Bupati Kulonprogo Minta Lulusan Nganggur Ditelusuri, Gen Z Jadi Sorotan Penyumbang Pengangguran

ilustrasi pengangguran / pixabay

KULONPROGO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mulai mengambil langkah konkret untuk menekan angka pengangguran terbuka. Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, memerintahkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar melakukan pendataan mendetail terhadap lulusan SMA/SMK sederajat yang belum mendapatkan pekerjaan.

Instruksi itu disampaikan langsung saat rapat koordinasi bersama Disnaker dan Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Kulonprogo di Kantor Sekretariat Daerah, Senin (4/8/2025).

“Saya ingin lulusan yang masih menganggur ditelusuri dan dihubungi satu per satu,” tegas Agung. Ia menambahkan, proses tersebut harus melibatkan sekolah untuk memastikan data yang diperoleh akurat.

Bupati menilai, upaya tersebut penting untuk menghilangkan anggapan bahwa Pemkab kurang tanggap dalam mengatasi pengangguran. “Padahal tingkat pengangguran di Kulonprogo lebih rendah dibandingkan DIY dan rata-rata nasional,” ujarnya.

Selain mengawal lulusan agar segera terserap di dunia kerja, Agung juga mengungkap rencana mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan kerja terakreditasi serta penyaluran tenaga kerja, termasuk kerja sama dengan BP3MI guna membuka peluang kerja ke luar negeri.

Tantangan Mentalitas

Terpisah, Kepala Disnaker Kulonprogo, Bambang Sutrisno, mencatat tingkat pengangguran di daerahnya pada 2024 berada di kisaran 1,95 persen, sedikit berbeda dengan data BPS yang mencatat 2,01 persen.

Meski tergolong rendah, ia mengakui ada tantangan besar, khususnya dari kalangan generasi Z yang lahir pada 1998–2010.

Menurut Bambang, sebagian Gen Z memiliki kecenderungan memilih pekerjaan ringan dengan gaji setara UMK, bahkan yang memungkinkan untuk disambi kegiatan hiburan. “Faktor Gen Z belum siap kerja tapi siap nganggur. Sekalipun mau kerja yang gampang pekerjaannya tetapi upahnya cukup UMK dan bisa disambi-sambi sambil hiburan,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).

Ia mencontohkan, pada 2024 tersedia 8.800 lowongan pekerjaan, namun hanya sekitar 3.600 yang terserap. Rendahnya serapan itu, kata Bambang, juga dipicu ketidakcocokan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar.

“Sebagian karena tidak cocok, artinya kebutuhan dunia usaha atau kerja, kualifikasinya beda dengan minat dan kompetensi pencaker,” jelasnya.

Bambang menambahkan, banyak lulusan pendidikan formal yang kompetensinya belum memenuhi standar industri. Untuk itu, Disnaker bersama Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) akan memperbanyak pelatihan langsung di tingkat desa atau kelurahan.

Perluas Job Fair

Agung menilai persoalan tersebut  juga dipengaruhi jarak waktu antara pembukaan lowongan dan informasi yang diterima pencaker. Ia mendorong agar job fair tak hanya digelar setahun sekali.

“Besar harapan saya kalau bisa setahun tiga kali kenapa hanya sekali, agar semua dapat pekerjaannya sesuai passion dan cuannya,” tandasnya.

Dengan langkah pendataan langsung, pelatihan terakreditasi, serta perluasan akses informasi lowongan kerja, Pemkab Kulonprogo optimistis angka pengangguran dapat ditekan sekaligus membantu menurunkan kemiskinan di daerah. [*] Berbagai sumber