Di Tengah Efisiensi Anggaran, DPR Kaget Pengadaan 21 Ribu Motor MBG Tak Pernah Dikonsultasikan

Ilustrai MBG | kreasi AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah dorongan efisiensi anggaran negara, pengadaan puluhan ribu sepeda motor untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menuai sorotan tajam dari DPR. Proyek bernilai besar itu dinilai janggal lantaran tidak pernah dibahas dengan Komisi IX sebagai mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengaku terkejut mengetahui adanya pengadaan 21 ribu unit sepeda motor tersebut. Ia menegaskan, pihaknya sama sekali tidak pernah diajak berkonsultasi oleh BGN sebelum kebijakan itu dijalankan.

“Tidak ada konsultasi, karena kalau disampaikan ke kami (Komisi IX DPR) pasti akan kami tolak,” kata Charles saat ditemui di kompleks DPR, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, pengadaan kendaraan operasional itu memunculkan pertanyaan serius, terutama terkait dasar kebijakan dan urgensinya. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menyimpang dari fokus utama program MBG yang seharusnya berorientasi pada pemenuhan gizi anak.

Charles juga mengungkapkan bahwa rencana pengadaan motor listrik tersebut sebelumnya telah mendapat penolakan dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Namun demikian, proyek tersebut tetap berjalan dan bahkan unit kendaraan disebut sudah berada di Indonesia.

“Tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di Indonesia,” ujarnya.

Hingga kini, Komisi IX DPR mengaku belum memperoleh penjelasan menyeluruh terkait pengadaan tersebut. Untuk itu, pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan BGN dalam rapat kerja yang akan digelar pada Senin (13/4/2026).

Dalam pandangannya, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal mutlak dalam setiap kebijakan pengadaan, terlebih di tengah kebijakan penghematan anggaran yang masih diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.

Charles menyoroti dampak kebijakan efisiensi tersebut yang dirasakan hingga ke daerah. Ia menyebut banyak pemerintah daerah harus menyesuaikan diri akibat pemangkasan dana transfer demi mendukung program prioritas, termasuk MBG.

“Sehingga kami rasa sangat sedih ya, sangat prihatin ketika kemudian lembaga lain melakukan efisiensi, anggaran yang digunakan di MBG justru tidak tepat sasaran,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan 21 ribu sepeda motor tersebut bersumber dari anggaran tahun 2025. Kendaraan itu rencananya akan digunakan untuk menunjang operasional di tingkat satuan pelayanan pemenuhan gizi, terutama di wilayah dengan akses sulit.

“Akan kami distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di daerah-daerah yang sulit,” ujar Dadan, Rabu (8/4/2026).

Ia juga menyebut harga pembelian motor listrik tersebut berada di bawah harga pasar. Menurutnya, satu unit kendaraan dibeli dengan harga sekitar Rp 42 juta, lebih rendah dibanding harga pasaran yang mencapai Rp 52 juta.

“Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kami beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran,” ucapnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring