Dari Pertemuan Komnas HAM Papua Bersama Pengurus BEM PTN/PTS di Jayapura
Komnas HAM Papua menggelar pertemuan dengan sejumlah pengurus Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/S) di Kota Jayapura. Lantas apa saja yang terungkap?
Laporan: Elfira_Jayapura
Komnas HAM Perwakilan Papua menggelar pertemuan bersama paralel pandangan masyarakat sipil tentang trend kekerasan di Papua dan upaya penyelesaian konflik. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Komnas HAM Papua, Selasa (14/4) dihadiri sejumlah pengurus BEM dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Jayapura.
Dalam kesempatan ini, Komnas HAM Papua memaparkan sejumlah temuannnya. Di mana sepanjang awal 2026 ini, Komnas HAM Papua mencatat ada empat kasus kekerasan menonjol terjadi sepanjang awal 2026. Peristiwa tersebut menelan korban jiwa, memicu penyiksaan warga sipil, hingga menyebabkan pengungsian.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyebut empat kasus yang disoroti meliputi pembunuhan dua pilot di Bandara Korowai Batu, penyerangan pos TNI di Kampung Sori, Kabupaten Maibrat, pembunuhan tenaga kesehatan di Kampung Bamusbama, serta kekerasan di Kabupaten Dogiyai.
“Dari rangkaian peristiwa itu, sekitar 14 orang meninggal dunia, 13 warga sipil mengalami penyiksaan, dan puluhan lainnya mengungsi,” ujarnya.
Komnas HAM menyatakan telah melakukan pemantauan dan koordinasi penanganan terhadap kasus-kasus tersebut. Dalam pertemuan itu, 15 pengurus BEM dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Jayapura dilibatkan untuk membahas tren kekerasan dan upaya penyelesaian konflik.
Menurut Frits, mahasiswa merupakan mitra strategis yang perlu dilibatkan dalam merumuskan langkah penanganan konflik dan mitigasi kekerasan di Papua. “Masukan mahasiswa penting untuk mendorong situasi HAM yang lebih kondusif,” katanya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa mendesak Komnas HAM menginisiasi forum nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Papua guna merumuskan solusi penyelesaian konflik secara menyeluruh.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membuka ruang dialog dan memperkuat koordinasi dalam meredam kekerasan di Papua,” katanya.
Frits Ramandey menegaskan pihaknya tidak dalam posisi mengeluarkan rekomendasi, tetapi membuka ruang untuk menyerap pandangan mahasiswa terkait upaya mitigasi konflik di Papua.
“Kami tidak membuat rekomendasi. Kami ingin mendengar masukan mahasiswa karena mereka punya posisi strategis dalam menyebarkan upaya mitigasi konflik di masyarakat,” ujarnya.
Dari Pertemuan Komnas HAM Papua Bersama Pengurus BEM PTN/PTS di Jayapura
Komnas HAM Papua menggelar pertemuan dengan sejumlah pengurus Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/S) di Kota Jayapura. Lantas apa saja yang terungkap?
Laporan: Elfira_Jayapura
Komnas HAM Perwakilan Papua menggelar pertemuan bersama paralel pandangan masyarakat sipil tentang trend kekerasan di Papua dan upaya penyelesaian konflik. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Komnas HAM Papua, Selasa (14/4) dihadiri sejumlah pengurus BEM dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Jayapura.
Dalam kesempatan ini, Komnas HAM Papua memaparkan sejumlah temuannnya. Di mana sepanjang awal 2026 ini, Komnas HAM Papua mencatat ada empat kasus kekerasan menonjol terjadi sepanjang awal 2026. Peristiwa tersebut menelan korban jiwa, memicu penyiksaan warga sipil, hingga menyebabkan pengungsian.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyebut empat kasus yang disoroti meliputi pembunuhan dua pilot di Bandara Korowai Batu, penyerangan pos TNI di Kampung Sori, Kabupaten Maibrat, pembunuhan tenaga kesehatan di Kampung Bamusbama, serta kekerasan di Kabupaten Dogiyai.
“Dari rangkaian peristiwa itu, sekitar 14 orang meninggal dunia, 13 warga sipil mengalami penyiksaan, dan puluhan lainnya mengungsi,” ujarnya.
Komnas HAM menyatakan telah melakukan pemantauan dan koordinasi penanganan terhadap kasus-kasus tersebut. Dalam pertemuan itu, 15 pengurus BEM dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Jayapura dilibatkan untuk membahas tren kekerasan dan upaya penyelesaian konflik.
Menurut Frits, mahasiswa merupakan mitra strategis yang perlu dilibatkan dalam merumuskan langkah penanganan konflik dan mitigasi kekerasan di Papua. “Masukan mahasiswa penting untuk mendorong situasi HAM yang lebih kondusif,” katanya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa mendesak Komnas HAM menginisiasi forum nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Papua guna merumuskan solusi penyelesaian konflik secara menyeluruh.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membuka ruang dialog dan memperkuat koordinasi dalam meredam kekerasan di Papua,” katanya.
Frits Ramandey menegaskan pihaknya tidak dalam posisi mengeluarkan rekomendasi, tetapi membuka ruang untuk menyerap pandangan mahasiswa terkait upaya mitigasi konflik di Papua.
“Kami tidak membuat rekomendasi. Kami ingin mendengar masukan mahasiswa karena mereka punya posisi strategis dalam menyebarkan upaya mitigasi konflik di masyarakat,” ujarnya.
