Danantara Pimpin Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi, Desain Diminta Rampung Oktober

Rosan Perkasa Roeslani / Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Indonesia mulai bergerak merealisasikan rencana pembangunan kawasan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi. Proyek tersebut  akan dipimpin oleh BPI Danantara, perusahaan investasi yang juga dikomandoi langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani.

Rosan menjelaskan, kawasan khusus itu  akan menjadi tempat bermukim sementara bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia agar bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan optimal.

“Karena ini bisa bersifat komersial juga nanti ini bisa kita lihat kombinasinya, tetapi kita Danantara yang akan me-lead ini,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Proyek Kampung Haji ini bukan hanya akan menghadirkan fasilitas ibadah, namun juga didesain sebagai kawasan terpadu yang mencakup fungsi komersial. Beberapa bidang tanah yang disodorkan pemerintah Arab Saudi diketahui memiliki kontur dan karakteristik beragam.

“Luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare juga ada,” ungkap Rosan.

Pemerintah Arab Saudi telah menawarkan delapan bidang tanah dengan lokasi yang sangat strategis. Menurut Rosan, jaraknya bervariasi, mulai dari 400 meter hingga dua kilometer dari Masjidil Haram.

“Lahannya ada yang nempel di 8 plot dengan Makkah. Ada yang jaraknya 1 kilometer, ada yang 2 kilometer dari Makkah,” katanya.

Menariknya, inisiatif besar itu tidak lepas dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Rosan menuturkan, bahkan ada kebijakan luar biasa dari Arab Saudi yang siap direvisi untuk mendukung proyek tersebut.

“Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak penuh. Untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah,” beber Rosan.

Ia menyebut, aturan baru soal kepemilikan tanah oleh pihak asing itu rencananya akan diberlakukan mulai Januari 2026.

Sementara itu, Pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia segera menyusun dan mengajukan desain kawasan berikut rencana infrastrukturnya. Batas akhir pengajuan tersebut ditetapkan pada bulan Oktober 2025.

“Kita juga diminta untuk mengajukan pengajuan dari segi infrastrukturnya, desainnya yang harus kita lakukan di dalam bulan Oktober ini,” ujar Rosan.

Beberapa bidang tanah yang ditawarkan diketahui masih dihuni oleh warga setempat. Meski demikian, proses relokasi tidak akan menjadi tanggung jawab Indonesia.

“Tapi untuk relokasi urusan Arab Saudi. Kami terima bersih,” imbuh Rosan.

Konsep Kampung Haji yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini kini tengah dalam tahap awal pembentukan tim teknis. Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa pemerintah masih menggodok berbagai aspek teknis dan pendanaan.

Hingga kini belum diputuskan besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk proyek ambisius tersebut. Menurut Irfan, pihaknya masih menunggu arahan langsung dari Presiden.

“Kami tunggu arahan Pak Presiden,” ujarnya. (*)  Berbagai sumber