Di Tengah Anjuran Efisiensi, Kemenperin Minta Tambahan Rp 2 Triliun, KKP Rp 13 Triliun!

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Di tengah seruan penghematan anggaran di berbagai sektor, dua kementerian mengajukan permohonan dana tambahan untuk tahun anggaran 2026. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta suntikan anggaran sebesar Rp 2,05 triliun, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan mengajukan angka lebih tinggi, yakni Rp 13,12 triliun.

Permintaan itu mencuat dalam rapat kerja terpisah dengan DPR RI pada Senin (7/7/2025).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tambahan anggaran diperlukan lantaran pagu indikatif kementeriannya untuk 2026 hanya sekitar Rp 1,94 triliun. Pagu itu berasal dari dana rupiah murni Rp 1,52 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 69,8 miliar, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 342,4 miliar.

Menurut Agus, keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan 255 program prioritas yang telah dirancang Kemenperin. Terlebih, anggaran kementeriannya tahun ini mengalami pemotongan hingga 23,13 persen atau turun sekitar Rp 582,73 miliar dibanding alokasi 2024.

“Kalau tidak ada tambahan, beberapa program penting tidak berjalan optimal,” ungkap Agus di hadapan Komisi VII DPR RI.

Dari pagu yang ada, dana terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 972,9 miliar, sementara belanja operasional Rp 364,1 miliar, dan belanja non-operasional Rp 599,8 miliar. Dalam komposisi anggaran tersebut, sekitar Rp 633 miliar difokuskan untuk fungsi pendidikan, dan Rp 1,3 triliun untuk mendukung sektor ekonomi.

Kemenperin mengidentifikasi sembilan program prioritas yang menjadi alasan permohonan tambahan anggaran. Program tersebut mencakup pengembangan SDM industri melalui pendidikan vokasi, penguatan industri kecil dan menengah (IKM), serta hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

Selain itu, Kemenperin juga memprioritaskan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, mendorong ekspor produk industri, memperkuat industri hijau, memperbesar penggunaan produk dalam negeri, hingga pengembangan industri halal.

“Kami ingin industri nasional makin kompetitif, sekaligus berkelanjutan,” kata Agus.

Sementara itu, kebutuhan anggaran lebih besar disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, ia mengajukan tambahan anggaran Rp 13,12 triliun.

Trenggono menjelaskan, pagu indikatif KKP saat ini hanya Rp 3,61 triliun, yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, operasional kantor, serta sebagian program prioritas. Menurutnya, tambahan dana diperlukan untuk memastikan berbagai target strategis sektor kelautan dan perikanan tercapai.

“Tambahan anggaran ini penting demi percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berdampak langsung ke kesejahteraan masyarakat,” ujar Trenggono.

Empat program prioritas yang hendak dibiayai KKP meliputi pengembangan tambak garam menuju swasembada garam di Rote Ndao sebesar Rp 738 miliar, pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih senilai Rp 11,28 triliun di berbagai daerah, serta pengembangan budi daya ikan nila salin di Karawang dengan anggaran Rp 712 miliar.

Tak hanya itu, KKP juga berencana merevitalisasi peralatan laboratorium jaminan mutu produk perikanan yang menelan biaya Rp 382 miliar.

Trenggono berharap dukungan DPR RI agar usulan tersebut dapat terealisasi. “Tujuannya supaya sektor perikanan makin kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja, sekaligus memenuhi kebutuhan protein nasional,” katanya.

Baik Kemenperin maupun KKP sama-sama menekankan bahwa tambahan anggaran yang diminta tak semata untuk belanja rutin, melainkan untuk mendukung transformasi sektor masing-masing demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. [*] Berbagai sumber