JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyoroti rendahnya tingkat kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program serta kegiatan pembangunan triwulan pertama Pemerintah Kota Jayapura tahun 2026.
Wali Kota mengungkapkan masih adanya sejumlah pimpinan OPD yang tidak hadir tanpa keterangan jelas. Dari total 43 kepala OPD, hanya sekitar 25 orang yang tercatat hadir, hal ini disampaikan dalam wawancara usai pelaksanaan monitoring meja bersama seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Rabu (6/5).
“Ini tentu menjadi perhatian serius. Kehadiran dalam forum seperti ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan program yang telah direncanakan,” tegasnya.
Tak hanya di tingkat OPD, rendahnya partisipasi juga terjadi di jajaran wilayah. Dari lima kepala distrik, dua di antaranya tidak hadir. Sementara itu, dari 25 kepala kelurahan, sebanyak 11 kepala kelurahan tercatat absen dalam kegiatan tersebut. Wali Kota menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan forum strategis untuk mengukur progres, kendala, serta capaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, kehadiran para pimpinan OPD, kepala distrik, hingga kepala kelurahan bersifat wajib.
“Kalau memang sudah tidak mampu menjalankan tugas, silakan melapor untuk digantikan. Tetapi kalau masih ingin menjabat, maka harus hadir dan menyampaikan perkembangan pekerjaan masing-masing,” ujarnya dengan nada tegas. Lebih lanjut, Abisai Rollo menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia bahkan membuka kemungkinan rotasi hingga pergantian jabatan bagi mereka yang dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas. “Saya akan tinjau kembali posisi mereka yang tidak hadir. Kita butuh pejabat yang rajin bekerja, mau bekerja dan bertanggung jawab,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa pemberitahuan terkait pelaksanaan monitoring telah disampaikan jauh hari kepada seluruh jajaran, mulai dari kepala OPD, kepala distrik, kepala kelurahan hingga kepala bagian.
JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyoroti rendahnya tingkat kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program serta kegiatan pembangunan triwulan pertama Pemerintah Kota Jayapura tahun 2026.
Wali Kota mengungkapkan masih adanya sejumlah pimpinan OPD yang tidak hadir tanpa keterangan jelas. Dari total 43 kepala OPD, hanya sekitar 25 orang yang tercatat hadir, hal ini disampaikan dalam wawancara usai pelaksanaan monitoring meja bersama seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Rabu (6/5).
“Ini tentu menjadi perhatian serius. Kehadiran dalam forum seperti ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan program yang telah direncanakan,” tegasnya.
Tak hanya di tingkat OPD, rendahnya partisipasi juga terjadi di jajaran wilayah. Dari lima kepala distrik, dua di antaranya tidak hadir. Sementara itu, dari 25 kepala kelurahan, sebanyak 11 kepala kelurahan tercatat absen dalam kegiatan tersebut. Wali Kota menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan forum strategis untuk mengukur progres, kendala, serta capaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, kehadiran para pimpinan OPD, kepala distrik, hingga kepala kelurahan bersifat wajib.
“Kalau memang sudah tidak mampu menjalankan tugas, silakan melapor untuk digantikan. Tetapi kalau masih ingin menjabat, maka harus hadir dan menyampaikan perkembangan pekerjaan masing-masing,” ujarnya dengan nada tegas. Lebih lanjut, Abisai Rollo menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia bahkan membuka kemungkinan rotasi hingga pergantian jabatan bagi mereka yang dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas. “Saya akan tinjau kembali posisi mereka yang tidak hadir. Kita butuh pejabat yang rajin bekerja, mau bekerja dan bertanggung jawab,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa pemberitahuan terkait pelaksanaan monitoring telah disampaikan jauh hari kepada seluruh jajaran, mulai dari kepala OPD, kepala distrik, kepala kelurahan hingga kepala bagian.
