Batal Ngantor di IKN, Gibran Ditugasi Mengurus Papua dan Berkantor di Papua

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Semua orang mahfum, Wapres Gibran Rakabuming Raka sering disebut-sebut memiliki “kecanggungan” dalam melakukan dialog dengan para mahasiswa di kampus, sehingga selalu terkesan menghindari momentum tersebut.
Namun, Presiden Prabowo membuat keputusan yang cukup frontal, dengan memberikan kepercayaan kepada sulung Jokowi itu untuk mengurusi permasalahan di Papua, termasuk konflik laten di dalamnya.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Yusril  mengatakan, Presiden Prabowo telah menugaskan Wapres Gibran secara khusus menangani Papua, tak hanya soal percepatan pembangunan tetapi juga aspek hak asasi manusia (HAM).

Bahkan, Yusril menyebut ada wacana mendirikan kantor Wapres di Papua agar lebih dekat dengan permasalahan di lapangan.

“Ini memang penugasan pertama Presiden Prabowo kepada Pak Wapres,” kata Yusril dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Rabu (2/7/2025).

Rencana tersebut belum difinalisasi, namun kabarnya akan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Gibran diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan sekaligus mengawasi penanganan isu-isu sensitif, mulai dari HAM, konflik bersenjata, hingga dampak proyek-proyek strategis nasional (PSN) di Papua.

Komnas HAM Papua, lewat Kepala Perwakilan Frits B. Ramandey, menilai penugasan ini bukan hal baru. Frits mengingatkan Gibran perlu mengevaluasi kinerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dulu dibentuk di era Wapres Ma’ruf Amin, agar tak sekadar menjadi simbol politik.

“Pak Wapres harus membentuk tim solid berisi pakar dari berbagai disiplin ilmu, bukan sekadar tim politik. Supaya penugasan ini betul-betul berdampak,” ujar Frits, Selasa (8/7/2025).

Komnas HAM Papua mencatat sepanjang semester pertama 2025 terdapat 22 kasus di Papua yang berpotensi melanggar HAM. Isu-isu tersebut meliputi konflik agraria, lingkungan, ketenagakerjaan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, hingga pengabaian hak kelompok rentan. Salah satu sorotan tajam adalah aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat dan PSN di Merauke yang dianggap menimbulkan keresahan masyarakat adat.

“Banyak kasus yang menyangkut hak atas hidup, kesejahteraan, hingga hak masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah dan sumber penghidupan mereka,” kata Frits.

Sejumlah akademisi menilai kunci penyelesaian persoalan Papua tak cukup lewat pembangunan infrastruktur semata, tetapi melalui dialog konstruktif dengan masyarakat Papua.

Pemerintah pusat, menurut para peneliti, kerap gagal mendengar langsung aspirasi masyarakat adat, sehingga muncul penolakan di lapangan, termasuk atas proyek besar seperti lumbung pangan di Merauke yang disebut merampas hutan adat.

Peneliti BRIN, Cahyo Pamungkas, menyebut pola pembangunan selama ini terlalu bertumpu pada pendekatan ekonomi ekstraktif dan pengamanan militer. Hal ini dinilai tidak menyelesaikan akar masalah Papua yang kompleks, mulai dari sejarah integrasi, pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap Orang Asli Papua (OAP), hingga minimnya pembangunan sosial yang inklusif.

“Selama pendekatan masih dominan keamanan, dialog sulit terwujud. Padahal tanpa penyelesaian konflik, pembangunan secepat apa pun akan terhambat,” kata Frits menegaskan.

Gibran sendiri, sejak dilantik menjadi Wapres, belum pernah kembali menginjakkan kaki ke Papua. Rencana kunjungannya ke Merauke awal 2025 batal karena agenda lain. Satu-satunya kunjungan Gibran ke Papua terjadi saat masa kampanye Pilpres 2024, di mana ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur konektivitas untuk menurunkan harga barang kebutuhan pokok.

Sementara itu, kelompok pro-kemerdekaan seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meragukan efektivitas penunjukan Gibran.

Jubir TPNPB-OPM, Sebby Sembom, menilai pemerintah pusat tidak akan berhasil mengurai konflik Papua tanpa membuka ruang perundingan politik.

“Kalau hanya pembangunan fisik, itu percuma. Pemerintah Indonesia harus berunding dengan perwakilan Papua,” tegas Sebby.

Di sisi lain, masyarakat Papua seperti Kaspar Kahol dan Yasinta Moiwend di Wanam, Papua Selatan, merasa pembangunan sering mengorbankan hutan adat mereka tanpa musyawarah. Mereka khawatir kehilangan sumber penghidupan dan merasa hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

“Kalau sudah digusur semua, kami mau mencari ke mana?” keluh Kaspar.

Kini, publik menanti: apakah Gibran, dengan tugas barunya, sanggup mendengarkan suara rakyat Papua yang selama ini merasa terpinggirkan, serta menuntaskan berbagai konflik yang masih membara? Atau, keberadaan Gibran justru menambah masalah baru di Papua? Kita tunggu saja. [*] Berbagai sumber