BBM Nonsubsidi Naik, Buruh Jogja Terjepit: Upah Tak Seimbang dengan  Kebutuhan

Ilustrasi seorang ibu hendak mengisi BBM motornya di sebuah SPBU. Istimewa

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kenaikan harga energi kembali menekan kelompok pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah upah yang dinilai belum mampu menutup kebutuhan hidup, lonjakan harga BBM nonsubsidi dikhawatirkan memperburuk kondisi buruh yang sudah rentan.

Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Irsad Ade Irawan, menilai dampak kenaikan BBM nonsubsidi tidak bisa dianggap sepele. Meski bukan jenis subsidi, efek berantai tetap dirasakan, terutama pada biaya distribusi barang dan kebutuhan pokok.

“Banyak kendaraan untuk hilir mudik hasil pertanian dan produksi itu menggunakan BBM nonsubsidi. Ini pasti berdampak pada kenaikan biaya transportasi yang kemudian memengaruhi harga kebutuhan pokok,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, tekanan ekonomi global yang memicu kenaikan harga energi kini mulai terasa hingga level masyarakat bawah. Buruh menjadi kelompok paling terdampak karena daya beli yang terbatas, sementara harga kebutuhan terus merangkak naik.

Dalam situasi tersebut, MPBI DIY mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna menjaga kelayakan hidup pekerja. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah efisiensi anggaran pada program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Irsad menekankan, efisiensi bukan berarti menghentikan program, melainkan mengalihkan sebagian anggaran operasional menjadi bantuan langsung bagi masyarakat.

“Misalnya Rp10.000 saja per hari, seminggu masuk lima kali, berarti kan Rp50.000, kemudian dikali empat (satu bulan) jadi Rp200.000. Itu bisa digunakan untuk subsidi atau memberikan insentif,” terangnya.

Ia menilai, kondisi buruh di Yogyakarta saat ini semakin terhimpit. Selain tekanan harga, persoalan klasik masih membayangi, yakni kesenjangan antara upah minimum dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Maka, untuk menyelamatkan buruh atau menjamin hak buruh untuk hidup layak, memang betul-betul perlu memangkas dana MBG, untuk operasional lain. Menjamin semua masyarakat bisa hidup yang layak itu jauh lebih penting,” tegasnya.

Tak hanya itu, kenaikan harga energi juga berpotensi menekan sektor produksi. Jika biaya operasional industri meningkat, ancaman pengurangan tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai bukan hal yang mustahil.

Karena itu, MPBI DIY meminta pemerintah segera membuka ruang dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk merumuskan langkah mitigasi.

“Supaya pemerintah bisa melihat secara lebih detail dan membuat kebijakan strategis untuk mengatasi dampak-dampak kenaikan harga energi ini,” urainya.

Di sisi lain, Irsad turut menyoroti faktor eksternal, khususnya dinamika geopolitik global yang memengaruhi harga energi. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat diplomasi luar negeri agar stabilitas pasokan energi tetap terjaga.

“Pemerintah perlu me-review kebijakan luar negerinya. Diplomasi yang kuat sangat dibutuhkan agar pasokan energi kita aman dan tidak terus-menerus mengorbankan rakyat kecil melalui kenaikan harga,” pungkasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring