Djarot: Hasto Masih Sekjen PDIP, Soal Pergantian Tunggu Kongres

Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Djarot Saiful Hidayat saat suatu ketika bersama Ganjar Pranowo dan Hasto Kristiyanto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Meski telah divonis penjara dalam kasus suap anggota KPU, posisi Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan belum mengalami perubahan. Kepastian soal pergantian jabatan strategis itu akan ditentukan dalam Kongres PDIP yang dijadwalkan berlangsung tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Djarot Saiful Hidayat, usai menghadiri acara peringatan 29 tahun Peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

“Posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen. Maka pergantian Sekjen nanti kita tunggu di kongres,” ujar Djarot.

Menurutnya, kongres adalah forum resmi partai yang berwenang memutuskan struktur organisasi, termasuk posisi Sekjen. Penentuan waktu pelaksanaan kongres masih dalam kewenangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang disebut-sebut akan kembali dikukuhkan memimpin partai untuk periode 2025–2030.

“Bisa saja Agustus, bisa September, bisa Oktober, karena kepengurusannya itu 2020 sampai dengan 2025,” imbuh Djarot.

Ia menegaskan, meskipun muncul berbagai spekulasi di publik soal nasib Hasto pasca putusan pengadilan, partai tetap berpegang pada mekanisme internal. Megawati sebagai pemegang hak prerogatif akan menentukan susunan kepengurusan usai kongres.

“Sampai sekarang (Hasto Kristiyanto) masih tetap sebagai Sekjen dan masih belum diganti. Makanya nanti menunggu hasil kongres,” tegasnya.

Konsolidasi di Bali, Kongres Menyusul

Menjelang kongres, PDIP juga merencanakan konsolidasi partai lewat bimbingan teknis (Bimtek) bagi anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia. Agenda tersebut dijadwalkan digelar di Bali, yang disebut Djarot sebagai bagian dari penguatan internal partai.

“Kita di Bali memang ada acara, kegiatan pertama Bimtek bagi anggota DPR-DPRD seluruh Indonesia. Kemudian dilanjut konsolidasi,” ungkap Djarot.

Tahun lalu, kegiatan serupa digelar di Kemayoran, Jakarta. Kali ini, Bali dipilih sebagai lokasi untuk menggabungkan pelatihan teknis dan penyatuan langkah kader di tengah situasi politik nasional yang dinamis.

Djarot menyebut, meskipun belum bisa memastikan apakah kongres akan langsung digelar setelah Bimtek, sinyal pengukuhan Megawati sebagai ketua umum sudah menguat sejak hasil Rakernas sebelumnya.

“Itu adalah suara dari basis dan kemudian itu juga rekomendasi internal dari Rakernas. Sehingga kalau pun nanti ada kongres, itu tinggal pengukuhan saja,” tambahnya.

Tanggapan soal Vonis Hasto

Menanggapi vonis tiga tahun enam bulan penjara terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus suap anggota KPU, Djarot menilai proses hukum tersebut sarat muatan politis. Ia mengingatkan agar kekuasaan tidak digunakan untuk membungkam suara-suara kritis di tengah demokrasi.

“Itu lebih banyak ke kolom pengadilan yang politik,” kata Djarot.

“Jangan jadikan kekuasaan itu untuk menghukum atau mengkriminalisasi sosok-sosok yang berbeda,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Meski divonis karena terbukti menyuap, Hasto dinyatakan tidak bersalah dalam dakwaan menghalangi penyidikan kasus korupsi yang menyeret Harun Masiku.

Situasi ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik dan internal partai soal arah kepemimpinan PDIP ke depan. Namun hingga kini, struktur organisasi masih tetap sebagaimana adanya, dan perubahan apapun akan disahkan melalui forum kongres sesuai aturan partai. [*] Berbagai sumber