SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sejumlah tempat penggilingan padi dan beras (PERPADI) di Kabupaten Sragen resah terkait isu beras oplosan. Tidak hanya di Sragen, bahkan beredar kabar sejumlah pabrik beras di Soloraya seperti Karanganyar dan Sukoharjo juga menghentikan produksinya dalam sepekan terakhir.
Berdasarkan informasi yang dihimpun JOGLOSEMARNEWS.COM para pelaku usaha memilih menutup operasional lantaran cemas dengan efek penegakan hukum terkait dugaan praktik pengoplosan beras.
Satgas Pangan Polri kini gencar mengusut kasus dugaan pengoplosan beras yang melanggar ketentuan. Satgas Pangan juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tersebut, yang berasal dari sejumlah perusahaan.
Saat JOGLOSEMARNEWS.COM mengkonfirmasi ke sejumlah pengusaha penggilingan padi di Sragen mereka memilih untuk diam. Penegakan hukum terkait dugaan praktik pengoplosan beras benar-benar membuat resah pengusaha beras.
Dihubungi JOGLOSOMARNEWS.COM Fajar Nahari, salah seorang pengusaha penggilingan padi asal Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mengaku sudah sepekan tidak produksi. Saat ditanya apakah khawatir dengan isu tersebut pihaknya memilih diam.
Lantas Fajar mengatakan, tidak produksi karena sekarang harga beras jatuh. Sementara itu harga gabah dari tengkulak naik terus.
“Sudah sejak Sabtu tidak produksi. Kalau saya ya karena harga gabah mahal dan harga beras turun, jadi tidak menutup biaya produksi. Kalau alasan yang itu (isu penangkapan pengusaha beras) tanya teman-teman pengusaha yang lain saja,” kata Fajar Nahari Rabu (13/8/2025).
Fajar juga mengatakan, biaya produksi beras terus naik. Sementara harga beras di pasaran sulit untuk menyesuaikan biaya produksi. “Sudah gak nuntut biaya produksinya mas,” ujar dia.
Sementara itu dihimpun dari pemberitaan berbagai media nasional, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso tidak menampik perihal penutupan pabrik beras di beberapa daerah.
Menurut dia, para pelaku usaha merasa serba salah dan akhirnya memilih menghentikan operasionalnya karena khawatir akan terseret kasus dugaan pengoplosan beras.
Menurut Sutarto, berhentinya operasional pabrik beras akan memicu tersendatnya pasokan beras di lapangan. Suplai dari para pelaku bisnis bisa menyusut sampai 40% apabila tidak ada upaya tepat mengatasi persoalan ini.
Perpadi juga telah memberikan masukan kepada pemerintah. Seperti Pemerintah harus menjaga ketenangan dan kenyamanan berusaha bagi pelaku bisnis, serta perlu segera menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium dan medium.
Saat ini, harga beras di pasaran memang sudah melampaui HET. Pemerintah juga perlu menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) atau bansos beras secara masif dan terukur.
Perpadi meminta pengadaan/penyerapan beras dalam negeri oleh Perum Bulog dihentikan untuk mencegah kenaikan harga beras di pasaran. Serta Pemerintah harus mengevaluasi dan menciptakan tata kelola perberasan yang adil dan merata, kondusif dan komprehensif.
Huri Yanto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.