Disindir Terlalu Banyak Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Bodoh Amat! Yang Penting Uang Negara Terserap

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewo / Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tak bermaksud mengomentari kebijakan kementerian lain, menyusul kritik yang dilayangkan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Menurut Purbaya, tugasnya sebagai bendahara negara adalah memastikan setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar digunakan secara optimal. Ia menegaskan, jika ada kementerian atau lembaga (K/L) yang lamban dalam menyerap anggaran, maka dana tersebut akan segera dialihkan untuk program lain yang lebih siap.

“Saya nggak komentari kementerian lain, bodoh amat,” ujarnya santai saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

“Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau enggak diserap, ya saya ambil uangnya,” tegas Purbaya.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik Misbakhun yang menilai Menkeu terlalu sering menyoroti urusan kementerian lain. Menurut Purbaya, dirinya hanya menjalankan fungsi pengawasan agar APBN tidak mengendap di rekening lembaga tanpa memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Saya enggak pernah komentari kerja mereka. Saya cuma jaga uang negara supaya tidak nganggur,” imbuhnya.

Kritik dari DPR dan Respons Menkeu

Sebelumnya, Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar Menkeu lebih fokus pada desain kebijakan ekonomi makro ketimbang memberikan komentar terhadap program kementerian lain. Politikus Partai Golkar itu menilai, Purbaya sebaiknya memperkuat koordinasi lintas sektor dan komunikasi politik di lingkaran tim ekonomi kabinet.

“Pak Purbaya sebaiknya berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada rancangan ekonomi besar yang mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

Ia mencontohkan pernyataan Purbaya terkait rencana pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap optimal. Misbakhun menilai kebijakan semacam itu seharusnya dikomunikasikan lebih dulu dengan DPR karena menyangkut keputusan politik anggaran.

“Kalau ada dana MBG yang tidak terserap, tidak bisa serta-merta dipindahkan tanpa pembahasan dengan DPR. Apalagi, setiap alokasi anggaran memiliki konteks politik dan sosialnya sendiri,” tegas Misbakhun.

Ia juga menyoroti langkah Kemenkeu yang menaikkan batas defisit anggaran dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Menurutnya, perubahan semacam itu perlu dikonsultasikan agar kebijakan ekonomi pemerintah tidak terkesan berjalan sepihak.

Sikap Tegas soal Penyerapan Anggaran MBG

Menkeu Purbaya sebelumnya memang sempat menegaskan bakal menarik anggaran program MBG jika tidak digunakan sesuai target. Dalam konferensi pers di Jakarta, 19 September 2025, ia menyebutkan bahwa dana publik tidak boleh dibiarkan menganggur ketika masih banyak sektor lain yang membutuhkan.

“Kalau penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau mengurangi utang,” kata Purbaya kala itu.

Sebagai solusi, Kemenkeu juga menyiapkan tim asistensi yang terdiri dari tenaga manajemen dan keuangan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat realisasi program MBG.

“Kita bantu juga, kirim tenaga manajemen. Orang keuangan banyak, biar mereka kerja,” ujarnya.

Kebijakan ini kembali ditegaskan Purbaya saat menanggapi permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya mengingatkan agar dana MBG tidak ditarik. Purbaya menolak anggapan bahwa langkahnya berlebihan.

“Kalau sampai akhir Oktober masih ada triliunan yang tidak terpakai, ya saya ambil uangnya. Saya sebar ke tempat lain yang lebih siap. Duit nganggur itu enggak boleh dibiarkan,” katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Fokus pada Efektivitas APBN

Bagi Purbaya, persoalan penyerapan anggaran bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut kredibilitas fiskal dan kecepatan pemerintah dalam menyalurkan manfaat APBN kepada masyarakat. Ia menilai efisiensi dan ketepatan waktu penggunaan dana publik adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat.

“Uang negara itu bukan untuk disimpan, tapi dijalankan. Kalau enggak jalan, saya harus intervensi supaya tidak mubazir,” tandasnya.

Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa langkah-langkah pengalihan anggaran tetap dilakukan secara prosedural dan transparan, sesuai peraturan yang berlaku.

“Enggak ada niat intervensi. Semua demi efektivitas belanja negara,” katanya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring