Bupati Pati Genjot PBB Hingga 250%, Masyarakat Ricuh

ilustrasi aksi unjuk rasa

PATI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bagaimana rakyat mau taat pajak, kalau pemerintah menaikkan pacak secara “ugal-ugalan”? Yang terjadi bisa jadi sebaliknya, rakyat merasa resah dan bergejolak.

Hal itulah yang terjadi di Kabuapaten Pati, Jawa Tengah. Bupati Pati, Sudewo,  telah menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Tak pelak, kenaikan yang lumayan besar itu menuai reaksi keras dari masyarakat. Puncaknya, Selasa (5/8/2025), terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat Pemkab Pati di kawasan Alun-Alun Simpang Lima, tepat di depan Kantor Bupati.

Konflik bermula dari upaya Satpol PP Pati untuk membubarkan posko penggalangan donasi yang didirikan oleh kelompok masyarakat bernama Masyarakat Pati Bersatu. Posko tersebut telah berdiri sejak 1 Agustus, menggunakan sebuah ambulans dan ratusan dus logistik hasil sumbangan warga sebagai persiapan aksi unjuk rasa 13 Agustus mendatang.

Pihak Satpol PP menilai lokasi posko berada di area yang dilarang, yakni di bawah proyek pembangunan videotron baru, yang akan digunakan untuk rangkaian acara Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 RI.

Namun alasan itu ditolak mentah-mentah oleh koordinator aksi, Ahmad Husein, yang menilai penertiban itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap aspirasi rakyat. “Kenapa sudah kami beri pemberitahuan, kami masih mau diusir? Kalau kami tidak boleh di sini, Sudewo suruh pulang saja. Saya di sini sudah izin,” tegasnya saat terjadi adu argumen dengan Plt. Kasatpol PP Pati Sriyatun.

Husein menyebut, kebijakan kenaikan pajak sebesar 250 persen sangat memberatkan masyarakat kecil. Aksi ini, menurutnya, murni lahir dari keresahan warga, bukan hasil mobilisasi politik.

Ia juga merespons pernyataan Bupati Sudewo sebelumnya, yang mengklaim tidak gentar meski didemo puluhan ribu orang. “Makanya saya berani bikin posko donasi di sini, biar dia melihat bahwa masyarakat benar-benar mendukung! Sumbangan segini banyaknya ini dari masyarakat semua,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya berdalih bahwa kenaikan pajak itu  dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang stagnan. Sudewo mengklaim bahwa selama 14 tahun terakhir, PBB-P2 di Kabupaten Pati tidak pernah naik. Saat ini, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah hanya sekitar Rp 29 miliar per tahun.

“Kenaikan PBB-P2 ini pun terjadi usai 14 tahun tidak naik. Saat ini PAD dari alokasi PBB-P2 sebesar Rp 29 miliar,” ujar Sudewo. Ia juga menyebut dana itu akan digunakan untuk membiayai proyek strategis seperti infrastruktur jalan, peningkatan layanan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan.

Namun bagi sebagian warga, alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membenarkan lonjakan pajak yang dinilai tak realistis di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. “Masyarakat benar-benar keberatan dengan kenaikan tarif PBB-P2, hingga 250 persen,” ujar Husein.

Ketegangan kian memuncak saat Plt. Sekda Pati, Riyoso, turun langsung ke lokasi dan memerintahkan petugas untuk menyita seluruh logistik yang ada di posko. Ia berdalih, aktivitas tersebut melanggar ketertiban umum dan merusak fasilitas umum.

Konfrontasi langsung pun tak terhindarkan. Salah satu tokoh massa aksi, Supriyono alias “Botok”, sempat naik ke truk Satpol PP dan melemparkan kembali dus air mineral yang sudah diangkut. Ia bahkan sempat beradu dorongan badan dengan Riyoso di halaman kantor bupati.

Pascainsiden tersebut, massa aksi bergerak menuju Markas Satpol PP Pati untuk meminta pengembalian barang-barang donasi yang disita. Suasana di lokasi tetap panas.

Di sisi lain, Pemkab Pati melalui Sriyatun mencoba menawarkan kompromi agar posko dipindah sementara selama rangkaian acara HUT daerah. Namun tawaran itu ditolak Husein yang bersikeras hanya mau pindah jika diberi ruang di dalam kompleks Kantor Bupati.

“Saya cuma mau pindah kalau ke dalam kantor bupati. Karena itu milik rakyat, dibangun dari uang rakyat,” tegasnya.

Meskipun sebagian kepala desa dan camat tampak tidak mendukung aksi ini, Husein menegaskan bahwa tekanan atau intimidasi terhadap massa sudah jauh berkurang sejak isu ini pertama mencuat. “Alhamdulillah selepas mengikuti Forum Diskusi Pati di Perko Pati beberapa waktu lalu, sudah tidak ada lagi intimidasi-intimidasi,” ujar Husein.

Sampai berita ini ditulis, ketegangan antara massa dan aparat masih berlangsung. Sementara Bupati Sudewo tetap pada posisinya: tak akan mencabut kebijakan meski harus berhadapan dengan puluhan ribu warga. [*] Berbagai sumber