target capaian sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Meskipun masih ada beberapa pekerjaan rumah yang belum siap untuk diselesaikan.
Menurut Indah, program prioritas Dinas PPPA-KB Sumut, yakni fokus pada pemberdayaan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran mereka dalam masyarakat melalui berbagai program dan pendampingan.
Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar mereka dapat mandiri dan berkontribusi lebih optimal. (rel/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara rentan akan terjadinya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPA-KB) Sumut, Dwi Indah Purwanti, mengatakan hingga akhir 2014, terjadi sebanyak 837 kasus.
Bahkan Dwi Indah Purwanti, memastikan masih banyak lagi anak mengalami kekerasan yang belum diketahui, sehingga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Karena itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, menegaskan Dinas PPPA-KB Sumut harus berkolaborasi dengan Pemkab/Pemko dalam program prioritas pemberdayaan perempuan dan mendidik anak.
Hal tersebut ditegaskan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong saat kunjungan kerja di Kantor Dinas PPPA-KB Sumut, Jalan Iskandar Muda Medan, Selasa (12/8). “Karena keluarga adalah pilar utama mendidik anak dan ini harus diterapkan oleh seluruh kabupaten/kota di Sumut,” ujar Togap Simangunsong.
Namun Togap berharap, Dinas PPPA-KB Sumut dapat melaksanakan program-program kerjanya, walau dengan keterbatasan anggaran. Togap meminta terus berinovasi dan bekerja lebih baik lagi. “Saya berterima kasih dan apresiasi seluruh ASN Dinas PPPA-KB yang telah melaksanakan seluruh program meski anggaran terbatas. Saya minta terus berinovasi dan tetap semangat dalam melaksanakan semua program kerja,” ucap Togap
Di samping itu, Togap berpesan kepada seluruh ASN PPPA-KB agar dapat mengoptimalkan seluruh pekerjaan, dengan berupaya mengikuti perkembangan zaman terutama teknologi. Juga tetap bersinergi, jaga kekompakan dan dapat bekerja sama. “Jangan merasa lebih hebat dari orang lain dalam segala hal, karena kita adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain. Maka dari itu perlu dipupuk kerja sama, apalagi dalam bekerja,” katanya.
Kepala Dinas PPPA-KB Sumut Dwi Indah Purwanti menambahkan, pihaknya terus berupaya melaksanakan seluruh program dan target capaian sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Meskipun masih ada beberapa pekerjaan rumah yang belum siap untuk diselesaikan.
Menurut Indah, program prioritas Dinas PPPA-KB Sumut, yakni fokus pada pemberdayaan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran mereka dalam masyarakat melalui berbagai program dan pendampingan.
Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar mereka dapat mandiri dan berkontribusi lebih optimal. (rel/adz)