3 hours ago
2
BANTUAN Sosial (Bansos) masih jadi keluhan warga Kotabangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Hal itu terungkap saat Bendahara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan, Reinhart Jeremy Anindhita, menjemput aspirasi masyarakat pada Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 Tahun Anggaran 2026 di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Minggu (26/7).
Hadir saat itu perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Medan, Indra Utama, Kasi Sarpras Kecamatan Medan Deli, Yanmar Simanullang, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Dessari Kurniati, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Pipin Kesuma, perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan, Bastian Sigalingging, perwakilan Dinas PKPCKTR Kota Medan, Taufik A Siregar, Lurah Kota Bangun, Yudha Ardiansyah, Ka UPT Puskesmas Medan Deli, dr Eliane, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Hendar Harahap, perwakilan Perumda Tirtanadi, Deni Irawan, dan perwakilan Polsek Medan Labuhan, Aipda Sijabat.
Pada kesempatan itu, Rusmala Dewi, warga Lingkungan 5, Kotabangun mengeluhkan penyaluran Bansos yang belum tepat sasaran. Pasalnya, hanya itu-itu saja orang yang mendapatkan Bansos. “Kami ini banyak yang menyewa dan penghasilan hanya cukup untuk makan, kenapa desil (pembagian, Red) kami tinggi,” tanyanya.
Keluhan yang sama juga disampaikan, Sri Wahyuni. “Saya pernah tanyakan kenapa tidak dapat. Jawabannya karena sedang tidak hamil, sementara tetangga saya hamil juga tidak dapat, karena suaminya katanya dapat BPJS Ketenagakerjaan. Apa memang itu alasannya, sehingga kami tidak mendapat,” tanyanya.
Sri Handayani menanyakan cara mendapatkan bantuan pendidikan. Sebab, anaknya tidak pernah mendapatkan bantuan. “Saya tanyakan ke sekolah, katanya masukan ke Dapodik. Setelah dimasukkan, tapi sampai sekarang tidak pernah dapat,” katanya.
Warga Kotabangun lainnya, Indah, mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok. Sejak adanya program MBG, kata Indah, hampir semua harga kebutuhan pokok melonjak.
“Dulu harga ayam potong di kisaran Rp25 ribu/Kg, sekarang mencapai Rp38-40 ribu per kilogram. Cabai dulu cuma Rp8 ribu per ons, sekarang mencapai Rp15 ribu per ons. Termasuk harga beras dan telur juga naik, sementara gaji tidak naik. Kiranya pemerintah bisa menekan harga-harga kebutuhan pokok ini bisa kembali normal,” pintanya.
Selain itu, Indah juga meminta agar dibangun SMA Negeri di Medan Deli. Sebab, dari seluruh kecamatan yang di ada di wilayah Medan Utara, hanya Kecamatan Medan Deli yang tidak memiliki SMA Negeri.
Sedangkan Dedi Irawan, meminta agar drainase di Jalan Bauksit tepatnya di dekat lapangan parit tunggal dinormalisasi. Sebab, sudah hampir 6 atau 7 tahun tidak pernah dinormalisasi. “Bayangkan, 5 menit saja hujan lebat, air masuk ke rumah-rumah warga,” kata Dedi.
Terkait Bansos, Pipin Kesuma dari Dinas Sosial Kota Medan menyampaikan jika seorang dari anggota keluarga di dalam Kartu Keluarga (KK) menerima gaji Upah Minumum Regional atau Upah Minimum Provinsi, maka Bansos terhenti dengan sendirinya.
“Kalau dalam satu KK dengan penerima Bansos ada menerima gaji UMR atau UMP, apakah itu suami, anak atau istri, maka Bansos akan stop dengan sendirinya,” kata Pipin.
Termasuk juga soal pekerjaan, sebut Pipin, juga mempengaruhi data penerima Bansos.
“Kalau di dalam KK tertulis pekerjaan karyawan swasta atau wiraswasta, maka itu, desilnya tinggi, walau pun pada kenyataannya yang bersangkutan tidak bekerja. Solusinya, perbaharui KK-nya. Kita jujur saja, kalau memang tidak bekerja buat tidak bekerja. Walau pun sudah masuk layak penerima Bansos, tidak otomatis langsung dapat menerima, tetapi tetap antre berdasarkan kuota,” jelas Pipin.
Sementara, Reinhart Jeremy Anindhita, menyampaikan saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan mempunyai program PKH Medan Makmur.
“Program ini diperuntukan bagi keluarga tidak mampu yang belum mendapatkan Bansos dari pemerintah pusat. Jadi, kalau yang tidak dapat Bansos dari pemerintah pusat, bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan PKH Medan Makmur. Jadi, biar semuanya adil,” tandasnya.
Terkait soal geng motor dan narkoba, Reinhart, meminta sekaligus mengimbau para orangtua untuk mengontrol anak-anaknya. Sebab, orangtua merupakan garda terdepan dalam mengawasi anak. “Tolong cek, jangan nanti anak-anak kita terlibat kepada hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan keluarga. Jangan nanti menyesal setelah nasi menjadi bubur,” ungkapnya.
Anggota Komisi I itu juga mengimbau agar warga proaktif mencari informasi terkait berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat. “Jangan kita aktif di TikTok, Facebook dan Instagram saja. Kita juga harus tahu tentang berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat,” pesannya.
Semua aspirasi yang disampaikan, tambah Reinhart, menjadi masukan bagi DPRD untuk diteruskan ke Pemkot Medan melalui sidang paripurna agar dapat ditindaklanjuti menjadi program pembangunan. (map/azw)
