Desakan Menguat, Bupati Pati Sudewo Diadang Aksi Jilid Dua, Gelombang Massa Dipastikan Lebih Besar

ilustrasi unjuk rasa / pixabay

PATI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kekompakan warga Kabupaten  Pati, Jawa Tengah  memang tak dapat diremehkan oleh seorang Sudewo, Bupati yang akhirnya harus membatalkan rencana menaikkan pajak hingga 250 persen.
Bahkan dalam upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kabupaten Pati Minggu (17/8/2025) kemarin, Bupati Sudewo tidak kelihatan batang hidungnya. Informasi menyebutkan, Sudewo baru sakit, sehingga Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen terpaksa harus turun gunung untuk menggantikan Sudewo sebagai Inspektur Upacara.
Ternyata, upaya masyarakat Pati tidak hanya berhenti sampai di situ. Warga memiliki agenda besar, yakni Unjuk Rasa Jilid 2. Lantas apa targetnya?

Gerakan lanjutan itu akan berlangsung di dua lokasi berbeda. Pertama, warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu bakal memusatkan aksi di depan kantor bupati dan DPRD Pati pada Senin (25/8/2025). Kedua, aliansi yang menamakan diri Masyarakat Pati Bersatu berencana mendatangi Gedung KPK di Jakarta pada awal September.

Koordinator aksi di Pati, Ahmad Husein, memastikan gelombang massa kali ini akan lebih besar dibandingkan demonstrasi pada 13 Agustus lalu. Fokus tuntutan mereka adalah mendesak DPRD segera mempercepat proses hak angket sekaligus memakzulkan Bupati Sudewo. “Besok lebih besar, pusatnya di depan kantor DPRD,” kata Husein saat dikonfirmasi, Senin (18/8/2025).

Sementara itu, di Jakarta, rencana unjuk rasa disampaikan oleh Supriyono alias Botok melalui siaran langsung di akun TikTok @koko.king.affiliate. Ia menegaskan ribuan warga Pati akan berangkat ke ibu kota pada 31 Agustus untuk melakukan aksi dua hari berturut-turut, tepatnya pada 2 dan 3 September 2025, di depan kantor KPK. Tuntutan utama mereka jelas: mendesak komisi antirasuah segera menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Untuk mendukung aksi tersebut, posko pengaduan dan konsolidasi telah dibuka di dekat kantor DPRD Pati. Menurut koordinator lapangan Teguh Istiyandi, posko itu berfungsi mengawal jalannya Pansus Hak Angket DPRD, menampung laporan warga yang merasa dirugikan kebijakan bupati, serta mendokumentasikan kasus dugaan kekerasan aparat terhadap massa saat aksi 13 Agustus.

Dalam demonstrasi sebelumnya, ribuan warga turun ke jalan menolak kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Aksi sempat ricuh, namun Sudewo bersikeras tidak akan mundur. Meski begitu, DPRD akhirnya membentuk Pansus hak angket untuk mengkaji kemungkinan pemakzulan bupati.

Nama Sudewo sendiri mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang, November 2023. Jaksa KPK kala itu membeberkan penyitaan uang sekitar Rp 3 miliar dari rumah Sudewo. Foto tumpukan uang, baik rupiah maupun mata uang asing, turut dihadirkan sebagai barang bukti.

Sudewo membantah menerima aliran dana tersebut, termasuk tudingan menerima Rp 720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung dan Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan. Namun, KPK melalui Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, menyebut Sudewo diduga memainkan peran penting dalam pusaran korupsi DJKA saat masih menjadi anggota Komisi Perhubungan DPR RI. Hingga kini, statusnya masih saksi.

Tekanan publik yang terus menguat membuat dinamika politik di Pati semakin panas. Dua agenda demonstrasi beruntun yang digagas warga menandai babak baru perlawanan terhadap Sudewo, baik di daerah maupun di tingkat nasional. [*]  Berbagai sumber