WAMENA – Aksi pengusiran terhadap staf Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Papua Pegunungan oleh sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) yang viral di medsos langsung ditanggapi oleh pimpinanya.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) Provinsi Papua Pegunungan Pegunungan Noak Tabo secara tegas meminta Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) segera melakukan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf atas insiden keributan yang terjadi di Kantor Gubernur Papua Pegunungan.
“Persoalan yang dituntut oleh mereka ini ada di interen MRP sendiri, bahkan ada beberapa diantara mereka juga yang sering kali datang ke Keuangan, Bapperinda Sekda, dan kami tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah memanggil Pimpinan MRP untuk menjelaskan persoalan DPA mereka,”ungkapnya Rabu (15/4) di Wamena.
Noak juga menjelaskan, Pemerintah sudah memberikan pagu anggaran yang di kelola MRP Papua Pegunungan, dan sekretariat MRP ini harusnya menghitung Gaji selama 14 bulan yang terdiri dari 12 Bulan Gaji biasa, 2 bulannya yakni THR dengan gaji 13, disamping itu hitung lagi soal TPP mulai dari Sekretaris, Kabag, kasubag dan staf serta rutinan sesuai dengan klasifikasi golongan
“Sisa dari itu semuanya larinya ke anggota MRP dari gaji mereka, reses, perjalanan dinas, itu semua harusnya semua dihitung, namun yang dilakukan staf sekretariat yang menginput RKA itu hanya gaji saja, setelah itu diproses dan masuk ke DPA, setelah itu keluar kami tak bisa utak atik itu dan kita ikuti apa yang mereka buat,”jelasnya.
Kepala BP2KAD Papua Pegunungan juga mengakui jika setelah Gubernur membagikan DPA secara resmi barulah mereka bisa melihat DPAnya dan menyadari jika di MRP hanya gaji saja yang ada didalamnya, dari situ MRP mulai mencari penjelasan dengan mendatangi BP2KAD untuk menayakan masalah ini.
Ia juga mengaku pagu Rp 4 Miliar yang diberikan pemerintah untuk membiayai kegiatan -kegiatan MRP, tapi karena semuanya taruh di gaji sehingga yang terjadi sekarang MRP mau buat kegiatan juga tidak bisa, mereka hanya bisa mengharapkan gaji saja.
WAMENA – Aksi pengusiran terhadap staf Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Papua Pegunungan oleh sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) yang viral di medsos langsung ditanggapi oleh pimpinanya.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) Provinsi Papua Pegunungan Pegunungan Noak Tabo secara tegas meminta Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) segera melakukan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf atas insiden keributan yang terjadi di Kantor Gubernur Papua Pegunungan.
“Persoalan yang dituntut oleh mereka ini ada di interen MRP sendiri, bahkan ada beberapa diantara mereka juga yang sering kali datang ke Keuangan, Bapperinda Sekda, dan kami tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah memanggil Pimpinan MRP untuk menjelaskan persoalan DPA mereka,”ungkapnya Rabu (15/4) di Wamena.
Noak juga menjelaskan, Pemerintah sudah memberikan pagu anggaran yang di kelola MRP Papua Pegunungan, dan sekretariat MRP ini harusnya menghitung Gaji selama 14 bulan yang terdiri dari 12 Bulan Gaji biasa, 2 bulannya yakni THR dengan gaji 13, disamping itu hitung lagi soal TPP mulai dari Sekretaris, Kabag, kasubag dan staf serta rutinan sesuai dengan klasifikasi golongan
“Sisa dari itu semuanya larinya ke anggota MRP dari gaji mereka, reses, perjalanan dinas, itu semua harusnya semua dihitung, namun yang dilakukan staf sekretariat yang menginput RKA itu hanya gaji saja, setelah itu diproses dan masuk ke DPA, setelah itu keluar kami tak bisa utak atik itu dan kita ikuti apa yang mereka buat,”jelasnya.
Kepala BP2KAD Papua Pegunungan juga mengakui jika setelah Gubernur membagikan DPA secara resmi barulah mereka bisa melihat DPAnya dan menyadari jika di MRP hanya gaji saja yang ada didalamnya, dari situ MRP mulai mencari penjelasan dengan mendatangi BP2KAD untuk menayakan masalah ini.
Ia juga mengaku pagu Rp 4 Miliar yang diberikan pemerintah untuk membiayai kegiatan -kegiatan MRP, tapi karena semuanya taruh di gaji sehingga yang terjadi sekarang MRP mau buat kegiatan juga tidak bisa, mereka hanya bisa mengharapkan gaji saja.
