JAYAPURA–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua menegaskan akan ikut terlibat dalam pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Papua menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisasi potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Kombes Pol. Rama Samtama PutraPublik juga khawatir dari kenaikan ini justru ada upaya mencari keuntungan sepihak termasuk menerapkan cara-cara nakal yang melibatkan oknum petugas SPBU. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua guna memastikan ketersediaan stok BBM di lapangan tetap aman.
Menurutnya, kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong masyarakat beralih ke Pertalite yang memiliki harga lebih terjangkau. Kondisi tersebut dapat memicu peningkatan permintaan terhadap BBM subsidi sehingga perlu diantisipasi sejak dini.
“Berkaitan dengan kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, kami sudah berkomunikasi dengan GM Pertamina Patra Niaga maupun Kepala Dinas ESDM. Melalui Satgas BBM, kami ingin memastikan distribusi dan stok Pertalite tetap tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan di masyarakat,” ujar Rama, di ruangan kerjanya, Kamis (11/6).
Selain menjamin ketersediaan stok, Polda Papua juga mewaspadai adanya pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi melalui praktik penimbunan. “Karena dengan kenaikan pertamax ini orang pasti akan memburu pertalite, ini menjadi atensi kami,” tegasnya.
Rama menjelaskan, pengawasan akan dilakukan secara intensif oleh Satgas BBM Polda Papua bersama jajaran Polres di daerah. Pemantauan difokuskan pada aktivitas distribusi hingga antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Kami juga mengantisipasi adanya penimbun yang memanfaatkan disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi. Pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah berbagai modus pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat,” sambung Rama.
Salah satu modus yang menjadi perhatian aparat adalah penggunaan kendaraan dengan pelat nomor ganda atau berganti-ganti identitas kendaraan untuk membeli BBM subsidi berulang kali dalam sehari. ‘Modus seperti penggunaan pelat ganda sehingga kendaraan dapat mengantre berkali-kali akan menjadi fokus pengawasan kami. Satgas BBM akan terus melakukan pemantauan di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Polda Papua tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. “Apabila ditemukan pelanggaran, kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas,” tutupnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
JAYAPURA–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua menegaskan akan ikut terlibat dalam pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Papua menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisasi potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Kombes Pol. Rama Samtama PutraPublik juga khawatir dari kenaikan ini justru ada upaya mencari keuntungan sepihak termasuk menerapkan cara-cara nakal yang melibatkan oknum petugas SPBU. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua guna memastikan ketersediaan stok BBM di lapangan tetap aman.
Menurutnya, kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong masyarakat beralih ke Pertalite yang memiliki harga lebih terjangkau. Kondisi tersebut dapat memicu peningkatan permintaan terhadap BBM subsidi sehingga perlu diantisipasi sejak dini.
“Berkaitan dengan kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, kami sudah berkomunikasi dengan GM Pertamina Patra Niaga maupun Kepala Dinas ESDM. Melalui Satgas BBM, kami ingin memastikan distribusi dan stok Pertalite tetap tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan di masyarakat,” ujar Rama, di ruangan kerjanya, Kamis (11/6).
Selain menjamin ketersediaan stok, Polda Papua juga mewaspadai adanya pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi melalui praktik penimbunan. “Karena dengan kenaikan pertamax ini orang pasti akan memburu pertalite, ini menjadi atensi kami,” tegasnya.
Rama menjelaskan, pengawasan akan dilakukan secara intensif oleh Satgas BBM Polda Papua bersama jajaran Polres di daerah. Pemantauan difokuskan pada aktivitas distribusi hingga antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Kami juga mengantisipasi adanya penimbun yang memanfaatkan disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi. Pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah berbagai modus pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat,” sambung Rama.
Salah satu modus yang menjadi perhatian aparat adalah penggunaan kendaraan dengan pelat nomor ganda atau berganti-ganti identitas kendaraan untuk membeli BBM subsidi berulang kali dalam sehari. ‘Modus seperti penggunaan pelat ganda sehingga kendaraan dapat mengantre berkali-kali akan menjadi fokus pengawasan kami. Satgas BBM akan terus melakukan pemantauan di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Polda Papua tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. “Apabila ditemukan pelanggaran, kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas,” tutupnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
