BKN Cabut Diri dari Pansel, Takut Jadi Tumbal Titipan Jabatan?Sindiran Telak bagi Pejabat Daerah

Ilustrasi ASN. Dibuat oleh AI

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengeluarkan gebrakan yang bikin pejabat pusat hingga daerah harus mulai berpikir dua kali sebelum bermain-main dengan proses pengisian jabatan.

Mulai 1 Juni 2025, BKN resmi menyatakan tak akan lagi mengikutsertakan pejabatnya sebagai panitia seleksi (Pansel) pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Ada apa sebenarnya? Apakah ini bentuk sindiran halus atau tamparan keras terhadap proses seleksi yang kerap diwarnai titipan dan kepentingan politik?

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam siaran persnya menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan pengawasan terhadap pengisian jabatan benar-benar sesuai sistem merit—bukan sekadar formalitas.

Sindiran atau Realita? Banyak Instansi Masih di Level Dasar Sistem Merit

BKN tak hanya bicara di atas kertas. Selama ini, BKN mengaku telah mengawal dan mengevaluasi manajemen ASN, termasuk melalui:

✓ Indeks implementasi sistem merit
✓ Audit kepegawaian
✓ Monitoring asesmen
✓ Pendampingan manajemen talenta
✓ Asistensi teknis untuk instansi lemah dalam meritokrasi

Fakta mencengangkan, banyak instansi pemerintahan masih berada di level dasar penerapan sistem merit, alias jauh dari harapan. Ini tentu menjadi catatan merah bagi daerah yang selama ini hanya gencar promosi birokrasi bersih di atas panggung, tapi di belakang layar masih kotor.

Digitalisasi Pengawasan ASN: Tak Ada Lagi Tempat Sembunyi

Zudan menegaskan bahwa BKN kini juga mendorong digitalisasi total dalam pengawasan ASN melalui:

✓ SIASN (Sistem Informasi ASN): Berbasis satu data terintegrasi nasional
✓ I-MUT (Integrated Mutasi): Mengawasi pengangkatan, pemindahan, hingga pemberhentian ASN sesuai norma dan prosedur

Tak bisa lagi ‘main belakang’ karena semua proses terdokumentasi dan bisa dilacak. Aris Arianto