Dino Patti Djalal: Jangan Hanya Jadi Mediator, Indonesia Harus Berani Kritik AS

Dino Patti Djalal | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk terjun langsung menjadi mediator konflik Amerika Serikat dan Iran mendapat sorotan tajam dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Ia menilai langkah tersebut bukan prioritas mendesak, bahkan dinilai sulit diwujudkan dalam situasi geopolitik yang sedang memanas.

Menurut Dino, yang lebih penting bagi Indonesia saat ini adalah menyampaikan sikap tegas terhadap serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Ia menilai operasi militer tersebut justru bertentangan dengan prinsip yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo di forum internasional.

“Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo (Subianto) dalam pidato bersejarah di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu,” ucap Dino melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Ahad (1/3/2026).

Serangan militer yang disebut sebagai operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel itu terjadi pada Sabtu (28/2/2026) pagi. Israel disebut melancarkan serangan tanpa provokasi sebelumnya terhadap Iran, yang kemudian memicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan penyesalan atas gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berujung pada konflik bersenjata. Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog guna meredakan ketegangan.

Dalam pernyataan resmi tersebut disebutkan bahwa Presiden Prabowo bersedia melakukan langkah diplomasi langsung jika kedua pihak menyetujui.

Namun Dino menilai pemerintah tidak boleh ragu mengkritik tindakan negara mana pun, termasuk negara besar, apabila langkah tersebut bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.

“Kita harus berani menyatakan apa yang benar, benar, dan apa yang salah, salah, apa pun risikonya,” ucap Dino.

Ia menegaskan, keberanian menyatakan sikap merupakan bagian dari politik luar negeri bebas aktif yang sejak lama menjadi dasar kebijakan diplomasi Indonesia. Jika Indonesia tidak mampu bersikap kritis, menurutnya, maka prinsip tersebut kehilangan makna.

Dino mengingatkan bahwa dalam sejarahnya Indonesia tidak pernah segan mengambil posisi berbeda dengan Amerika Serikat, termasuk dalam berbagai isu internasional.

“Baik dalam kasus serangan Amerika terhadap Irak, mengenai konvensi hukum laut PBB, mengenai keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB, dan lain sebagainya,” kata Dino.

Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan tidak harus diartikan sebagai permusuhan. Sebaliknya, hubungan kemitraan juga tidak berarti Indonesia harus mengikuti sikap Amerika Serikat.

Selain itu, Dino juga menilai rencana Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran sebagai mediator konflik tidak realistis. Ia menyebut setidaknya ada empat kendala besar yang membuat upaya tersebut sulit terlaksana.

Pertama, menurutnya Amerika Serikat jarang membuka ruang mediasi pihak ketiga ketika sedang menjalankan operasi militer.

“Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” ucap Dino.

Ia bahkan memperkirakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan menghendaki keterlibatan Indonesia karena saat ini fokus pada upaya menjatuhkan pemerintahan Iran.

Alasan kedua adalah belum terbangunnya hubungan yang cukup dekat antara pemerintah Indonesia dan Iran. Dino menilai belum ada interaksi intensif antara kedua negara sejak Presiden Prabowo menjabat.

Ia mencatat bahwa dalam sekitar 15 bulan terakhir Presiden Prabowo belum pernah melakukan kunjungan ke Iran maupun bertemu langsung dengan Presiden Iran, termasuk dalam berbagai forum internasional seperti KTT BRICS atau KTT D-8. Menteri Luar Negeri Sugiono juga disebut belum pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran.

Kendala ketiga, menurut Dino, hampir mustahil bagi Presiden AS Donald Trump maupun Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang melakukan serangan bersedia datang ke Teheran untuk berunding.

Sementara alasan keempat adalah faktor politik domestik. Upaya mediasi menuntut Presiden Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak utama dalam konflik.

Dino menilai langkah tersebut hampir tidak mungkin dilakukan karena berpotensi menimbulkan dampak politik serius di dalam negeri.

Ia bahkan menyebut kemungkinan pertemuan tersebut sebagai risiko besar bagi posisi politik Presiden Prabowo.

“Saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini,” kata Dino. [*] Disarikan dari sumber berita media daring